NAMA : SYAHID ABDUL HAQ
NPM : 2215031103
KELAS : PSTE - D
PRODI : TEKNIK ELEKTRO
NPM : 2215031103
KELAS : PSTE - D
PRODI : TEKNIK ELEKTRO
Posts made by Syahid Abdul Haq
NAMA : SYAHID ABDUL HAQ
NPM : 2215031103
KELAS : PSTE - D
NPM : 2215031103
KELAS : PSTE - D
elektro D PKn -> PRETEST
by Syahid Abdul Haq -
NAMA : SYAHID ABDUL HAQ
NPM : 2215031103
KELAS : PSTE D
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut dan hal positif apa yang bisa anda ambil?
dari perspektif objektif, tindakan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, yang meminta agar anak-anak tidak dilibatkan dalam aksi demonstrasi menolak Omnibus Law di Surabaya, Selasa (20/10/2020) adalah tindakan yang tepat dan penting. Risma menegaskan bahwa melibatkan anak-anak dalam aksi demonstrasi termasuk eksploitasi anak, karena mereka belum mengerti apa-apa dan tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang isu tersebut. Risma juga memprotes keras jika hal itu terjadi karena ada UU Perlindungan Anak yang harus dipatuhi. Hal positif yang dapat diambil dari berita ini adalah kesadaran yang ditekankan oleh Wali Kota Surabaya terhadap hak dan perlindungan anak-anak, serta pentingnya memperhatikan kondisi psikologis dan kesejahteraan mereka. Selain itu, tindakan ini juga memberikan pesan penting kepada para orang tua dan pihak-pihak terkait bahwa tidak pantas melibatkan anak-anak dalam aksi demonstrasi yang dapat berpotensi berbahaya bagi mereka. Semua pihak harus bertanggung jawab dan memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak dalam setiap situasi.
2. Bagaimanakah solusimu untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum?
Ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat di depan umum, antara lain:
1. Persiapkan materi dengan baik: Persiapkan dengan baik apa yang ingin disampaikan. Mulailah dengan menyusun poin-poin penting dan membuat catatan atau rangkuman yang mudah dipahami.
2. Pelajari audiensmu: Ketahui audiensmu, siapa mereka dan apa pandangan mereka. Dengan memahami audiensmu, kamu dapat mengarahkan presentasimu sesuai dengan pandangan mereka dan menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman.
3. Persiapkan diri secara fisik dan mental: Pastikan dirimu dalam kondisi yang baik untuk menghadapi audiensmu. Cobalah untuk tidur cukup dan melakukan peregangan sebelumnya untuk menghindari kram. Jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang cukup agar tetap bugar dan fokus selama presentasi.
4. Ciptakan lingkungan yang kondusif: Sebelum memulai presentasi, pastikan bahwa lingkungan sekitarmu kondusif. Pastikan bahwa mikrofon atau alat presentasi yang kamu gunakan berfungsi dengan baik. Jangan lupa untuk memeriksa pencahayaan, suhu ruangan, dan kebisingan yang dapat mengganggu presentasimu.
5. Jangan takut untuk bertanya: Jika kamu merasa kurang yakin dengan materi atau ada hal yang belum kamu ketahui, jangan takut untuk bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman atau melakukan riset lebih lanjut.
6. Jaga sikap dan etika selama presentasi: Pastikan bahwa kamu menghormati audiensmu dan memelihara sikap yang sopan selama presentasi. Hindari kata-kata atau tindakan yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan atau menyinggung audiensmu.
Dengan mengambil langkah-langkah ini, kamu dapat meminimalkan kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi saat menyampaikan aspirasi atau pendapat di depan umum.
3. Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?
Kewajiban dasar manusia adalah serangkaian tindakan atau kewajiban moral yang diharapkan dari setiap manusia untuk menjaga martabat manusia dan menjaga keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Beberapa contoh kewajiban dasar manusia adalah:
1. Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia: Setiap manusia memiliki hak asasi yang sama, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan berpikir dan berserikat, dan lain-lain. Kewajiban dasar manusia adalah untuk menghormati hak-hak ini dan tidak melanggar hak asasi manusia orang lain.
2. Kewajiban untuk menjaga perdamaian: Manusia diharapkan untuk hidup secara damai dan harmonis dengan sesama manusia dan lingkungannya. Kewajiban dasar manusia adalah untuk berperilaku dengan cara yang damai dan membantu menjaga perdamaian.
3. Kewajiban untuk membantu orang lain: Manusia diharapkan untuk membantu orang lain dalam keadaan sulit. Kewajiban dasar manusia adalah untuk membantu sesama manusia yang membutuhkan, seperti membantu orang yang sakit, memberikan makanan atau pakaian kepada orang yang membutuhkan, dan lain-lain.
4. Kewajiban dasar manusia dapat membatasi hak-hak manusia dalam beberapa situasi. Misalnya, hak atas kebebasan berekspresi harus dibatasi jika berekspresi tersebut melanggar hak asasi manusia orang lain atau jika berekspresi tersebut mengancam keselamatan umum. Dalam hal ini, kewajiban dasar manusia untuk menghormati hak asasi manusia dan menjaga perdamaian dapat membatasi hak atas kebebasan berekspresi. Namun, batasan-batasan ini harus diatur dengan cara yang proporsional dan tidak diskriminatif.
NPM : 2215031103
KELAS : PSTE D
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut dan hal positif apa yang bisa anda ambil?
dari perspektif objektif, tindakan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, yang meminta agar anak-anak tidak dilibatkan dalam aksi demonstrasi menolak Omnibus Law di Surabaya, Selasa (20/10/2020) adalah tindakan yang tepat dan penting. Risma menegaskan bahwa melibatkan anak-anak dalam aksi demonstrasi termasuk eksploitasi anak, karena mereka belum mengerti apa-apa dan tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang isu tersebut. Risma juga memprotes keras jika hal itu terjadi karena ada UU Perlindungan Anak yang harus dipatuhi. Hal positif yang dapat diambil dari berita ini adalah kesadaran yang ditekankan oleh Wali Kota Surabaya terhadap hak dan perlindungan anak-anak, serta pentingnya memperhatikan kondisi psikologis dan kesejahteraan mereka. Selain itu, tindakan ini juga memberikan pesan penting kepada para orang tua dan pihak-pihak terkait bahwa tidak pantas melibatkan anak-anak dalam aksi demonstrasi yang dapat berpotensi berbahaya bagi mereka. Semua pihak harus bertanggung jawab dan memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak dalam setiap situasi.
2. Bagaimanakah solusimu untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum?
Ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat di depan umum, antara lain:
1. Persiapkan materi dengan baik: Persiapkan dengan baik apa yang ingin disampaikan. Mulailah dengan menyusun poin-poin penting dan membuat catatan atau rangkuman yang mudah dipahami.
2. Pelajari audiensmu: Ketahui audiensmu, siapa mereka dan apa pandangan mereka. Dengan memahami audiensmu, kamu dapat mengarahkan presentasimu sesuai dengan pandangan mereka dan menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman.
3. Persiapkan diri secara fisik dan mental: Pastikan dirimu dalam kondisi yang baik untuk menghadapi audiensmu. Cobalah untuk tidur cukup dan melakukan peregangan sebelumnya untuk menghindari kram. Jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang cukup agar tetap bugar dan fokus selama presentasi.
4. Ciptakan lingkungan yang kondusif: Sebelum memulai presentasi, pastikan bahwa lingkungan sekitarmu kondusif. Pastikan bahwa mikrofon atau alat presentasi yang kamu gunakan berfungsi dengan baik. Jangan lupa untuk memeriksa pencahayaan, suhu ruangan, dan kebisingan yang dapat mengganggu presentasimu.
5. Jangan takut untuk bertanya: Jika kamu merasa kurang yakin dengan materi atau ada hal yang belum kamu ketahui, jangan takut untuk bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman atau melakukan riset lebih lanjut.
6. Jaga sikap dan etika selama presentasi: Pastikan bahwa kamu menghormati audiensmu dan memelihara sikap yang sopan selama presentasi. Hindari kata-kata atau tindakan yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan atau menyinggung audiensmu.
Dengan mengambil langkah-langkah ini, kamu dapat meminimalkan kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi saat menyampaikan aspirasi atau pendapat di depan umum.
3. Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?
Kewajiban dasar manusia adalah serangkaian tindakan atau kewajiban moral yang diharapkan dari setiap manusia untuk menjaga martabat manusia dan menjaga keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Beberapa contoh kewajiban dasar manusia adalah:
1. Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia: Setiap manusia memiliki hak asasi yang sama, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan berpikir dan berserikat, dan lain-lain. Kewajiban dasar manusia adalah untuk menghormati hak-hak ini dan tidak melanggar hak asasi manusia orang lain.
2. Kewajiban untuk menjaga perdamaian: Manusia diharapkan untuk hidup secara damai dan harmonis dengan sesama manusia dan lingkungannya. Kewajiban dasar manusia adalah untuk berperilaku dengan cara yang damai dan membantu menjaga perdamaian.
3. Kewajiban untuk membantu orang lain: Manusia diharapkan untuk membantu orang lain dalam keadaan sulit. Kewajiban dasar manusia adalah untuk membantu sesama manusia yang membutuhkan, seperti membantu orang yang sakit, memberikan makanan atau pakaian kepada orang yang membutuhkan, dan lain-lain.
4. Kewajiban dasar manusia dapat membatasi hak-hak manusia dalam beberapa situasi. Misalnya, hak atas kebebasan berekspresi harus dibatasi jika berekspresi tersebut melanggar hak asasi manusia orang lain atau jika berekspresi tersebut mengancam keselamatan umum. Dalam hal ini, kewajiban dasar manusia untuk menghormati hak asasi manusia dan menjaga perdamaian dapat membatasi hak atas kebebasan berekspresi. Namun, batasan-batasan ini harus diatur dengan cara yang proporsional dan tidak diskriminatif.
elektro D PKn -> PRETEST
by Syahid Abdul Haq -
Nama : Syahid Abdul Haq
NPM : 2215031103
Kelas : PSTE D
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Revisi UU di MK (Mahkamah Konstitusi) dapat mengancam konstitusi di Indonesia karena dapat melanggar prinsip-prinsip demokrasi konstitusional, seperti transparansi dan partisipasi publik. UU yang direvisi secara terburu-buru dan tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan patuh terhadap norma hukum. Selain itu, adanya usaha transaksi politik dengan para hakim konstitusi juga dapat mempengaruhi putusan-putusan yang dihasilkan oleh MK, sehingga tidak netral dan tidak berdasarkan hukum. Semua hal ini dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia dan menimbulkan keraguan terhadap keberadaan MK sebagai lembaga yang independen dan netral. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mencegah terjadinya revisi UU di MK yang tidak memenuhi prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi adalah hukum dasar atau undang-undang tertinggi yang mengatur struktur dan fungsi suatu negara serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi berisi prinsip-prinsip, norma-norma, dan aturan-aturan yang mengatur pembentukan, kekuasaan, dan pengambilan keputusan oleh pemerintah, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat.
Pentingnya konstitusi bagi suatu negara adalah karena konstitusi menjadi dasar hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya, serta memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara dilindungi oleh hukum. Konstitusi juga menjadi jaminan bagi kestabilan politik, keadilan, dan keamanan dalam suatu negara. Dalam banyak negara, konstitusi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan rakyat serta antar cabang-cabang kekuasaan dalam pemerintahan.
Di Indonesia, konstitusi tertulis yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945). Konstitusi ini merupakan dasar bagi segala bentuk kekuasaan, kebijakan, dan tindakan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. UUD NRI 1945 juga mengatur hak-hak dasar warga negara Indonesia, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Selain itu, UUD NRI 1945 juga menjamin kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak untuk memiliki properti.
Dengan adanya UUD NRI 1945, Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk memastikan stabilitas politik, menjaga hak-hak dasar warga negara, serta menjamin keadilan dan keamanan dalam suatu negara. UUD NRI 1945 juga menjadi dasar bagi segala bentuk pembangunan dan kemajuan Indonesia sebagai negara yang demokratis dan berkembang.
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain:
1. Melanggar hak asasi manusia dan kebebasan sipil.
2. Melanggar hak-hak konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar negara.
3. Memanipulasi hasil pemilihan umum atau mengabaikan keputusan rakyat.
4. Menyalahgunakan wewenang atau melakukan korupsi dan nepotisme.
5. Memperlakukan rakyat dengan tidak adil atau diskriminatif.
Ketika seorang pejabat negara melakukan perilaku yang tidak konstitusional, ia harus dihadapkan dengan konsekuensi hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jika terbukti melakukan pelanggaran hukum, pejabat tersebut harus menerima hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Namun, dalam sistem hukum yang berkeadilan, ia juga harus diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan memperbaiki kehidupannya.
Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memiliki sistem hukum yang adil dan memberikan kesempatan bagi individu yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahannya dan memperbaiki kehidupannya. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pejabat negara yang melanggar konstitusi tidak boleh diberikan hukuman yang maksimal. Setiap kasus harus dipertimbangkan secara individual dan diambil keputusan yang adil dan proporsional sesuai dengan perbuatannya.
NPM : 2215031103
Kelas : PSTE D
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Revisi UU di MK (Mahkamah Konstitusi) dapat mengancam konstitusi di Indonesia karena dapat melanggar prinsip-prinsip demokrasi konstitusional, seperti transparansi dan partisipasi publik. UU yang direvisi secara terburu-buru dan tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan patuh terhadap norma hukum. Selain itu, adanya usaha transaksi politik dengan para hakim konstitusi juga dapat mempengaruhi putusan-putusan yang dihasilkan oleh MK, sehingga tidak netral dan tidak berdasarkan hukum. Semua hal ini dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia dan menimbulkan keraguan terhadap keberadaan MK sebagai lembaga yang independen dan netral. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mencegah terjadinya revisi UU di MK yang tidak memenuhi prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi adalah hukum dasar atau undang-undang tertinggi yang mengatur struktur dan fungsi suatu negara serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi berisi prinsip-prinsip, norma-norma, dan aturan-aturan yang mengatur pembentukan, kekuasaan, dan pengambilan keputusan oleh pemerintah, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat.
Pentingnya konstitusi bagi suatu negara adalah karena konstitusi menjadi dasar hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya, serta memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara dilindungi oleh hukum. Konstitusi juga menjadi jaminan bagi kestabilan politik, keadilan, dan keamanan dalam suatu negara. Dalam banyak negara, konstitusi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan rakyat serta antar cabang-cabang kekuasaan dalam pemerintahan.
Di Indonesia, konstitusi tertulis yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945). Konstitusi ini merupakan dasar bagi segala bentuk kekuasaan, kebijakan, dan tindakan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. UUD NRI 1945 juga mengatur hak-hak dasar warga negara Indonesia, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Selain itu, UUD NRI 1945 juga menjamin kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak untuk memiliki properti.
Dengan adanya UUD NRI 1945, Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk memastikan stabilitas politik, menjaga hak-hak dasar warga negara, serta menjamin keadilan dan keamanan dalam suatu negara. UUD NRI 1945 juga menjadi dasar bagi segala bentuk pembangunan dan kemajuan Indonesia sebagai negara yang demokratis dan berkembang.
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain:
1. Melanggar hak asasi manusia dan kebebasan sipil.
2. Melanggar hak-hak konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar negara.
3. Memanipulasi hasil pemilihan umum atau mengabaikan keputusan rakyat.
4. Menyalahgunakan wewenang atau melakukan korupsi dan nepotisme.
5. Memperlakukan rakyat dengan tidak adil atau diskriminatif.
Ketika seorang pejabat negara melakukan perilaku yang tidak konstitusional, ia harus dihadapkan dengan konsekuensi hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jika terbukti melakukan pelanggaran hukum, pejabat tersebut harus menerima hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Namun, dalam sistem hukum yang berkeadilan, ia juga harus diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan memperbaiki kehidupannya.
Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memiliki sistem hukum yang adil dan memberikan kesempatan bagi individu yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahannya dan memperbaiki kehidupannya. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pejabat negara yang melanggar konstitusi tidak boleh diberikan hukuman yang maksimal. Setiap kasus harus dipertimbangkan secara individual dan diambil keputusan yang adil dan proporsional sesuai dengan perbuatannya.
NAMA : SYAHID ABDUL HAQ
NPM : 2215031103
KELAS : PSTE D
NPM : 2215031103
KELAS : PSTE D