Izin menjawab bu,
Nama : Afina Damayanti
Kelas : Reg C
Npm : 2216041153
1.) Isu Reformasi Kebijakan Publik, seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah bersifat katalitik, memberdayakan masyarakat, mendorong semangat kompetisi, berorientasi pada misi, mengutamakan kepentingan masyarakat, selalu berupaya dalam mencegah masalah atau bersikap antisipatif. Kehadiran prinsip-prinsip ini membawa implikasi bahwa kebijakan-kebijakan publik di masa mendatang tidak selalu sama, pasti terdapat isu atau masalah yang membuat kebijakan-kebijakan harus diperbarui untuk menyelesaikan masalah tersebut.
2.) Untuk memecahkan permasalahan tersebut yaitu menggunakan dimensi kebijakan publik dalam administrasi publik. Kebijakan Publik merupakan pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan. Melalui dimensi tersebut bisa diketahui bahwa :
- Pertama, pemerintah harus bertanggung jawab atas tersusunnya kebijakan dengan memainkan perannya sebagai katalisator. Dengan kata lain pemerintah harus mengurusi kebijakan sedangkan yang melaksanakan tidak harus pemerintah sendiri.
- Kedua, pemerintah dalam menyusun kebijakan harus melibatkan masyarakat karena masyarakat adalah pelanggannya. Partisipasi masyarakat harus dibangkitkan agar aspirasi mereka dapat terungkap (desentralisasi).
- Ketiga, kebijakan-kebijakan itu harus mendorong tumbuhnya proses belajar dan inovasi di kalangan masyarakat sehingga masyarakat makin lama semakin berdaya.
- Keempat, kebijakan yang dirumuskan juga harus berorientasi pada pasar, termasuk pasar sosial (social marketing), yaitu tidak lain dari pada kebutuhan masyarakat.
- Kelima, kebijakan-kebijakan yang bersifat preventif perlu dilakukan, dan hasil atau kinerja kebijakan harus diutamakan. Kebijakan-kebijakan yang di implementasikan seringkali tidak diarahkan untuk mencegah masaiah publik dan tidak dikoordinasikan dengan kebijakan-kebijakan yang lain sehingga sering berbenturan dalam hal implementasi dan hasil partisipasi masyarakat dalam sharing pendapat, dialog bebas, penekanan pada kepentingan publik dan prinsip-prinsip demokrasi, harus mewarnai kebijakan publik.
Nama : Afina Damayanti
Kelas : Reg C
Npm : 2216041153
1.) Isu Reformasi Kebijakan Publik, seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah bersifat katalitik, memberdayakan masyarakat, mendorong semangat kompetisi, berorientasi pada misi, mengutamakan kepentingan masyarakat, selalu berupaya dalam mencegah masalah atau bersikap antisipatif. Kehadiran prinsip-prinsip ini membawa implikasi bahwa kebijakan-kebijakan publik di masa mendatang tidak selalu sama, pasti terdapat isu atau masalah yang membuat kebijakan-kebijakan harus diperbarui untuk menyelesaikan masalah tersebut.
2.) Untuk memecahkan permasalahan tersebut yaitu menggunakan dimensi kebijakan publik dalam administrasi publik. Kebijakan Publik merupakan pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan. Melalui dimensi tersebut bisa diketahui bahwa :
- Pertama, pemerintah harus bertanggung jawab atas tersusunnya kebijakan dengan memainkan perannya sebagai katalisator. Dengan kata lain pemerintah harus mengurusi kebijakan sedangkan yang melaksanakan tidak harus pemerintah sendiri.
- Kedua, pemerintah dalam menyusun kebijakan harus melibatkan masyarakat karena masyarakat adalah pelanggannya. Partisipasi masyarakat harus dibangkitkan agar aspirasi mereka dapat terungkap (desentralisasi).
- Ketiga, kebijakan-kebijakan itu harus mendorong tumbuhnya proses belajar dan inovasi di kalangan masyarakat sehingga masyarakat makin lama semakin berdaya.
- Keempat, kebijakan yang dirumuskan juga harus berorientasi pada pasar, termasuk pasar sosial (social marketing), yaitu tidak lain dari pada kebutuhan masyarakat.
- Kelima, kebijakan-kebijakan yang bersifat preventif perlu dilakukan, dan hasil atau kinerja kebijakan harus diutamakan. Kebijakan-kebijakan yang di implementasikan seringkali tidak diarahkan untuk mencegah masaiah publik dan tidak dikoordinasikan dengan kebijakan-kebijakan yang lain sehingga sering berbenturan dalam hal implementasi dan hasil partisipasi masyarakat dalam sharing pendapat, dialog bebas, penekanan pada kepentingan publik dan prinsip-prinsip demokrasi, harus mewarnai kebijakan publik.