Nama : Susana
Npm : 2215012022 ( B)
Prodi : S1 Arsitektur

video tersebut adalah video yang menghimpun konsep geopolitik dalam konteks Indonesia, terutama dalam hal ideologi Pancasila, wawasan nusantara, dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).
Dalam video tersebut memaparkan bahwa geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa. Sehingga, geopolitik berperan dalam membangun strategi dan kebijakan suatu bangsa. Hal ini berlaku pada bangsa Indonesia yang memiliki wawasan nusantara dan NKRI.
Pada pasal pertama UUD 1945 mencantumkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan pulau yang terletak diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta diantara Benua Asia dan Australia.Sehingga, konsep geopolitik Indonesia meliputi beberapa aspek, yaitu:
1. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik
2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi
3. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya
4. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan.

Kesatuan wilayah Indonesia mencakup kesatuan politik, hukum, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan. Sehingga, wawasan nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia.Adapun keunggulan bangsa Indonesia, yaitu jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar, keanekaragaman dalam berbagai aspek, dan letak wilayah yang strategis.Dalam konteks Indonesia, geopolitik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh-pengaruh geografi, lokasi, dan sumber daya alam dalam kebijakan dan keputusan negara. Sehingga, geopolitik berperan dalam membangun strategi dan kebijakan suatu bangsa dalam mengatasi masalah-masalah yang ada.

Nama : Susana
Npm : 2215012022 ( B)
Prodi : S1 Arsitektur

1. Artikel tersebut membahas konflik yang rumit dan kompleks yang telah terjadi antara Indonesia dan Timor Leste, konflik yang sedang berlangsung di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, dan upaya-upaya untuk menyelesaikannya. Aspek positif yang dapat diambil dari artikel tersebut adalah bahwa kedua belah pihak yang terlibat telah menunjukkan kesediaan mereka untuk berdialog dan mencari solusi damai untuk menyelesaikan konflik. Sangat menggembirakan melihat bahwa organisasi-organisasi internasional juga membantu proses ini. Artikel ini menyoroti konsekuensi negatif dari konflik terhadap penduduk yang terkena dampak, dan menarik perhatian pada perlunya upaya-upaya ini untuk berhasil.
2. Jika Indonesia tidak memiliki konsep Wawasan Nusantara, ada kemungkinan negara ini tidak akan dapat mencapai tingkat persatuan dan kerjasama yang telah dicapai selama ini. Tanpa adanya gagasan tentang nasib dan identitas bersama di antara bangsa-bangsa di kawasan ini, ada risiko bahwa ketegangan dan konflik akan lebih sering terjadi. Hal ini tentu akan berdampak negatif terhadap stabilitas dan kesejahteraan kawasan dan masyarakatnya. Konsep Wawasan Nusantara telah berfungsi sebagai prinsip panduan dalam mempromosikan solidaritas dan stabilitas regional, yang sangat penting dalam mencegah dan menyelesaikan konflik.
3. Konsep Wawasan Nusantara dapat memainkan peran penting dalam membantu mencegah dan menyelesaikan konflik seperti yang dijelaskan dalam artikel ini. Melalui gagasan tentang nasib dan identitas bersama, negara-negara di kawasan ini dapat mengembangkan rasa saling pengertian dan rasa hormat yang lebih besar, yang dapat membantu mencegah kesalahpahaman dan mencegah ketegangan meningkat menjadi konflik. Selain itu, dengan mempromosikan kolaborasi dan integrasi regional, konsep ini dapat membantu membangun kepercayaan dan menghasilkan rasa memiliki tujuan bersama, yang dapat membantu meredakan konflik. Dengan demikian, konsep Wawasan Nusantara dapat menjadi alat penting dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan ini.

Nama : Susana
Npm : 2215012022 ( B)
Prodi : S 1 Arsitektur

PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA

Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum.

Hukum yang sedang ditangani oleh Lembaga

Kepolisian dan Lembaga Hukum lainnya.
Dilain pihak Presiden terus membentuk lembaga –lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik.
Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance.
Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh
Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam
Konstitusi Negara Republik Indonesia.

Nama : Susana
Npm : 2215012022
Kelas : B
Prodi : S 1 Arsitektur

Nama : Susana
Npm : 2215012022
Kelas : B
Prodi : S 1 Arsitektur