Nama : Audy Citra Puspa Rengganis
NPM : 2216041105
1. Contoh masalah atau isu realitas administrasi publik yaitu terkait penyelenggaraan pelayanan publik yang dinilai kurang responsif, kurang informatif, dan terkesan rumit atau berbelit-belit dalam prosesnya. Hal itu juga diperburuk dengan kualitas sumber daya manusia (aparatur penyelenggaraan pelayanan publik) nya yang dinilai kurang profesional serta kurang berkompeten.
Contohnya yaitu dalam pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk. Proses yang harus dilewati untuk mendapatkan KTP terbilang cukup rumit, serta kurangnya arahan bagi para remaja yang baru akan membuat KTP. Alhasil, kebanyakan dari remaja sekarang lebih memilih membuat KTP dengan menggunakan jasa calo (membayar seseorang penyedia jasa untuk membantu mengurus proses pembuatan KTP nya). Dan yang paling miris, para petugas pelayanan publik juga ada yang berlaku curang, dengan mempercepat proses pembuatan KTP apabila orang tersebut memberikan sejumlah uang kepadanya (suap)
2. Menurut saya, ada 2 dimensi administrasi publik yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah seperti yang dijelaskan diatas, yaitu dimensi kebijakan publik dan dimensi moral etika publik.
a). Dimensi kebijakan publik
Kebijakan publik mencakup kegiatan analisis kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.
Kebijakan mengenai suap menyuap telah diatur dan ditetapkan dalam UU no.11 tahun 1980.
Tinggal bagaimana kebijakan tersebut dapat terlaksana atau tidak (pengimplementasiannya).
Jika proses pengimplementasian kebijakan sudah dipastikan terlaksana dengan baik. Maka tidak menutup kemungkinan masalah pelayanan publik seperti diatas tidak terulang lagi dan kini seolah sudah menjadi hal yang wajar.
b). Dimensi moral etika publik
Dimensi ini berkaitan tentang kualitas pelayanan yang harus diberikan kepada publik. Para penyelenggara pelayanan publik harus menunjukkan etika dan moralnya sebagai seorang administrator publik yang baik. Misalnya dengan memberikan semaksimal mungkin layanan untuk masyarakat, menaati apa yang menjadi kode etik pegawai publik, dan berusaha meningkatkan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya.
NPM : 2216041105
1. Contoh masalah atau isu realitas administrasi publik yaitu terkait penyelenggaraan pelayanan publik yang dinilai kurang responsif, kurang informatif, dan terkesan rumit atau berbelit-belit dalam prosesnya. Hal itu juga diperburuk dengan kualitas sumber daya manusia (aparatur penyelenggaraan pelayanan publik) nya yang dinilai kurang profesional serta kurang berkompeten.
Contohnya yaitu dalam pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk. Proses yang harus dilewati untuk mendapatkan KTP terbilang cukup rumit, serta kurangnya arahan bagi para remaja yang baru akan membuat KTP. Alhasil, kebanyakan dari remaja sekarang lebih memilih membuat KTP dengan menggunakan jasa calo (membayar seseorang penyedia jasa untuk membantu mengurus proses pembuatan KTP nya). Dan yang paling miris, para petugas pelayanan publik juga ada yang berlaku curang, dengan mempercepat proses pembuatan KTP apabila orang tersebut memberikan sejumlah uang kepadanya (suap)
2. Menurut saya, ada 2 dimensi administrasi publik yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah seperti yang dijelaskan diatas, yaitu dimensi kebijakan publik dan dimensi moral etika publik.
a). Dimensi kebijakan publik
Kebijakan publik mencakup kegiatan analisis kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.
Kebijakan mengenai suap menyuap telah diatur dan ditetapkan dalam UU no.11 tahun 1980.
Tinggal bagaimana kebijakan tersebut dapat terlaksana atau tidak (pengimplementasiannya).
Jika proses pengimplementasian kebijakan sudah dipastikan terlaksana dengan baik. Maka tidak menutup kemungkinan masalah pelayanan publik seperti diatas tidak terulang lagi dan kini seolah sudah menjadi hal yang wajar.
b). Dimensi moral etika publik
Dimensi ini berkaitan tentang kualitas pelayanan yang harus diberikan kepada publik. Para penyelenggara pelayanan publik harus menunjukkan etika dan moralnya sebagai seorang administrator publik yang baik. Misalnya dengan memberikan semaksimal mungkin layanan untuk masyarakat, menaati apa yang menjadi kode etik pegawai publik, dan berusaha meningkatkan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya.