Nama: Aldiansah Pratama
NPM: 2216041144
1. Indonesia sebagai negara
berkembang sampai saat ini masih
belum bisa dipisahkan dari masalah-
masalah sosial yang mencengkeram
masyarakatnya, terutama masalah
sosial ekonomi serta masalah
lapangan pekerjaan. Tingkat pengangguran di Indonesia sendiri masih cukup tinggi, hal tersebut di karenakan lapangan perkerjaan yang sempit dan diakibatkan oleh pandemi covid -19 dimana banyak masyarakat yang kehilangan perkerjaan karena di PHK dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan kembali.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angka pengangguran Indonesia 8,42 juta orang pada periode Agustus 2022, naik dari sebelumnya 8,40 juta orang pada Februari 2022. BPS mencatat penduduk usia kerja kini berjumlah 209,4 juta orang, naik 2,71 juta orang. Jumlah pengangguran meningkat karena tidak semua angkatan kerja di serap karena keterbatasan bidang yang di perlukan.
2. Untuk mengatasi masalah sosial tersebut diperlukan intervensi dari pemerintah seperti dengan menggunakan dimensi administrasi publik yang pertama yaitu "Kebijakan Publik". Kebijakan Publik adalah suatu
keputusan yang dimaksudkan untuk
tujuan mengatasi permasalahan
yang muncul dalam suatu kegiatan
tertentu yang dilakukan oleh instansi
pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan.
Kebijakan publik yang bisa di berikan pemerintah antara lain:
1. Kebijakan subsidi
Subsidi tidak berupa aktivitas
peerintah secara langsung tetapi
lebih kepada dorongan lingkungan
secara lokal maupun nasional
sedemikan rupa sehingga aktivitas
perekonomian berjalan secara
optimum. Kebijakan subsidi tersebut
diwujudkan melalui berbagai
instrumen yang memuat bermacam-
macam insentif, daya tarik,
kemudahan-kemudahan untuk
merangsang investasi baru dan
perluasan proyek.
2. Bantuan Pinjaman.
Bantuan pinjaman sering
diberikan atas keputusan pemerintah
karena akses terhadap pasar modal
rendah dan guna membantu pengangguran yang memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri.
3.Program Pelatihan dan
Kemitraan.
Program ini adalah umum
diterapkan untuk mendorong
pertumbuhan tenaga kerja.
Programnya antara lain; mening
katkan ketrampilan masyarakat,
memberikan ketrampilan spesifik
kepada masyarakat karena akan
dimanfaatkan oleh perusahaan,
memberikan ketrampilan dasar
umum untuk menanamkan strategi
memperoleh lowongan kerja.
berkembang sampai saat ini masih
belum bisa dipisahkan dari masalah-
masalah sosial yang mencengkeram
masyarakatnya, terutama masalah
sosial ekonomi serta masalah
lapangan pekerjaan. Tingkat pengangguran di Indonesia sendiri masih cukup tinggi, hal tersebut di karenakan lapangan perkerjaan yang sempit dan diakibatkan oleh pandemi covid -19 dimana banyak masyarakat yang kehilangan perkerjaan karena di PHK dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan kembali.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angka pengangguran Indonesia 8,42 juta orang pada periode Agustus 2022, naik dari sebelumnya 8,40 juta orang pada Februari 2022. BPS mencatat penduduk usia kerja kini berjumlah 209,4 juta orang, naik 2,71 juta orang. Jumlah pengangguran meningkat karena tidak semua angkatan kerja di serap karena keterbatasan bidang yang di perlukan.
2. Untuk mengatasi masalah sosial tersebut diperlukan intervensi dari pemerintah seperti dengan menggunakan dimensi administrasi publik yang pertama yaitu "Kebijakan Publik". Kebijakan Publik adalah suatu
keputusan yang dimaksudkan untuk
tujuan mengatasi permasalahan
yang muncul dalam suatu kegiatan
tertentu yang dilakukan oleh instansi
pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan.
Kebijakan publik yang bisa di berikan pemerintah antara lain:
1. Kebijakan subsidi
Subsidi tidak berupa aktivitas
peerintah secara langsung tetapi
lebih kepada dorongan lingkungan
secara lokal maupun nasional
sedemikan rupa sehingga aktivitas
perekonomian berjalan secara
optimum. Kebijakan subsidi tersebut
diwujudkan melalui berbagai
instrumen yang memuat bermacam-
macam insentif, daya tarik,
kemudahan-kemudahan untuk
merangsang investasi baru dan
perluasan proyek.
2. Bantuan Pinjaman.
Bantuan pinjaman sering
diberikan atas keputusan pemerintah
karena akses terhadap pasar modal
rendah dan guna membantu pengangguran yang memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri.
3.Program Pelatihan dan
Kemitraan.
Program ini adalah umum
diterapkan untuk mendorong
pertumbuhan tenaga kerja.
Programnya antara lain; mening
katkan ketrampilan masyarakat,
memberikan ketrampilan spesifik
kepada masyarakat karena akan
dimanfaatkan oleh perusahaan,
memberikan ketrampilan dasar
umum untuk menanamkan strategi
memperoleh lowongan kerja.