NAMA : NOVITA SETYANINGSIH
NPM : 2215012070
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
NPM : 2215012070
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Novita Setyaningsih
Nama : Novita Setyaningsih
Npm : 2215012070
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur
Wawasan nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia antar kelompok dan konteks sosiologi politis serta pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan tindakan yang menanggapi norma-norma, etika, moral, nilai Agung atau tindakan anarkis menuju kearah disintegrasi bangsa.
Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan individu kelompok golongan suku bangsa atau daerah sehingga wawasan nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia.
Latar belakang historis wawasan nusantara bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan nusantara berdasar Deklarasi Djuanda ini ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional
Latar belakang sosiologis Wawasan nusantara sebagai konsepsi kewilayahan bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan namun seiring tuntunan dan perkembangan konsepsi wawasan nusantara mencakup pandangan akan satu kesatuan politik ekonomi sosial budaya dan pertahanan keamanan termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana dalam rumusan GBHN 1998 dikatakan wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
Npm : 2215012070
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur
Wawasan nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia antar kelompok dan konteks sosiologi politis serta pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan tindakan yang menanggapi norma-norma, etika, moral, nilai Agung atau tindakan anarkis menuju kearah disintegrasi bangsa.
Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan individu kelompok golongan suku bangsa atau daerah sehingga wawasan nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia.
Latar belakang historis wawasan nusantara bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan nusantara berdasar Deklarasi Djuanda ini ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional
Latar belakang sosiologis Wawasan nusantara sebagai konsepsi kewilayahan bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan namun seiring tuntunan dan perkembangan konsepsi wawasan nusantara mencakup pandangan akan satu kesatuan politik ekonomi sosial budaya dan pertahanan keamanan termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana dalam rumusan GBHN 1998 dikatakan wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
NAMA : NOVITA SETYANINGSIH
NPM : 2215012070
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
NPM : 2215012070
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
NAMA : Novita Setyaningsih
NPM : 2215012070
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A. Menggambarkan situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang masih buruk. Beberapa lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, menyoroti pelanggaran HAM berat di masa lalu dan pembatasan kebebasan sipil serta konflik sumber daya alam. Para pakar yang diwawancarai mengakui bahwa meskipun tahun tersebut suram, terdapat beberapa perkembangan positif dan harapan di masa depan. Indonesia telah meratifikasi perjanjian HAM internasional dan melakukan reformasi guna meningkatkan perlindungan HAM, supremasi hukum, dan sektor keamanan publik.
B. Berdasarkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi di Indonesia harus mempertimbangkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan pentingnya menghargai perbedaan dan pluralitas. Prinsip ini mendorong inklusivitas dalam sistem demokrasi, di mana semua suara dan kepentingan diakui dan dihormati. Selain itu, prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa mencerminkan rasa kesatuan dan kerukunan dalam keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Hal ini menggarisbawahi pentingnya menghormati hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, dan tidak memaksakan satu agama atau keyakinan tertentu kepada orang lain.
C. Meskipun di dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 terdapat prinsip-prinsip yang mendukung demokrasi dan hak asasi manusia, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa isu dan masalah. Beberapa isu yang muncul adalah korupsi, ketimpangan sosial, pembatasan kebebasan berpendapat, serta masalah penegakan hukum yang belum maksimal. Meskipun demikian, terdapat juga kemajuan dalam upaya memperkuat demokrasi, seperti peningkatan partisipasi politik, kebebasan pers, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak asasi manusia.
D. harus sadar bahwa kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri merupakan suatu permasalahan yang serius. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara representasi politik dan kepentingan nyata masyarakat. Dalam menghadapi situasi ini, sikap yang tepat adalah dengan memperkuat kontrol dan akuntabilitas terhadap para anggota parlemen. Masyarakat perlu aktif dalam memantau dan mengevaluasi kinerja para wakil rakyat, serta mengajukan tuntutan yang jelas agar kepentingan mereka benar-benar tercermin dalam kebijakan yang diambil. Selain itu, penting juga untuk memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, seperti melalui pemilihan yang cerdas dan mendukung calon yang berkomitmen untuk mewakili kepentingan masyarakat dengan jujur dan bertanggung jawab.
E. Phak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggunakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menimbulkan pertanyaan tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konteks demokrasi saat ini. Penggunaan manipulatif dari kekuasaan tersebut, jika bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM, dapat mengancam kebebasan individu dan kemajuan demokrasi. Penting untuk mengawasi dan mengevaluasi tindakan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan ini untuk memastikan penghormatan terhadap hak-hak asasi.
NPM : 2215012070
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A. Menggambarkan situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang masih buruk. Beberapa lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, menyoroti pelanggaran HAM berat di masa lalu dan pembatasan kebebasan sipil serta konflik sumber daya alam. Para pakar yang diwawancarai mengakui bahwa meskipun tahun tersebut suram, terdapat beberapa perkembangan positif dan harapan di masa depan. Indonesia telah meratifikasi perjanjian HAM internasional dan melakukan reformasi guna meningkatkan perlindungan HAM, supremasi hukum, dan sektor keamanan publik.
B. Berdasarkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi di Indonesia harus mempertimbangkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan pentingnya menghargai perbedaan dan pluralitas. Prinsip ini mendorong inklusivitas dalam sistem demokrasi, di mana semua suara dan kepentingan diakui dan dihormati. Selain itu, prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa mencerminkan rasa kesatuan dan kerukunan dalam keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Hal ini menggarisbawahi pentingnya menghormati hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, dan tidak memaksakan satu agama atau keyakinan tertentu kepada orang lain.
C. Meskipun di dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 terdapat prinsip-prinsip yang mendukung demokrasi dan hak asasi manusia, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa isu dan masalah. Beberapa isu yang muncul adalah korupsi, ketimpangan sosial, pembatasan kebebasan berpendapat, serta masalah penegakan hukum yang belum maksimal. Meskipun demikian, terdapat juga kemajuan dalam upaya memperkuat demokrasi, seperti peningkatan partisipasi politik, kebebasan pers, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak asasi manusia.
D. harus sadar bahwa kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri merupakan suatu permasalahan yang serius. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara representasi politik dan kepentingan nyata masyarakat. Dalam menghadapi situasi ini, sikap yang tepat adalah dengan memperkuat kontrol dan akuntabilitas terhadap para anggota parlemen. Masyarakat perlu aktif dalam memantau dan mengevaluasi kinerja para wakil rakyat, serta mengajukan tuntutan yang jelas agar kepentingan mereka benar-benar tercermin dalam kebijakan yang diambil. Selain itu, penting juga untuk memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, seperti melalui pemilihan yang cerdas dan mendukung calon yang berkomitmen untuk mewakili kepentingan masyarakat dengan jujur dan bertanggung jawab.
E. Phak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggunakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menimbulkan pertanyaan tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konteks demokrasi saat ini. Penggunaan manipulatif dari kekuasaan tersebut, jika bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM, dapat mengancam kebebasan individu dan kemajuan demokrasi. Penting untuk mengawasi dan mengevaluasi tindakan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan ini untuk memastikan penghormatan terhadap hak-hak asasi.
NAMA : NOVITA SETYANINGSIH
NPM : 2215012070
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
NPM : 2215012070
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR