puspita hapsari
2255011010
kls b


Indonesia mengalami beberapa periode penting dalam sejarahnya, termasuk masa-masa revolusi, parlementer, terpimpin, orde baru, dan reformasi. Setiap periode memiliki ciri khasnya sendiri dalam sejarah dan perkembangan politik Indonesia.

Masa Revolusi
Masa revolusi Indonesia dimulai pada tahun 1945 setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta. Masa ini ditandai oleh perjuangan untuk merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Revolusi ini berlangsung selama empat tahun dan berakhir dengan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949.

Masa Parlementer
Setelah masa revolusi berakhir, Indonesia memasuki masa parlementer. Masa ini dimulai pada tahun 1949 dan berlangsung sampai tahun 1959. Masa parlementer ditandai dengan berdirinya parlemen Indonesia yang memegang peranan penting dalam politik Indonesia. Masa ini juga ditandai dengan berbagai konflik antarpartai politik yang mengakibatkan pergantian pemerintahan yang sering terjadi.

Masa Terpimpin
Pada tahun 1959, Indonesia memasuki masa terpimpin yang dipimpin oleh Soekarno. Masa terpimpin ditandai dengan adanya kebijakan politik dan ekonomi yang bersifat nasionalis dan anti-Barat. Pada masa ini, Soekarno juga memimpin gerakan non-blok yang bertujuan untuk menyeimbangkan hubungan antara negara-negara Barat dan Blok Timur.

Masa Orde Baru
Pada tahun 1965, Indonesia memasuki masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Masa Orde Baru ditandai dengan adanya stabilitas politik dan ekonomi, meskipun juga ditandai dengan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang merajalela. Pada masa ini, Indonesia juga mengalami perkembangan ekonomi yang pesat.

Masa Reformasi
Masa Reformasi dimulai pada tahun 1998 setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Masa Reformasi ditandai dengan adanya kebebasan politik dan demokrasi yang lebih besar, namun juga masih ditandai dengan berbagai permasalahan sosial dan politik, seperti korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, setiap periode dalam sejarah politik Indonesia memiliki ciri khasnya sendiri dalam perkembangan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Perkembangan politik Indonesia selama setiap periode ini juga terkait dengan konteks sejarah dan tantangan yang dihadapi pada saat itu.

puspita hapsari
2255012010
arsitektur b

Sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", mencerminkan pentingnya partisipasi rakyat dalam pembuatan keputusan politik dan pemerintahan yang bijaksana. Demokrasi, sebagai bentuk sistem politik yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan politik, dapat mewujudkan sila keempat Pancasila ini dalam pemilihan umum di Indonesia.

Pemilu di Indonesia merupakan suatu bentuk demokrasi langsung, di mana rakyat secara langsung dapat memilih wakil mereka dalam pemerintahan. Melalui pemilu, warga negara memiliki kesempatan untuk memilih perwakilan mereka yang diharapkan dapat mewakili kepentingan mereka dengan baik di dalam pemerintahan.

Namun, demokrasi yang hanya terfokus pada pemilihan umum saja tidak cukup untuk mewujudkan sila keempat Pancasila secara menyeluruh. Perwakilan yang dipilih harus memperjuangkan kepentingan rakyat dan melakukan perundingan yang bijaksana untuk mencapai keputusan yang tepat. Pemerintah harus memastikan bahwa rakyat memiliki akses yang sama ke dalam proses pengambilan keputusan politik, termasuk melalui partisipasi dalam debat publik, mendapatkan informasi yang jelas dan akurat, serta menyampaikan pendapat mereka kepada pemerintah.

Selain itu, demokrasi juga harus dipertahankan melalui kebijakan yang tepat, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintah. Hal ini dapat memastikan bahwa pemerintah selalu bertindak berdasarkan kepentingan rakyat dan memenuhi harapan mereka.

Dalam konteks Indonesia, masih terdapat berbagai tantangan dalam mewujudkan sila keempat Pancasila melalui demokrasi, seperti kecurangan pemilu, korupsi, dan pembatasan kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari seluruh pihak, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan mewujudkan sila keempat Pancasila secara efektif.

nama puspita hapsari
npm 2255012010
kelas b


Demokrasi di Indonesia dimulai dengan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto pada tahun 1971. Pada saat itu, MPR terdiri dari anggota-anggota DPR dan Dewan Golongan Karya yang dipilih secara tidak langsung oleh MPR sendiri. Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang mengubah konstitusi dan memperkenalkan sistem pemilihan presiden secara langsung. Pemilu pertama yang dilakukan secara langsung diadakan pada tahun 1999, dan sejak itu, Indonesia telah melakukan pemilu secara teratur setiap lima tahun untuk memilih presiden, wakil presiden, dan anggota parlemen.

Meskipun masih ada beberapa masalah dalam sistem demokrasi Indonesia, seperti korupsi dan ketidaksetaraan, namun demokrasi telah menjadi bagian integral dari identitas dan masa depan Indonesia.


Sistem demokrasi di Indonesia adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, termasuk pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, rahasia, bebas, dan jujur. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali. Di tingkat legislatif, ada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih melalui pemilihan umum, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih oleh para anggota dewan dari masing-masing provinsi di Indonesia. Di Indonesia, terdapat sistem multi partai yang memungkinkan partai politik berkompetisi untuk memperoleh suara dari masyarakat. Selain itu, di Indonesia juga terdapat prinsip-prinsip desentralisasi yang memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri. Meskipun masih ada beberapa tantangan dalam sistem demokrasi Indonesia, seperti masalah korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia, namun Indonesia telah berhasil mengembangkan sistem demokrasi yang relatif stabil dan berjalan dengan baik.

nama puspita hapsari
npm 2255012010

menurut saya sistem demokrasi di Indonesia adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, termasuk pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, rahasia, bebas, dan jujur. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali. Di tingkat legislatif, ada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih melalui pemilihan umum, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih oleh para anggota dewan dari masing-masing provinsi di Indonesia. Di Indonesia, terdapat sistem multi partai yang memungkinkan partai politik berkompetisi untuk memperoleh suara dari masyarakat. Selain itu, di Indonesia juga terdapat prinsip-prinsip desentralisasi yang memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri. Meskipun masih ada beberapa tantangan dalam sistem demokrasi Indonesia, seperti masalah korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia, namun Indonesia telah berhasil mengembangkan sistem demokrasi yang relatif stabil dan berjalan dengan baik.

NAMA : PUSPITA HAPSARI
NPM :2255012010
KELAS : B