Nama: Nedia Sawaya
NPM: 2216041157
Reg D

Menganalisis Kasus dana triliunan yang diduga beredar di kementerian keuangan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md yang sekaligus merupakan Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) mengungkapkan sejumlah transaksi janggal di Kemenkeu senilai 349 T. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi lll bersama (PPATK). Transaksi janggal itu dibagi menjadi 3 kelompok yang melibatkan pegawai Kemenkeu.
Mahfud Md menegaskan jika (PPATK) telah melaporkan temuannya tersebut kepada Kemenkeu namun Sri Mulyani mengatakan ia tidak mengetahui transaksi 349T tersebut. Mahfud digertak saat hendak mengungkapkan transaksi janggal sebesar 349T itu. Beberapa komisi hukum mengungkap bahwa Mahfud tidak memiliki wewenang dan melanggar Undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU) Namun menurut pendapat saya seperti yang disampaikan Mahfud MD tidak berwenang bukan berarti dilarang, pendapat yang disampaikan merupakan wewenangnya sebagai warga negara dalam menyampaikan pendapatnya. Hal tersebut semestinya disampaikan agar masyarakat tau kemana perginya anggaran negara selama ini yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak, memperbaiki fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Nama: Nedia Sawaya
NPM: 2216041157
Reg D

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan salah satu sumber
hukum, dalam hal ini hukum administrasi negara. Jazim hamidi dalam tulisannya menguraikan pengertian AAUPB sebagai berikut:
a. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan nilai-nilai etik
yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi
negara;
b. Asas-asas umum pemerintahan yang baik berfungsi sebagai pegangan
bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya,
merupakan alat uji bagi hukum administrasi dalam menilai tindakan
administrasi negara (yang berwujud penetapan/beschikking), dan
sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat;
c. Sebagian besar dari asas-asas umum pemerintahan yang baik masih
merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali
dalam praktek kehidupan di masyarakat; dan
d. Sebagai asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan
terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. Meskipun sebagian
dari asas itu berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya
tetap sebagai asas hukum.
Konsepsi AAUPB menurut Crince le Roy yang meliputi: asas
kepastian hukum, asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas motivasi
untuk setiap keputusan badan pemerintah, asas tidak boleh
mencampuradukan kewenangan, asas kesamaan dalam pengambilan
keputusan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas
menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat-akibat suatu
keputusan yang batal, dan asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi.
Koentjoro menambahkan dua asas lagi, yakni: asas kebijaksanaan dan asas
penyelenggaraan kepentingan umum.

Nama: Nedia Sawaya
NPM: 2216041157

Nama: Nedia Sawaya
NPM: 2216041157

Nama: Nedia Sawaya
NPM: 2216041157
Kelas: Reg C

1. Contoh Isu/masalah realitas administrasi publik dalam cakupan lingkungan "Larangan Mengambil Kayu Yang Sudah Ditebang Dihutan" banyak masyarakat manyayangkan kebijakan tersebut, karna kayu-kayu tersebut memiliki nilai-nilai ekonomi tinggi baik dijual secara langsung atau diolah kembali untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat setempat menilai bahwa larangan untuk pemanfaatan kayu itu tidak tepat. Alasannya:
1). Jika kayu-kayu dengan jumlah yang melimpah dibiarkan begitu saja sampai jangka waktu yang lama kondisi tersebut menghambat pertumbuhan pohon-pohon lainnya.
2). Dapat mengakibatkan kebakaran hutan.
3). Menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4). Merusak ekosistem hutan & keindahan pemandangan.

2. Dimensi yang digunakan untuk memecahkan isu/permasalahan tersebut adalah kebijakan publik karna dengan pemanfaatan strategi dalam memecahkan masalah publik/pemerintah dimensi inilah yang cocok dalam memecahkan permasalahan tersebut suatu kebijakan pemerintah akan berperan penting didalamnya sehingga suatu kebijakan baru dapat menjadi solusi dari permasalahan kebijakan lama yang belum sempurna.