NAMA : PUTRI ANJANI
NPM : 2215012046
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR


Meskipun pemerintah telah menempatkan penegakan hukum sebagai prioritas utama dan terus membentuk lembaga-lembaga hukum untuk memangkas pungutan liar pada area pelayanan publik, masalah penegakan hukum di Indonesia tetap menjadi isu yang serius dan menjadi perhatian utama. Hal ini tercermin dari masih tingginya angka kriminalitas, narkoba, korupsi, asusila, serta permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang terus mengganggu dan merugikan bangsa ini. Reformasi hukum yang digadang-gadang hingga kini belum memenuhi harapan masyarakat, sehingga masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan penegakan hukum di Indonesia.

Karakter masyarakat yang tidak amanah dan tidak jujur dalam menjalankan tugasnya, terutama pada aparat penegak hukum dan jajaran birokrasi, merupakan salah satu penyebab utama tingginya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia. Tingginya tingkat KKN ini turut memperburuk persoalan hukum yang sudah serius di Indonesia. Selain itu, proses penegakan hukum yang dipertanyakan oleh masyarakat juga menjadi salah satu masalah yang harus segera dibenahi oleh pemerintah. Hal ini penting agar kewibawaan negara di mata rakyat dapat terjaga dengan baik, sehingga negara dapat menjalankan fungsinya dalam menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negaranya, sesuai dengan yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Dengan meningkatkan kualitas aparat penegak hukum dan proses penegakan hukum yang efektif, diharapkan masalah hukum di Indonesia dapat diatasi dengan baik dan negara dapat meraih harkat dan martabat yang lebih baik di mata rakyat.

NAMA : PUTRI ANJANI
NPM : 2215012046
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR

Hukum ialah suatu lembaga yang bertugas untuk mengatur suatu tatanan negara.Pada zaman ini kita butuh suatu struktur hukum baru yang mampu menjadi sandarannya. Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Negara ini harus memiliki hukum yang berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi agar terciptanya negara hukum yang mampu menciptakan kenyamanan untuk membahagiakan rakyat, jika tidak menerapkan hukum seperti itu
Indonesia akan menjadi tempat bagi koruptor.

Reformasi 1998
Membuka babak baru pada Indonesia, slogan reformasi demokratisasi dan desentralisasi telah memberikan dampak positif yang besar terhadap perubahan sistem pemerintahan di Indonesia, sehingga kontrol dan pengawasan masyarakat dan negara terhadap hukum semakin diperkuat agar tercipta tatanan negara yang baik dan stabil.

NAMA : PUTRI ANJANI
NPM : 2215012046
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR

NAMA : PUTRI ANJANI
NPM : 2215012046
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR

NAMA : PUTRI ANJANI
NPM : 2215012046
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR

Semobayan Bhineka Tunggal Ika bisa di sebut suatu tuntutan untuk masyarakat untuk melakukan yang terbaik.Dalam mengatasi permasalahan negara menumpas kemiskinan dan pengangguran dibutuhkan suatu pergerakan perekonomian dan juga peran hukum yang dapat dijadikan pegangan dan dapat diandalkan dalam perekonomian bukan malah penghambat.

Dalam penyelesaian dan juga penegakan hukum yang adil di masyarakat, aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik dan setransparan mungkin agar ketertiban dalam masyarakat dapat tercipta. Jika itu sudah tercipta maka masyarakat akan merasa nyaman dan terlindungi.