NAMA : Safana Nadhira Syarif
NPM : 2215012006
KELAS : B
PRODI : S1 Arsitektur

PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA

Selama Orde Baru, komunitas Tionghoa di Indonesia menghadapi diskriminasi dan kurang mendapat tempat di hati pemerintahan Soeharto. Dalam beberapa dekade, figur atau tokoh masyarakat dari komunitas ini terus berjuang untuk mendapatkan hak nya sebagai warga negara dan hak-hak lain termasuk hak politik untuk dipilih dan memilih yang dilindungi oleh Undang-Undang. Perjuangan yang dilakukan oleh komunitas ini terbukti berhasil dengan keluarnya UU No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Perlindungan Hukum
Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum

Penegakan Hukum
Penegakan dalam bahasa Inggris dikenal
dengan istilah enforcement. Menurut Black law dictionary diartikan the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law.Sedangkan penegak hukum (law enforcement officer) artinya adalah those whose duty it is to preserve the peace. (Henry Campbell Black, 1999, 797).
Profil Ahok
Basuki T Purnama (BTP) yang akrab dipanggil Ahok lahir di Gantung, desa Laskar Pelangi, Belitung Timur. Ia melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMU) dan perguruan tinggi di Jakarta dengan memilih Fakultas Teknologi Mineral jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti.

Kiprah Politik Ahok
Bermodal keyakinan bahwa orang miskin jangan lawan orang kaya dan orang kaya jangan lawan pejabat (paham Kong Hu Cu), dan keinginan untuk membantu rakyat kecil di kampungnya, serta rasa frustasi yang mendalam terhadap kesemena-menaan pejabat yang ia alami sendiri, Ahok memutuskan untuk masuk ke politik di tahun 2003.
Pertama-tama ia bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) yang saat itu dipimpin oleh Dr. Sjahrir. Pada pemilu 2004 ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dengan keuangan yang sangat terbatas dan model kampanye yang lain dari yang lain, yaitu menolak memberikan uang kepada rakyat, ia terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009.

Gaya Kepemimpinan Ahok
Gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok yang tegas sangat cocok untuk Jakarta. Pasalnya, dengan ketegasannya, Ahok bisa mengimplementasikan sejumlah kebijakan dan mengatasi sejumlah persoalan di DKI Ja

Nama : Safana Nadhira Syarif
NPM : 2215012006
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur

Hukum adalah lembaga yang berguna untuk mengatur serta menata negara dan masyarakat. Kehidupan saat ini membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya, hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwasanya Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Negara ini harus memiliki hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyat, jika tidak menerapkan hukum seperti itu Indonesia akan menjadi tempat bagi koruptor yang akan memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.

Reformasi 1998 membuka babak baru penyelenggaraan hukum di Indonesia, slogan reformasi adalah. “Demokratisasi Dan Desentralisasi” ( Demokrasi – Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis ) ( Desentralisasi – Penyerahan kekuasaanh pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi ).

Lembaga masyarakat seperti ICW, Police Watch, MaPPI

Nama : Safana Nadhira Syarif

NPM : 2215012006

KELAS : B

PRODI : S1 Arsitektur

NAMA : SAFANA NADHIRA SYARIF
NPM: 2215012006
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR

Nama:Safana Nadhira Syarif
NPM:221512006
Kelas:

Supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara. Demokrasi dan demokratisasi dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi memberikan PR yang besar kepada hukum. Terdapat banyak tantangan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, diantaranya ialah korupsi, dan perlakuan diskiminasi terhadap para kaum minoritas di Indonesia.

Supremasi hukum di Indonesia memiliki tujuan mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kekuasaan
Menjaga masyarakat agar dalam menjalankan hak-haknya tidak terjerumus dalam tindakan di luar batas hukum. Hukum harus membantu perekonomian masyarakat , guna mengurangi kemiskinan dan tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan adanya supremasi hukum diharapkan dapat menjadikan Indonesia lebih baik dan dapat mengatasi berbagai masalah yang ada di Indonesia .