Nama : Ridhatul Hasanah
Npm : 2215012062
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur
Npm : 2215012062
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur
Posts made by Ridhatul Hasanah 2215012062
Nama : Ridhatul Hasanah
Npm : 2215012062
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur
Npm : 2215012062
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur
Nama : Ridhatul Hasanah
Npm : 2215012062
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur
1. Artikel tersebut membahas terkait konflik yang terjadi antara indonesia dan timor leste akibat perebutan batas negara. Hal tersebut terjadi karena kesalahan pembangunan jalan yang melewati batas dan memasuki wilayah NKRI. Hal positif yang dapat diambil yaitu kedepannya kedua negara harus tegas dan harus bisa menepati perjanjian yang sudah ada sebelumnya, yaitu terkait batas wilayah untuk menghindari konflik serupa di masa depan.
2. Jika suatu wilayah tidak memiliki konsep wawasan nusantara, akan sangat pasti terjadi perpecahan secara terus menerus. Wawasan nusantara menjadi sumber keputusan yang merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan mencapai kemerdekaan. Untuk itu, wawasan nusantara sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat indonesia di masa depan.
3. Konsepsi wawasan nusantara sangat penting untuk mencegah terjadinya perpecahan. Karena konsep wawasan nusantara membuat masyarakat lebih mengerti terkait keberagaman yang ada seperti ras, agama, suku.
Dengan itu, masyarakat jadi tau bagaimana cara menghargai dan menghormati masyarakat tidak hanya negara sendiri tpi juga negara tetangga. Kesadaran diri itulah yang dapat meminimalisir terjadinya konflik antar masyarakat maupun antar negara
Npm : 2215012062
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur
1. Artikel tersebut membahas terkait konflik yang terjadi antara indonesia dan timor leste akibat perebutan batas negara. Hal tersebut terjadi karena kesalahan pembangunan jalan yang melewati batas dan memasuki wilayah NKRI. Hal positif yang dapat diambil yaitu kedepannya kedua negara harus tegas dan harus bisa menepati perjanjian yang sudah ada sebelumnya, yaitu terkait batas wilayah untuk menghindari konflik serupa di masa depan.
2. Jika suatu wilayah tidak memiliki konsep wawasan nusantara, akan sangat pasti terjadi perpecahan secara terus menerus. Wawasan nusantara menjadi sumber keputusan yang merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan mencapai kemerdekaan. Untuk itu, wawasan nusantara sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat indonesia di masa depan.
3. Konsepsi wawasan nusantara sangat penting untuk mencegah terjadinya perpecahan. Karena konsep wawasan nusantara membuat masyarakat lebih mengerti terkait keberagaman yang ada seperti ras, agama, suku.
Dengan itu, masyarakat jadi tau bagaimana cara menghargai dan menghormati masyarakat tidak hanya negara sendiri tpi juga negara tetangga. Kesadaran diri itulah yang dapat meminimalisir terjadinya konflik antar masyarakat maupun antar negara
Nama : Ridhatul Hasanah
Npm : 2215012062
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur
Hakikat Konsep Geopolitik
Geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa
Teori geopolitik dikenalkan oleh Ir Soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Geopolitik Indonesia memiliki prinsip tidak mementingkan dalam hal wilayah, tapi lebih ke membangun kesatuan bangsa dalam satu wilayah.
Wawasan nusantara dalam geopolitik adalah sebagai wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD. Negara indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republic yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan pulau yang terletak diantara samudera hindia dan pasifik serta diantara benua Asia dan Australia
Npm : 2215012062
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur
Hakikat Konsep Geopolitik
Geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa
Teori geopolitik dikenalkan oleh Ir Soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Geopolitik Indonesia memiliki prinsip tidak mementingkan dalam hal wilayah, tapi lebih ke membangun kesatuan bangsa dalam satu wilayah.
Wawasan nusantara dalam geopolitik adalah sebagai wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD. Negara indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republic yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan pulau yang terletak diantara samudera hindia dan pasifik serta diantara benua Asia dan Australia
Nama : Ridhatul Hasanah
Npm : 2215012062
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur
Penegakan hukum dan perlindungan negara
Selama Orde Baru, komunitas Tionghoa di Indonesia menghadapi diskriminasi dan berjuang untuk mendapatkan hak nya sebagai warga negara dan hak-hak lain termasuk hak politik untuk dipilih dan memilih yang dilindungi oleh Undang-Undang.
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok adalah Gubernur pertama dari komunitas Tionghoa yang siap untuk mengambil alih kepemimpinan ibukota.
Memasuki pertengahan 2016, kepemimpinan Ahok diwarnai oleh berbagai polemik, misalnya perbedaan tajam dengan DPRD, kasus UPS, kasus penggusuran, kasus Sumber Waras dan kasus Reklamasi yang menjadi sorotan publik, serta kasus yang sangat menguras energi dan mengundang perhatian publik yakni Penistaan Alqur’an.
Hal itu menjadi cikal bakal konflik dengan ormas-ormas yang berada di Jakarta atas tindakan yang dilakukan Ahok. Tindakan itu turut mendapatkan reaksi dari FPI, dengan menolak
Ahok, karena bukan beragama Islam serta berasal dari keturunan Tionghoa. Berbagai dorongan yang dilakukan FPI dalam aksi penolakannya terhadap Ahok didukung oleh masyarakat Betawi dan beberapa fraksi DPRD yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih yang ingin menjatuhkan Ahok dari gubernur.
Terakhir aksi damai tanggal 4 november 2016 yang ditindaklanjuti dengan di sangkakan Ahok sebagai orang yang menistakan Agama, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang terbuka terbatas yang dihadiri oleh semua pihak yang terlibat tanpa intervensi siapapun.
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan
terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum.
Dilain pihak Presiden terus membentuk lembaga –lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik.
Npm : 2215012062
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur
Penegakan hukum dan perlindungan negara
Selama Orde Baru, komunitas Tionghoa di Indonesia menghadapi diskriminasi dan berjuang untuk mendapatkan hak nya sebagai warga negara dan hak-hak lain termasuk hak politik untuk dipilih dan memilih yang dilindungi oleh Undang-Undang.
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok adalah Gubernur pertama dari komunitas Tionghoa yang siap untuk mengambil alih kepemimpinan ibukota.
Memasuki pertengahan 2016, kepemimpinan Ahok diwarnai oleh berbagai polemik, misalnya perbedaan tajam dengan DPRD, kasus UPS, kasus penggusuran, kasus Sumber Waras dan kasus Reklamasi yang menjadi sorotan publik, serta kasus yang sangat menguras energi dan mengundang perhatian publik yakni Penistaan Alqur’an.
Hal itu menjadi cikal bakal konflik dengan ormas-ormas yang berada di Jakarta atas tindakan yang dilakukan Ahok. Tindakan itu turut mendapatkan reaksi dari FPI, dengan menolak
Ahok, karena bukan beragama Islam serta berasal dari keturunan Tionghoa. Berbagai dorongan yang dilakukan FPI dalam aksi penolakannya terhadap Ahok didukung oleh masyarakat Betawi dan beberapa fraksi DPRD yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih yang ingin menjatuhkan Ahok dari gubernur.
Terakhir aksi damai tanggal 4 november 2016 yang ditindaklanjuti dengan di sangkakan Ahok sebagai orang yang menistakan Agama, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang terbuka terbatas yang dihadiri oleh semua pihak yang terlibat tanpa intervensi siapapun.
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan
terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum.
Dilain pihak Presiden terus membentuk lembaga –lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik.