Nama : Muhammad Arif Rahman
Npm : 2215011112

SEMANGAT BELA NEGARA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (THE NATIONAL SPIRIT OF DEFENSE IN THE MIDDLE OF THE
COVID-19 PANDEMIC)

Bela negara adalah kewajiban semua warga negara. Sebagaimana di masa pandemi, seluruh warga negara tetap wajib bela negaranya karena bela negara berdasarkan hukum dan kewenangan negara menunjukkan kesetiaan dan kecintaan terhadap negaranya. Memperjuangkan eksistensi negara di mata dunia. Bela negara adalah salah satu hak dan kewajiban warga negara, karena semua ini ditimbang di hadapan hukum, sehingga kita memiliki kewajiban untuk membela negara ini bahkan dalam situasi sulit seperti Covid-19 saat ini, karena semua ini adalah masalah bersama tidak hanya masalah. Partai-partai kita disana punya kewajiban misalnya bela negara, bela negara yaitu diam di rumah dan tidak menyebarkan berita bohong.

Dasar Hukum Bela Negara
1. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menaytakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
2. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa tiap tiap warga negara berhak dan berkewajiban ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara.

Bela negara tidak hanya bisa diilakukan denga mengangkat senjata saja bisa kita lakukan dengan taat pada
semua himbauan yang pemerintah lakukan serta tidak menyebarkan berita yang hoax. Bela negara juga harus dibarengi dengan pengetahuan pengetahuan tentang kewarganegaraan agar tidak melakukan yang salah dan malah membuat hal yang tidak kita inginkan. Serta sesuai dengan tujuan utama kita dalam berwaga Negara.

Nama : Muhammad Arif Rahman
Npm : 2215011112
Kelas : B
Prodi : Teknik Sipil

NAMA : MUHAMMAD ARIF RAHMAN
NPM : 2215011112
KELAS : TEKNIK SIPIL B

Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan. Hukum adalah keseluruhan peraturan peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Sudikno, 1999: 40).

Penegakan hukum merupakan sebuah rangkaian proses penjabaran ide-ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral di dalamnya seperti keadilan dan kebenaran dalam bentuk yang konkrit. Dalam arti sempit penegak hukum ialah polisi dan jaksa yang kemudian diperluas hingga mencangkup hakim, pengacara dan Lembaga pemasyaraktan. Inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan dalam menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah. Kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan yustisiable terhadap Tindakan yang sewenang-wenang, pasal 27 UUD 1945 “ segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
Dalam sebuah analisis kritis terhadap kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, pemerintah perlu meningkatkan upaya dalam penegakan hukum dan perlindungan negara. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, serta memperkuat independensi lembaga penegak hukum. Selain itu, pemerintah perlu lebih fokus dalam tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kasus penistaan agama dan memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam lembaga-lembaga penegak hukum.

NAMA : MUHAMMAD ARIF RAHMAN
NPM : 2215011112
KELAS : B
PRODI : TEKNIK SIPIL

Dikehidupan modern yang lebih kompleks supermasi hukum semakin diperlukan sebab masalah yang ada dalam masyarakat semakin kompleks sehingga sistem alam yang sederhana menjadi kurang efektif untuk mengatur dan menyelesaikan masalah yang ada.

Supremasi hukum sangat penting bagi Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Hal ini karena supremasi hukum adalah prinsip dasar dalam sistem hukum dan keadilan yang menjamin bahwa hukum harus menjadi otoritas tertinggi dalam suatu negara atau masyarakat.
Dalam rangka menjaga supremasi hukum, Indonesia harus memastikan bahwa hukum diimplementasikan secara adil, konsisten, dan transparan. Negara juga harus memastikan bahwa semua individu dan lembaga memiliki akses yang sama ke pengadilan dan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan sipil dihormati dan dilindungi oleh hukum. Dengan memastikan supremasi hukum, Indonesia dapat membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat.
Hal ini supaya Indonesia tidak menjadi sangkar bagi para pemerintah yang dapat memainkan hukum melalui oknum pengacara yang kurang bertanggung jawab.

selain itu perkembangan IPTEK yang pesat semakin memudahkan berbagai informasi untuk tersebar, banyaknya informasi yang menyebar dapat menjadi celah bagi oknum oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membuat berita hoax dan juga berita yang mengandung sensasi sehingga menutupi berita penting yang sebenarnya berdampak bagi masyarakat luas. hal ini harus menjadi perhatian khusus untuk pemerintah supaya meningkatkan pengamanan dan keamanan serta pengawasan sehingga hal tersebut dapat teratasi dan supermasi hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya.

NAMA : MUHAMMAD ARIF RAHMAN
NPM : 2215011112
KELAS : B
PRODI : TEKNIK SIPIL