Nama : Audy Citra Puspa Rengganis
NPM : 2216041105

Terkait berita diatas yaitu Pengukuhan Putra Lampung menjadi guru besar Universitas Lampung yang mana dalam waktu yang sama beliau tengah menjadi tersangka kasus suap MA. Ia adalah Hasbi Hasan, dirinya kini menjabat menjadi sekretaris MA yang juga telah diresmikan menjadi guru besar Universitas Lampung.

Menurut saya, terkait pengukuhan dirinya dengan kasus yang sedang membawa namanya tidak terlalu menjadi sesuatu hal yang salah besar. Mengapa demikian? Pengukuhan guru besar dan kasus KPK tentu dua hal yang berbeda. Beliau tetap bisa dikukuhkan menjadi guru besar, selama beliau masih mau mengikuti jalannya proses pemeriksaan KPK. Antara jabatannya di sekretaris MA dan guru besar Universitas Lampung tentu memiliki tupoksi yang berbeda pula. Bisa kita asumsikan demikian, yang sedang diperiksa KPK adalah Hasbi Hasan dalam tanda kutip sebagai sekretaris MA. Dan yang sedang dikukuhkan adalah Hasbi Hasan dalam tanda kutip sebagai putra daerah.
Berkaitan dengan asumsi bahwa keharusan adanya pemeriksaan latar belakang calon guru besar sebelum dikukuhkan, memang sudah pasti dilakukan. Tapi kembali lagi seperti yang telah saya jelaskan, beliau adalah satu orang dengan dua peran yang berbeda. Kriteria untuk menjadi guru besar pasti sudah ditentukan, dan beliau bisa tetap dikukuhkan berarti beliau telah memenuhi syarat untuk menjadi guru besar disamping posisi beliau yang tengah menjadi tersangka tindakan suap.

Nama : Audy Citra Puspa Rengganis
NPM : 2216041105

Kasus flexing yang berujung pada pelepasan jabatan dialami oleh kepala bea cukai Yogyakarta, Eko Darmanto. Kasus tersebut bermula dengan aksi Eko yang kerap kali memamerkan harta kekayaannya di publik melalui media sosial pribadi miliknya. Tindakan Eko yang kerap kali memamerkan hartanya tersebut, dikecam oleh sejumlah netizen yang memang menganggap hal tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pejabat. Aksi lanjutan netizen yaitu melakukan pelaporan Eko Darmanto ke KPK atas dugaan tindak pidana korupsi. Akhirnya, KPK merespon laporan tersebut dan untuk mempermudah tindakan penyelidikan yang akan dilakukan kepada Eko Darmanto, maka Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai melakukan pencopotan jabatan kepada Eko Darmanto.

Nama : Audy Citra Puspa Rengganis
NPM : 2216041105

Kasus yang tengah beredar yaitu pencucian uang sebesar Rp349 triliun oleh kementerian keuangan. Kasus ini, menyeret beberapa tokoh publik termasuk Sri Mulyani selaku menteri keuangan RI dan beberapa tokoh lain seperti Mahfud MD.

Sebenarnya, yang bisa saya ambil dari kasus ini adalah. Kurangnya transparansi pemerintah dalam manajemen atau penggunaan dana dana yang telah dianggarkan. Mungkin apabila kementerian keuangan mampu menunjukkan bukti secara transparan terkait kemana dana tersebut dikeluarkan. Maka tidak akan muncul dugaan dugaan terkait pencucian uang dan sebagainya.

Nama : Audy Citra Puspa Rengganis
NPM : 2216041105

Kasus jalanan di provinsi Lampung banyak yang rusak awalnya di angkat oleh seorang pemuda dari Lampung Timur bernama Bima. Bima menyatakan hal tersebut melalui akun tiktok pribadinya. Setelah ungkapan tersebut viral, banyak masyarakat Lampung lain yang ikut angkat bicara terkait jalanan di daerahnya yang juga rusak parah.

Terkait dengan berita tersebut, menurut saya perbaikan jalan yang dilakukan Pemda Provinsi Lampung seolah hanya seperti cari perhatian kepada presiden. Mengapa demikian? Dapat diambil kesimpulan, bahwasanya perbaikan jalan yang dilakukan oleh pemerintah Lampung hanya semata karna akan dikunjungi oleh presiden Jokowi yang memang telah mengagendakan untuk melakukan kunjungan dan melihat langsung kondisi jalanan Lampung yang akhir ini ramai dibincangkan karena rusak parah.
Dapat dibayangkan, apabila Jokowi tidak mengagendakan kunjungan tersebut, maka mungkin hingga sekarang jalanan itu tidak akan di perbaiki oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
Yang juga menjadi pertanyaan publik, dana untuk pemeliharaan jalan di APBD 2023 sejumlah Rp72 miliar. Namun, kemana dana tersebut digunakan, sehingga masih banyak di daerah-daerah pelosok Lampung yang jalannya masih rusak.

Nama : Audy Citra Puspa Rengganis
NPM : 2216041105
Kelompok : 2

Izin menjawab pertanyaan kelompok 1.
Bagaimana proses penyelesaian kasus hukum bea cukai yogyakarta dan dampak kasus tersebut terhadap tata kelola negara?

Jawaban :
Pertama, dilakukan pemeriksaan oleh KPK terhadap kasus tersebut yang mana pemeriksaan juga merupakan bentuk aksi tanggap terhadap laporan netizen mengenai kegiatan pamer harta yang dilakukan oleh Eko Darmanto (Kepala Bea Cukai Yogyakarta).
Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, KPK menyatakan bahwa Eka Darmanto resmi dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi. Untuk mempermudah tindakan lebih lanjut serta merupakan sanksi awal terhadap Eko Darmanto, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian keuangan membebastugaskan Eko Darmanto.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan Eko Darmanto serta tindak pidana korupsi lainnya tentu berdampak pada birokrasi pemerintahan.
Ada beberapa dampak dari kejadian korupsi yang dilakukan pejabat, diantaranya:
1. Hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pejabat tinggi negara dan orang-orang yang sebelumnya telah ditunjuk untuk mewakili aspirasi masyarakat.
2. Hancurnya citra pemerintah yang tegas dan baik. Akibat kejadian korupsi di Indonesia yang terus berulang, bisa saja akan berdampak pada runtuhnya citra baik pemerintahan di mata masyarakat dan menganggap bahwa pemerintahan hanya permainan pejabat negara.