NAMA : FRANSISKA PETRA SINAGA
NPM : 2215012048
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
NPM : 2215012048
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
Posts made by Fransiska Petra Sinaga
Nama : Fransiska Petra Sinaga
Npm : 2215012048
Kelas : B
Prodi : S1 ARSITEKTUR
Npm : 2215012048
Kelas : B
Prodi : S1 ARSITEKTUR
NAMA : FRANSISKA PETRA SINAGA
NPM : 2215012048
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang masih buruk. Beberapa lembaga, seperti komnas ham dan lbh Jakarta, menyoroti pelanggaran ham berat di masa lalu dan pembatasan kebebasan sipil serta konflik sumber daya alam. Para pakar yang diwawancarai mengakui bahwa meskipun tahun tersebut suram, terdapat beberapa perkembangan positif dan harapan di masa depan. Indonesia telah meratifikasi perjanjian ham internasional dan melakukan reformasi guna meningkatkan perlindungan ham, supremasi hukum, dan sektor keamanan publik.
Hal positif yang dapat kita kutip adalah bahwa terjadi kemajuan dalam upaya reformasi yang bertujuan untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum secara efektif, serta mereformasi sektor keamanan publik. Reformasi tersebut mencakup perbaikan dalam sistem hukum yang lebih transparan dan adil, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap kekuasaan dan tindakan aparat keamanan. Selain itu, juga terdapat langkah-langkah konkret untuk memperkuat hak asasi manusia melalui kebijakan publik yang inklusif, pemberdayaan masyarakat, dan edukasi tentang HAM. Semua ini menunjukkan komitmen yang lebih kuat untuk membangun masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia.
B. Prinsip demokrasi di Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa didasarkan pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Analisis terkait demokrasi Indonesia berdasarkan nilai-nilai ini akan bergantung pada sudut pandang individu. Beberapa mungkin melihatnya sebagai cara untuk menghormati dan mempertahankan identitas budaya dan agama masyarakat Indonesia, sementara yang lain mungkin mengkritiknya karena membatasi kebebasan beragama dan mungkin berpotensi diskriminatif terhadap minoritas.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini perlu dievaluasi berdasarkan prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945, serta penghormatan terhadap nilai-nilai HAM. Evaluasi ini mencakup aspek kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, perlindungan hak-hak minoritas, akses keadilan, serta partisipasi dan akuntabilitas publik. Seiring dengan perkembangan zaman, praktik demokrasi harus terus beradaptasi untuk memenuhi standar demokrasi yang tinggi dan memastikan penghormatan terhadap HAM.
D. Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen melaksanakan agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan masyarakat sebenarnya akan bervariasi. Namun, secara umum, hal ini dapat dipandang sebagai pelanggaran integritas dan kepercayaan publik. Representatif terpilih memiliki tanggung jawab untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat, dan penyalahgunaan posisi politik untuk kepentingan pribadi merupakan pelanggaran terhadap demokrasi yang sehat.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggunakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menimbulkan pertanyaan tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konteks demokrasi saat ini. Penggunaan manipulatif dari kekuasaan tersebut, jika bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM, dapat mengancam kebebasan individu dan kemajuan demokrasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran HAM yang dilakukan dengan dalih tradisi atau agama. Penting bagi masyarakat dan lembaga penegak hukum untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan agama dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM.
NPM : 2215012048
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang masih buruk. Beberapa lembaga, seperti komnas ham dan lbh Jakarta, menyoroti pelanggaran ham berat di masa lalu dan pembatasan kebebasan sipil serta konflik sumber daya alam. Para pakar yang diwawancarai mengakui bahwa meskipun tahun tersebut suram, terdapat beberapa perkembangan positif dan harapan di masa depan. Indonesia telah meratifikasi perjanjian ham internasional dan melakukan reformasi guna meningkatkan perlindungan ham, supremasi hukum, dan sektor keamanan publik.
Hal positif yang dapat kita kutip adalah bahwa terjadi kemajuan dalam upaya reformasi yang bertujuan untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum secara efektif, serta mereformasi sektor keamanan publik. Reformasi tersebut mencakup perbaikan dalam sistem hukum yang lebih transparan dan adil, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap kekuasaan dan tindakan aparat keamanan. Selain itu, juga terdapat langkah-langkah konkret untuk memperkuat hak asasi manusia melalui kebijakan publik yang inklusif, pemberdayaan masyarakat, dan edukasi tentang HAM. Semua ini menunjukkan komitmen yang lebih kuat untuk membangun masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia.
B. Prinsip demokrasi di Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa didasarkan pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Analisis terkait demokrasi Indonesia berdasarkan nilai-nilai ini akan bergantung pada sudut pandang individu. Beberapa mungkin melihatnya sebagai cara untuk menghormati dan mempertahankan identitas budaya dan agama masyarakat Indonesia, sementara yang lain mungkin mengkritiknya karena membatasi kebebasan beragama dan mungkin berpotensi diskriminatif terhadap minoritas.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini perlu dievaluasi berdasarkan prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945, serta penghormatan terhadap nilai-nilai HAM. Evaluasi ini mencakup aspek kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, perlindungan hak-hak minoritas, akses keadilan, serta partisipasi dan akuntabilitas publik. Seiring dengan perkembangan zaman, praktik demokrasi harus terus beradaptasi untuk memenuhi standar demokrasi yang tinggi dan memastikan penghormatan terhadap HAM.
D. Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen melaksanakan agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan masyarakat sebenarnya akan bervariasi. Namun, secara umum, hal ini dapat dipandang sebagai pelanggaran integritas dan kepercayaan publik. Representatif terpilih memiliki tanggung jawab untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat, dan penyalahgunaan posisi politik untuk kepentingan pribadi merupakan pelanggaran terhadap demokrasi yang sehat.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggunakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menimbulkan pertanyaan tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konteks demokrasi saat ini. Penggunaan manipulatif dari kekuasaan tersebut, jika bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM, dapat mengancam kebebasan individu dan kemajuan demokrasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran HAM yang dilakukan dengan dalih tradisi atau agama. Penting bagi masyarakat dan lembaga penegak hukum untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan agama dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM.
NAMA : FRANSISKA PETRA SINAGA
NPM : 2215012048
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
WAWASAN NUSANTARA
Sebagai bentuk rasa cinta terhadap Indonesia, sudah seharusnya setiap warga memahami negara sendiri dari beragam aspek. Masyarakat Indonesia bisa mempelajari wawasan nusantara akan jiwa nasionalisme.
Wawasan berasal dari kata 'wawas' dalam bahasa jawa artinya pandangan, tinjauan atau pengertian indrawi. Selanjutnya muncul kata, 'mawas' yg artinya memandang, meninjau atau melihat.
Pengertian wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi wilayah darat, laut, udara, di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
Wawasan nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia antar kelompok dan konteks sosiologi politis serta tantangan yang harus dihindari adalah perbuatan tindakan yang menanggapi norma-norma, etika, moral, nilai agung atau tindakan anarkis menuju kearah disintegrasi
Maaf wawasan nusantara adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan.
NPM : 2215012048
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
WAWASAN NUSANTARA
Sebagai bentuk rasa cinta terhadap Indonesia, sudah seharusnya setiap warga memahami negara sendiri dari beragam aspek. Masyarakat Indonesia bisa mempelajari wawasan nusantara akan jiwa nasionalisme.
Wawasan berasal dari kata 'wawas' dalam bahasa jawa artinya pandangan, tinjauan atau pengertian indrawi. Selanjutnya muncul kata, 'mawas' yg artinya memandang, meninjau atau melihat.
Pengertian wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi wilayah darat, laut, udara, di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
Wawasan nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia antar kelompok dan konteks sosiologi politis serta tantangan yang harus dihindari adalah perbuatan tindakan yang menanggapi norma-norma, etika, moral, nilai agung atau tindakan anarkis menuju kearah disintegrasi
Maaf wawasan nusantara adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan.
NAMA : FRANSISKA PETRA SINAGA
NPM : 2215012048
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
NPM : 2215012048
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR