Nama : Naura Athira Qurratu'ain
NPM : 2215012072
Kelas : B
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
1. Masa revolusi : demokrasi sangat terbatas dan pada pelaksanaannya didukung oleh majalah-majalah seperti majalah tempo
2. Parlementer (1945-1959) : Masa ini adalah masa kejayaan demokrasi, dibuktikan dengan demokrasi yang terintegrasi pada hampir semua aspek. Namun demokrasi ini gagal karena :
- Dominannya politik aliran
- Sistem ekonomi yang masih lemah
- Persamaan kepentingan Presiden Soekarno dan ABRI yang sama-sama tidak senang akan politik yang sedang berjalan
3. Terpimpin (1959-1965) : Diwarnai oleh 3 tolak ukur antara 3 kekuatan politik, yakni Presiden Soekarno, ABRI, dan PKI.
4. Orde Baru (1965-1998) : Awalnya kekuatan seolah-olah akan didistribusikan kepada rakyat, namun pada akhirnya dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga nonpemerintah.
5. Revolusi (1998 - sekarang) : menggunakan demokrasi Pancasila sehingga ia berbeda dengan sistem pada orde baru, dan memiliki kemiripan terhadap sistem yang ada pada masa parlementer
NPM : 2215012072
Kelas : B
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
1. Masa revolusi : demokrasi sangat terbatas dan pada pelaksanaannya didukung oleh majalah-majalah seperti majalah tempo
2. Parlementer (1945-1959) : Masa ini adalah masa kejayaan demokrasi, dibuktikan dengan demokrasi yang terintegrasi pada hampir semua aspek. Namun demokrasi ini gagal karena :
- Dominannya politik aliran
- Sistem ekonomi yang masih lemah
- Persamaan kepentingan Presiden Soekarno dan ABRI yang sama-sama tidak senang akan politik yang sedang berjalan
3. Terpimpin (1959-1965) : Diwarnai oleh 3 tolak ukur antara 3 kekuatan politik, yakni Presiden Soekarno, ABRI, dan PKI.
4. Orde Baru (1965-1998) : Awalnya kekuatan seolah-olah akan didistribusikan kepada rakyat, namun pada akhirnya dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga nonpemerintah.
5. Revolusi (1998 - sekarang) : menggunakan demokrasi Pancasila sehingga ia berbeda dengan sistem pada orde baru, dan memiliki kemiripan terhadap sistem yang ada pada masa parlementer