གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Atha Ibni Habibie

NAMA: ATHA IBNI HABIBIE

NPM: 2215012082

KELAS: B


Demokrasi di Indonesia seringkali tidak stabil dan tidak berjalan dengan lancar karena unsur-unsur pentingnya, seperti pemilihan umum, partai politik, masyarakat sipil, dan media tidak berfungsi secara efektif dan maksimal. Pemilihan umum penting dalam mengawasi pemerintahan dan meningkatkan fungsi pemerintahan sebagai pilar demokrasi. Selain itu, pemilihan umum memerlukan kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum yang aman dan damai, meskipun pemilihan umum pada tahun 2019 menghadapi banyak kendala dan tantangan yang berat.

Kendala dalam memperdalam demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum tidak memadai. Hal ini tidak hanya memengaruhi kualitas pemilihan umum dan demokrasi, tetapi juga stabilitas negara. Sebagian masyarakat masih meragukan imparsialitas birokrasi, penyelenggara pemilihan umum, dan aparat penegak hukum. Padahal, membangun kepercayaan adalah suatu keharusan untuk memperdalam demokrasi dan memastikan demokratisasi yang lebih baik. Sebagai negara demokrasi terbesar keempat di dunia, Indonesia tampaknya belum memperkuat dirinya sebagai negara yang menerapkan demokrasi substantif.
NAMA: ATHA IBNI HABIBIE

NPM:2215012082

KELAS: S1 ARSITEKTUR B



Meskipun Demokrasi dikenal sebagai sistem pemerintahan yang cenderung bising dan sarat dengan perselisihan, hal tersebut masih dapat diterima selama tetap berada dalam konteks yang tepat. Tidak mengherankan bahwa banyak negara yang menganut sistem demokrasi, mengingat demokrasi telah terbukti efektif dalam mempertahankan kemakmuran jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, demokrasi juga dianggap sebagai alat yang efektif untuk mencapai kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan skor penegakan HAM di negara-negara demokrasi dan harapan hidup yang lebih tinggi bagi warga yang tinggal di negara tersebut. Namun, tidak ada sistem yang sempurna, dan demokrasi sendiri tidak terkecuali. Beberapa faktor yang dapat memicu krisis dalam demokrasi antara lain kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah dan politikus, penurunan anggota partai politik, dan regulasi pemerintah yang dianggap kurang transparan.