Nama : Astrid Cahyani Fitri
NPM : 2216041148
Kelas : Reg D

Hukum Administrasi Negara memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum.Berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud dan tujuan dari bagian-bagian yang penting dari pada hukum serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum.
Memperkenalkan ilmu beku, yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala manifestasinya.Merupakan dasar dalam rangka studi hukum.Mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan.

Pertanyaan yang dapat didiskusikan: Masyarakat berasumsi bahwa hukum masih perlu dibenahi dari segi transparansi, pelayanan,dll.
Bagaimanakah sistem dan klasifikasinya berhubungan dengan Hukum Administrasi Negara?

Nama : Astrid Cahyani Fitri
NPM : 2216041148

NAMA : ASTRID CAHYANI FITRI
NPM : 2216041148

1) 1 isue/masalah  realitas administrasi publik
Jawab: Masalah pungli di sektor pelayanan publik, seperti administrasi kependudukan.
Birokrasi dapat diubah oleh Pemerintah Pusat, yakni dengan pemotongan atau pemangkasan sistem birokrasi itu sendiri.Namun, keberhasilan dari pemangkasan birokrasi itu sendiri sangat bergantung pada bagaimana kualitas dari ASN (aparatur sipil negara) yang bertugas di lapangan.Sebagai contoh adalah bagaimana pemerintah pusat telah berusaha untuk mempermudah pembuatan KTP, atau membuat badan pelaporan bagi tindakan pungli (ombudsman), namun tetap saja proses pencetakan e-ktp itu sendiri dipersulit oleh pihak- pihak di lapangan.Karena itu, proses pembuatan e-ktp di Indonesia masih tergolong rumit.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013, menekankan penerbitan dokumen kependudukan, termasuk KTP-el tidak dipungut biaya.
Sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan direvisi, penerbitan dokumen kependudukan memang dipungut biaya dan nominalnya tergantung kebijakan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
Tapi kini semua sudah gratis dan tidak dipungut biaya lagi.
Sudah banyak kejadian di mana petugas Dukcapil ditangkap karena melakukan praktek pungli terkait penerbitan KTP-el.
Menyikapi pungli pada saat pengurusan KTP
Dapat bukti-bukti pungli,contohnya foto atau rekaman suara si pelaku pungli, kemudian laporkan ke saber pungli dengan disertai bukti yang ada.Juga, tambahkan alamat lengkap dan jelas lokasi terjadinya pungli,lebih jelas lagi nama dan jabatan si pelaku pungli.
Ini akan memudahkan saber pungli lebih cepat bertindak,pungli harus diberantas dari wilayah Indonesia.

2). Bagaimana dimensi administrasi publik (bisa gunakan salah satu saja/lebih) digunakan untuk memecahkan persoalan/isu tersebut
Jawab:
Dimensi Administrasi Publik berkaitan erat dengan praktek pungli,pelayanan birokrasi.Dibutuhkan dukungan semua pihak untuk memperbaiki layanan publik dan mencegah pungli terjadi lagi di perizinan serta administrasi kendaraan. Butuh upaya luar biasa agar masalah ini benar benar tuntas tidak hanya berhenti sesaat atau semusim.

Komunikasi publik sebagai peran kunci dalam memastikan keberhasilan reformasi. Media menjadi penting dalam pembahasan masalah pungli.Pungli kelihatannya seperti pemberian, padahal pemberian yang agak memaksa jadi jatuhnya jadi pungutan, dan liar. Budaya tersebut harus diberantas,tapi nampaknya susah.Perlu adanya kerjasama antara masyarakat,ASN,dan media publik terkait pemberantasan pungli
Cara untuk memberantas Pungli
1. Hukum mati koruptor.
2. Rombak semua alat negara yang ditengarai terjadi kasus KKN.
3. Iklankan ke semua media hal-hal yang adalah pungli seperti pungli KTP, surat tanah, dll.
Tentu saja tidak mudah mengubah sebuah kondisi yang bermasalah dan sistemik. Tetapi saat ini birokrasi mulai dibenahi.Era digital dan serba viral, setidaknya membuat birokrat mau- tidak mau harus juga berbenah.

Nama : Astrid Cahyani Fitri
NPM : 2216041148

Izin mengumpulkan tugas bu
Nama : Astrid Cahyani Fitri
NPM : 2216041148
Kelas Reg C
Dari Kelompok 12
Dimensi Moral dan Etika Publik

https://youtu.be/mC42kviVsWQ