Nama: Rinaldi Kartobi
Npm : 2211031154
Kelas : Akuntansi B

1. Artikel tersebut menjelaskan pentingnya bergandengan tangan untuk memberantas Covid-19 dan kewajiban untuk mematuhi peraturan pemerintah, khususnya PSBB, meskipun itu membatasi haknya dan melanggar konstitusi, semua itu untuk kebaikan bersama.

2. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka tidak ada landasan hukum atau aturan yang jelas untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan kebijakan yang tidak konsisten, serta mempersulit perlindungan hak individu dan kebebasan sosial. Menurut saya, konstitusi akan berjalan efektif jika rakyat dan pemerintah sepakat untuk melaksanakannya, para pihak harus memiliki kesadaran yang tinggi terhadap segala ketentuan yang terkandung dalam konstitusi.

3. Salah satu tantangan dalam kehidupan berbangsa saat ini adalah upaya menjaga stabilitas, keamanan dan persatuan nasional dalam konteks dunia yang kompleks. Yang diharapkan adalah terorisme, ekstremisme, konflik antarkelompok, tetapi juga ketimpangan ekonomi. Ketentuan UUD memang memuat prinsip-prinsip untuk menjamin keamanan dan persatuan nasional, namun implementasinya masih kurang dan perlu dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah, aparat keamanan dan seluruh masyarakat.

4. Konsep berbangsa sangat penting dalam mengedepankan nilai solidaritas dan persatuan demi menjaga stabilitas nasional. Konsep ini tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945 yang menjadikannya sebagai prinsip dasar negara. Ada beberapa hal yang perlu dibenahi, salah satunya adalah mengatasi polarisasi politik yang berkembang. Perbedaan pendapat politik seringkali dapat memecah persatuan dan kesatuan negara. Oleh karena itu, kita harus mengutamakan kepentingan bersama untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut. Selain itu, perlu penguatan pendidikan karakter yang mengajarkan nilai-nilai kebangsaan, seperti toleransi dan gotong royong.

Nama: Rinaldi Kartobi
Npm : 2211031154
Kelas: Akuntansi B

Dapat dikatakan bahwa sejarah ketatanegaraan Indonesia telah berlalu
tahapan perkembangan yang berbeda. Setiap langkah menciptakan model
pengelolaan negara yang khas, hingga akibat trauma masa lalu, khususnya
akibat aktivitas politik Orde Baru yang menyalahgunakan konstitusi
untuk tujuan rezim sentralistik dan otoriternya,
pendapat untuk mengubah UUD 1945. Tahapan pembangunan konstitusi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa periode. Tahap pertama aplikasi Konstitusi 1945, periode kedua yang diterapkan pada Konstitusi Republik Sosialis Vietnam 1949, periode Istilah ketiga berlaku UUD 1950, periode keempat berlaku Rapat Umum Pemegang Saham
1945 dan Interpretasi. Setelah itu, UUD 1945 diubah secara bergantian
join 1999, 2000, 2001, 2002 menggunakan script mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 1959 sebagai standar perilaku perubahan di luar teks kemudian digunakan sebagai lampiran dipisahkan dari teks UUD 1945. Mengubah konstitusi (undang-undang dasar) pasti tidak hal sederhana. Karena konstitusi adalah rancangan peran utama negara dalam mengatur berbagai persoalan fundamental dan strategis,
pertanyaan tentang struktur kekuasaan dan hubungan antara kekuasaan lembaga
negara HAM. Proses perubahan UUD 1945 Secara bertahap terjadi lebih dari empat kali. Ada berbagai kerugian dalam empat tahap revisi telah dipertimbangkan dengan cermat di antara orang yang lewat, hal ini memunculkan gagasan tentang perlunya membentuk Komite Konstitusi akan membantu memperbaiki dan mengatasi kekurangan ini untuk modifikasi di masa mendatang.

Nama: Rinaldi Kartobi
Npm : 2211031154
Kelas : Akuntansi D

Hadir

Nama : Rinaldi Kartobi
Npm : 2211031154
Kelas : Akuntansi D

A.    masing-masing dengan merinci setiap sila ke dalam kebijakan ilmu dan landasan etika bagi pengembangan ilmu yang anda pelajari dan bagaimana prosesnya di tengah persaingan global seperti sekarang ini?

1.      Sila ke-1, Sila Pertama ini menyiratkan adanya konsep tentang keberadaan Tuhan yang terus menjalin hubungan dan kesatuan dengan manusia dan alam semesta beserta isinya. Ilmu berparadigma Pancasila bersifat teistik. Mengajarkan kepada saya bahwa saya harus berpegang teguh terhadap ajaran Tuhan, dan berpeang teguh terhadap pedoman yang sudah Tuhan tetapkan serta tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Selain itu, saya juga diharuskan untuk memiliki sikap jujur dalam pekerjaan saya.

2.      Sila ke-2, Sila Kedua ini dengan jelas menyiratkan adanya konsep tentang manusia yang utuh. Dalam keutuhannya, ada rohani dan ada jasmani. Mengajarkan kepada saya untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan memiliki adab yang baik kepada semua orang tanpa membeda-bedakan status, pangkat, dan golongan.

3.      Sila ke-3, Keharusan menempatkan Sila Pertama dan sila Kedua sebagai jiwa Persatuan Indonesia, menunjukkan adanya keterpaduan antara karakter ilmu dengan faham kebangsaan Indonesia, sekaligus penolakan terhadap faham etnisisma dan etnosentrisma (Jacob, 2006). Mengajarkan kepada saya untuk menjunjung tinggi persatuan. Saya diharuskan dapat bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki perbedaan seperti warna kulit, ras, agama, dan suku.

4.      Sila ke-4, Sila ini menyiratkan adanya konsep bahwa rakyat atau wakil-wakil rakyat dalam menjalankan kekuasaannya harus dipimpin oleh kebijaksanaan, dengan penuh rasa tanggungjawab, baik secara vertikal kepada Tuhan YME maupun secara horizontal kepada seluruh rakyat Indonesia, dan tidak sekali-kali atas dasar kekuatan maupun legalitas formal.  Mengajarkan kepada saya bahwa segala permasalahan seharusnya diselesaikan dengan melakukan musyawarah agar dapat menemukan mufakat atau keputusan bersama yang dapat digunakan sebagai solusi atas masalah yang kita hadapi

5.      Sila ke-5, Keadilan itu bukan keadilan formal, suatu keadilan yang lahir karena
perundang-undangan, melainkan keadilan yang bertumpu pada habitat
sosialnya, yaitu masyarakat Indonesia, yang berkarakter komunalistik-religius.
Ilmu berparadigma Pancasila mendorong perburuan keadilan sosial, sekaligus menolak dominasi positivisme (Sudjito, 2007). Mengajarkan kepada saya untuk berperilaku adil kepada semua orang tanpa membeda-bedakan pangkat dan golongan sosial.

Di tengah perkembangan IPTEK dan globalisasi saat ini, tentu saja tidak mudah untuk tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Apalagi saat ini banyak sekali hambatan seperti masuknya budaya barat yang sedikit banyaknya memiliki pengaruh buruk bagi moral bangsa Indonesia

B. Bagaimanakah harapanmu mengenai model pemimpin, warganegara dan ilmuwan yang Pancasilais di Indonesia sekarang dan di masa mendatang?
Harapan saya adalah pemimpin, warganegara, dan ilmuan sudah seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai di dalam Pancasila. Seluruh lapisan seharusnya memiliki sifat dan perilaku yang mencerminkan pancasila serta seorang pemimpin harus dapat menjadi contoh yang baik bagi rakyatnya.