Posts made by Daffaa Muaafii Maulana

Nama : Daffaa Muaafii Maulana
NPM : 2216041056

Setelah saya membaca berita dari link yang telah ibu diberikan, telah ditemukan adanya kejanggalan transaksi sebanyak Rp 349 triliun di Kementrian Keuangan. Dan tidak hanya itu, ia juga menjabarkan 7 modus yang diduga dilakukan dalam transaksi keuangan tersebut salah satunya adalah kepemilikan saham pada perusahaan atas nama keluarga. Menurut Mahfud, transaksi janggal itu terbagi ke tiga kelompok, salah satunya transaksi keuangan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 35 triliun. Namun, Mahfud menegaskan bahwa itu bukan dugaan korupsi, melainkan dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan pegawai di luar Kemenkeu atau perusahaan lain.
Lalu setelah menonton video yang telah ibu berikan tersebut, menurut saya Arteria Dahlan menghalangi penegakkan hukum. Karena Arteria Dahlan tidak melakukan pelaporan dan dia juga menutupi tentang adanya transaksi janggal. Padahal Mahfud Md berhak mengetahui hal itu, karena beliau merupakan Ketua Komite TPPU. Menurut saya, Tujuan Mahfud MD baik yaitu membongkar transaksi janggal sebesar Rp 394 triliun, namun kenapa harus dihalang-halangi. Hal itu yang membuat masyarakat berasumsi bahwa mereka menyembunyikan sesuatu.
Nama : Daffaa Muaafii Maulana
NPM : 2216041056

Menurut saya perbaikan jalan-jalan yang rusak di Provinsi Lampung sebelum kunjungan Presiden Joko Widodo adalah tindakan yang wajar dan penting untuk dilakukan. Sebagai pemimpin negara, Presiden perlu meninjau kondisi infrastruktur di berbagai daerah untuk memastikan bahwa pemerintah memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat.
Namun, perbaikan ini seharusnya tidak hanya dilakukan pas menjelang kunjungan Presiden saja. Sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur haruslah menjadi prioritas sepanjang waktu, tidak hanya pada saat-saat tertentu saja. Hal ini akan memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat serta memperbaiki pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan tanggung jawab dari pemerintah setempat untuk secara terus-menerus memperbaiki kondisi infrastruktur dan memberikan pelayanan publik.

HAN REG.B -> Pertemuan 11 -> Pertemuan 11 -> Re: Pertemuan 11

by Daffaa Muaafii Maulana -
Nama : Daffaa Muaafii Maulana
NPM : 2216041056

Berdasarkan hasil berita yang sudah saya baca, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menetapkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Mahkamah Agung.

Tindakan KPK ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih terus berlanjut, tidak pandang bulu terhadap siapa pun termasuk pejabat tinggi seperti Sekretaris MA. Dalam kasus ini, KPK diduga menemukan bukti yang cukup kuat untuk menetapkan Hasbi Hasan sebagai tersangka, yang menunjukkan bahwa mereka bekerja secara profesional dan terus memberantas korupsi yang terjadi di Indonesia.

Namun dalam konteks yang lebih luas, kasus ini juga menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia masih menjadi masalah yang sangat serius dan belum sepenuhnya teratasi. Bahkan, korupsi di lembaga-lembaga tinggi seperti Mahkamah Agung dapat berdampak yang sangat rusak pada sistem peradilan dan integritas negara. Oleh karena itu, upaya KPK dalam memerangi korupsi di lembaga-lembaga tinggi sangat penting untuk menjaga integritas sistem peradilan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Nama : Daffaa Muaafii Maulana
NPM : 2216041056

Menurut pandangan saya, menanggapi tentang hal pernyataan gubernur lampung yaitu Arinal Djunaidi yang meminta wartawan untuk menghapus liputan berita di suatu acara yang viral di media sosial adalah suatu langkah yang salah karena tidak sesuai dengan kebebasan pers atau upaya untuk membungkam media massa yang menyoroti kinerjanya. kita semua tahu, bahwa negara kita menganut sistem demokrasi yang dimana di dalamnya terdapat kebebasan dalam berpendapat dan kebebasan berpendapat itu juga dimiliki oleh Pers. kebebasan berpendapat merupakan hal yang sangat penting dalam praktik demokrasi.

Tindakan Arinal meminta wartawan untuk menghapus rekaman berita di media sosial merupakan upaya menghalangi dan membatasi hak kebebasan pers. Tindakan yang dilakukan oleh Arinal juga menunjukkan bahwa dirinya tidak menerima kritik dan saran dari rakyat. Yang seharusnya memperbaiki kinerjanya sebagai gubernur lampung, justru malah ingin membungkam pers untuk menyiarkan apa yang sebenarnya terjadi agar dirinya tidak lagi menjadi sorotan publik.