NAMA : RIFA SALSABILA AN NAJWA
NPM : 2215012044
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
Artikel membahas konflik komunal yang terjadi di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste pada Oktober 2013, yang melibatkan serangan fisik antara warga kedua negara. Beberapa faktor penyebab konflik tersebut adalah masalah terkait delimitasi perbatasan antara kedua negara, perbedaan interpretasi mengenai zona netral di perbatasan, dan faktor sosial budaya yang memengaruhi konflik. Konflik tersebut merupakan masalah yang perlu segera diatasi, dan kesadaran akan pentingnya penyelesaian delimitasi perbatasan antara kedua negara serta perlunya pemahaman yang lebih baik antara masyarakat Indonesia dan Timor Leste diperlukan untuk menghindari terjadinya konflik.

Tanpa konsepsi wawasan nusantara, wilayah dan bangsa Indonesia dapat menghadapi berbagai masalah, termasuk persengketaan batas dengan negara tetangga dan kehilangan kontrol dan kedaulatan atas sumber daya laut yang kaya. Konsepsi wawasan nusantara dapat membantu mencegah timbulnya konflik di perbatasan Indonesia-Timor Leste dengan memperkuat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga persahabatan dan kerjasama dengan negara tetangga, menyediakan kerangka hukum yang jelas dan teratur terkait dengan batas wilayah, meningkatkan pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan, dan memperkuat diplomasi regional dan kerjasama multilateral dalam mengelola konflik dan mempromosikan stabilitas di kawasan. Dengan konsepsi wawasan nusantara yang kokoh, Indonesia dapat mencegah dan menyelesaikan konflik, memperkuat hubungan baik dengan negara tetangga, dan memastikan keberlanjutan wilayah dan kedaulatan nasional.

NAMA : RIFA SALSABILA AN NAJWA
NPM : 2215012044
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
Geopolitik adalah studi tentang hubungan antara faktor geografis, politik dan ekonomi dalam konteks hubungan internasional dan dampaknya terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam geopolitik, faktor geografis seperti lokasi, topografi dan sumber daya alam dipandang sebagai faktor penting yang menentukan posisi suatu negara di dunia internasional. Geopolitik berkaitan dengan, antara lain, strategi keamanan nasional, pengaruh lingkungan strategis dan ekonomi dunia terhadap negara, dan hubungan antara negara besar dan kecil dalam sistem internasional. Kajian geopolitik juga mencakup analisis konflik antarnegara, kebijakan luar negeri, perdagangan internasional, serta dampak perubahan iklim dan teknologi terhadap hubungan internasional. Geopolitik Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor geografis yang unik, seperti letak geografisnya yang strategis di persimpangan dua samudra dan tiga benua, serta sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, gas, dan pertambangan. Selain itu, geopolitik Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor politik dan ekonomi seperti hubungan dengan negara tetangga, politik luar negeri, dan persaingan ekonomi di tingkat regional dan global. Indonesia memainkan peran penting dalam hubungan internasional dan geopolitik regional, namun Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan geopolitik, seperti konflik multi-regional, keamanan maritim, perdagangan bebas, dan pengaruh eksternal dalam politik dan ekonomi. . Oleh karena itu, Indonesia harus merumuskan strategi yang tepat untuk menghadapi berbagai tantangan geopolitik dan memperkuat posisinya dalam hubungan internasional untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

NAMA : RIFA SALSABILA AN NAJWA
NPM : 2215012044
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
Penegakan hukum dan perlindungan negara di Indonesia juga dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti minimnya akses masyarakat terhadap peradilan yang independen dan imparsial, serta banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Selain itu, menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional juga memiliki tantangan seperti terorisme dan konflik di beberapa daerah. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat penegakan hukum dan perlindungan negara di Indonesia.

Upaya untuk memperkuat penegakan hukum dan perlindungan negara juga harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan tugasnya secara profesional, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Dalam hal ini, peran media massa dan lembaga pendidikan sangat penting dalam membentuk kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penegakan hukum dan perlindungan negara. Dengan demikian, penegakan hukum dan perlindungan negara dapat terus ditingkatkan untuk menjaga kestabilan dan keamanan negara serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia.

NAMA : RIFA SALSABILA AN NAJWA
NPM : 2215012044
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
Hukum merupakan lembaga negara yang berperan penting dalam mengatur tatanan negara dan masyarakat. Sejak zaman dahulu, kehidupan masyarakat yang sederhana diatur oleh hukum alam yang sederhana. Namun, kehidupan masyarakat dan negara yang semakin kompleks membutuhkan struktur hukum baru, seperti hukum modern, yang dapat mengatur sosial politik dengan lebih baik. Indonesia sebagai negara hukum harus memastikan bahwa struktur hukum yang dibuat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mampu memberikan rasa nyaman bagi masyarakat. Reformasi tahun 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia dengan mengedepankan demokratisasi dan desentralisasi, serta mengaktifkan kontrol pengawasan masyarakat dan negara terhadap pelaksanaan hukum.

Cara berhukum yang keliru dapat menimbulkan dampak buruk bagi negara dan masyarakat. Salah satu contohnya adalah cara berhukum tekstual, di mana undang-undang hanya ditekuni secara harfiah tanpa memperhatikan konteks yang lebih luas. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memperbaiki cara berhukum agar hukum dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, POLICE WATCH, dan MAPPI juga berperan penting dalam pengawasan pelaksanaan hukum di Indonesia. Dalam konteks kehidupan modern yang sangat kompleks, hukum modern menjadi pranata sosial politik yang sangat penting dan diperlukan. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memastikan bahwa struktur hukum yang dibuat dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan negara, serta berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta tatanan negara yang baik dan adil.

Nama: Rifa Salsabila An Najwa
Npm: 2215012044
Kelas: B

Demokrasi mewujudkan sila keempat Pancasila dalam pemilihan parlemen Indonesia. Di Indonesia, sebagai negara yang taat hukum, pemilihan umum adalah wajib. Sila keempat Pancasila yang menyatakan bahwa “rakyat harus diperintah dengan hikmat dalam permusyawaratan perwakilan”, artinya pemimpin adalah pemimpin yang dipilih oleh wakil dari wakil rakyat. masyarakat untuk memajukan kepentingan negaranya dan mengutamakan kejujuran dalam pemilu. Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, adil dan merata setiap lima tahun sekali. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai empat pedoman Pancasila secara demokratis sangat penting untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam pilkada di Indonesia. Beberapa bentuk demokratisasi tidak sepenuhnya mengontrol proses penyelenggaraan pilkada, termasuk peran partai dalam pelaksanaan demokrasi di pilkada. Banyak partai politik yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi dari empat sila Pancasila. Peradilan nasional dan internasional harus memperhatikan perilaku demokrasi internal partai politik, memastikan kepastian penerapan aturan pemilu, jika hal ini menyebabkan kekacauan dan keruntuhan negara.
Sila keempat Pancasila menciptakan demokrasi di Indonesia, dimana demokrasi mengusahakan partisipasi rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Pemimpin harus mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompok serta memahami hukum negaranya. Penguasa harus tanpa pandang bulu menerima kritik dan saran rakyat untuk kebaikan negara dan selalu memenuhi semua kebutuhan rakyat yang merupakan hak rakyat, tanpa menyelundupkan atau menguranginya. Pemilihan umum ini merupakan langkah Indonesia menuju negara yang adil dan beradab, dimana pemimpin yang terpilih memiliki nilai kharismatik dan tanggung jawab yang besar, memiliki rasa keadilan yang tinggi, tanpa diskriminasi daerah, semua daerah dapat didekati untuk bersatu sebagai satu kesatuan yang utuh, dan bisa untuk memajukan negara untuk mengurangi semua defisit negara.