Posts made by Her Pendo Febrian

Nama : Her Pendo Febrian
NPM : 2215012038
Kelas : B

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan hak kebebasan kepada warganya untuk berpendapat dan turut serta dalam pengambilan keputusan pemerintah. Pelaksanaan pemilihan umum juga merupakan bagian dari prinsip demokrasi, yang mencakup prinsip kebebasan dan kesetaraan individu dalam hak politik. Namun, di Indonesia, demokrasi masih belum berjalan secara optimal karena pemilihan umum, partai politik, dan media massa belum berjalan dengan efektif. Kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum juga masih kurang optimal, sehingga kualitas stabilitas nasional menurun.

Pemilihan umum ke-5 di Indonesia pada tahun 2019, terutama dalam pemilihan presiden, menjadi perhatian publik karena terjadi persaingan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Pemilihan presiden ini menimbulkan pro dan kontra yang memanas antara kedua kubu yang berbeda partai politik. Adu kekuatan politik menjadi faktor penentu kemenangan pada pemilihan presiden tersebut.

Sebagai warga negara dalam sistem demokrasi, kita memiliki hak kebebasan memilih dan harus bisa memilih calon pemimpin yang memiliki visi dan kemampuan untuk memimpin bangsa ini. Namun, kita juga harus mematuhi aturan yang berlaku dalam pemilihan umum.
Nama : Her Pendo Febrian
NPM : 2215012038
Kelas : B

Demokrasi menjamin hak kebebasan dalam berpendapat. demokrasi itu gaduh, berisik, dan bising. Meskipun demikian demokrasi menjadi pilihan banyak negara karena negara yang sistem demokrasinya baik lebih mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. Demokrasi juga dianggap alat paling efektif untuk mewujudkan kesetaraan mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi publik. Contohnya pada segi penegakan HAM. Karena hal ini sejak akhir 1980-an negara yang menganut demokrasi meningkat pesat Sebaliknya banyak rezim autokrasi yang berjatuhan. Hal ini bukan berarti demokrasi itu paling benar. Seringkali kritikus mempertanyakan soal hak yang diberikan kepada warga atas apa yang mereka lakukan. Banyak diantara politikus anti kritik dan menampik kebebasan berpendapat, membuat demokrasi dilanda krisis. Akhirnya terjadi rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan politikus, penurunan jumlah keanggotaan partai politik, hingga regulasi pemerintah dianggap tidak transparan.