Nama : Aprilia Friska Dika Lesmana
NPM : 2216041115

Terkait berita mengenai Arinal Djunaidi, Gubernur Lampung yang meminta wartawan untuk menghapus video liputan yang diambil saat kegiatannya, hal ini bisa menimbulkan berbagai sudut pandang yang berbeda dari masyarakat. Akan ada tanggapan yang berhubungan dengan kecurigaan dan mungkin ada yang menormalkan situasi tersebut. Menurut tanggapan saya sendiri, dalam sebuah demokrasi yang kuat, transparansi dan akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting. Jurnalis ataupun wartawan memang sudah tugasnya untuk menjadi pengawas publik dan kemudian memberikan informasi kepada publik. Hal ini pula berkaitan dengan kebebasan pers yang di mana media dapat bertindak sebagai pengawas dan pemeriksa terhadap pemerintah dan institusi kekuasaan lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh gubernur Lampung tersebut bukanlah hal yang tepat, kegiatan yang dilakukannya pada saat itu bukan merupakan kegiatan yang membutuhkan privasi, apa yang sudah dilakukan oleh wartawan merupakan tindakan yang benar dan sudah tugasnya pula menjadi pengawas berbagai kegiatan publik yang terjadi.

Nama : Aprilia Friska Dika Lesmana
NPM : 2216041115

Komentar saya mengenai berita korupsi yang dilakukan oleh Hasbi Hasan yang merupakan dosen Fakultas Hukum Unila dan juga menjabat sebagai Sekretaris Mahkamah Agung RI.
Sebagai Dosen, seharusnya ia dapat menjadi panutan bagi mahasiswa dan anggota masyarakat dalam hal integritas, moralitas, dan etika. Mereka memiliki tanggung jawab untuk membimbing generasi mendatang dengan teladan yang baik, dan melibatkan diri dalam tindakan korupsi merupakan pelanggaran serius terhadap tanggung jawab tersebut. Tindakan seperti itu merusak citra pendidikan dan mengecilkan arti pentingnya menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Sementara itu, Habib Hasan juga merupakan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Korupsi yang dilakukan olehnya dengan jabatan yang diduduki sekarang, memiliki dampak yang lebih luas. Mahkamah Agung adalah lembaga yang memiliki peran krusial dalam menjaga keadilan dan penegakan hukum di suatu negara. Ketika seorang sekretaris yang seharusnya bertanggung jawab atas tugas administratif dan integritas lembaga terlibat dalam korupsi, itu mengancam integritas dan otoritas sistem peradilan. Korupsi di Mahkamah Agung mengaburkan batas antara keadilan dan kepentingan pribadi, yang merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum.

Nama : Aprilia Friska Dika Lesmana
NPM : 2216041115

Menurut saya, terkait kasus perbaikan jalan yang ramai di tiktok karena aksi seorang pemuda bernama "bima" yang berani untuk mengungkapkan fakta dan kritik terkait banyaknya kerusakan jalan di Lampung, ini merupakan suatu langkah yang akan berdampak positif bagi masyarakat lampung.
Sebagai sebuah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur di Indonesia, perbaikan jalan di Lampung merupakan langkah yang baik dan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penduduk di Lampung, serta memudahkan distribusi barang dan jasa. Hal ini berdampak positif terhadap perekonomian Lampung dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.
Namun, tentu saja perbaikan jalan tidak hanya cukup dilakukan dengan alasan bahwa Pak Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan. Konsistensi dan perencanaan yang matang dari pemerintah daerah dan pusat harus dilakukan untuk memastikan bahwa infrastruktur jalan di Lampung terus diperbaiki dan ditingkatkan, sehingga manfaat yang diharapkan dapat terus dirasakan oleh masyarakat Lampung dalam jangka panjang.
Selain itu, Pemuda di Indonesia harus berani mengungkapkan kritik yang benar terhadap permasalahan yang sering terjadi di Indonesia seperti yang "Bima" lakukan. Karena hal ini akan berdampak baik dalam kemajuan bangsa Indonesia.

Nama : Aprilia Friska Dika Lesmana
NPM : 2216041115
REGULER C

Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, mengeluarkan pernyataan terkait situasi yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung terkait penyidikan kasus korupsi. Mahfud menegaskan bahwa KPK memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, dan Kejaksaan Agung harus menghormati kewenangan tersebut. Pernyataan Mahfud juga menyinggung peran dari Wakil Jaksa Agung, Arteria Dahlan, dalam kasus tersebut. Mahfud menekankan bahwa Arteria harus menjaga hubungan yang baik dengan KPK dan tidak melakukan tekanan yang berlebihan dalam upaya menghalangi penyidikan kasus korupsi.

Pada 8 Maret 2023, Tim Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (IG Kemenkeu) menemukan adanya dugaan transaksi janggal dalam laporan keuangan Kemenkeu. Inspektorat Jenderal Kemenkeu kemudian mengeluarkan Surat Perintah Tertulis (SPT) untuk memeriksa transaksi tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan, Inspektorat Jenderal menemukan adanya dugaan transaksi janggal senilai Rp 349 triliun. Inspektorat Jenderal kemudian melaporkan temuan mereka ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kementerian Keuangan kemudian membentuk tim investigasi internal yang akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini.

Pada 27 Maret 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pernyataan bahwa Kementerian Keuangan akan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut. Kementerian Keuangan juga membentuk tim khusus untuk menyelesaikan kasus ini dan memastikan bahwa tidak ada lagi transaksi janggal yang terjadi di Kementerian Keuangan. Dugaan transaksi janggal senilai Rp 349 triliun ini merupakan kasus serius dan sangat mengkhawatirkan. Pihak berwenang harus segera melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan tegas untuk menindak tegas pelaku yang bertanggung jawab atas dugaan kasus tersebut. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan dan keuangan negara secara keseluruhan.

Izin menjawab. Saya Aprilia Friska Dika Lesmana dari kelompok 1.

Ya, Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai cara untuk optimalisasi pemberantasan korupsi.
Berikut adalah contoh-contoh tindakan yang telah diambil oleh pemerintah:
1. Pemberantasan Korupsi Melalui KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga independen yang bertugas untuk memberantas korupsi di Indonesia. KPK telah melakukan berbagai upaya untuk menangani kasus korupsi, seperti penyelidikan, penindakan, dan pengadilan terhadap koruptor. Selain itu, KPK juga bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan non-pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi.

2. Penegakan Hukum Yang Tegas
Pemerintah Indonesia juga telah meningkatkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan sanksi hukuman bagi pelaku korupsi, baik secara pidana maupun administratif. Pemerintah juga telah memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka mencegah korupsi.

3.Pelatihan dan Pendidikan Anti-Korupsi
Pemerintah Indonesia telah memberikan pelatihan dan pendidikan anti-korupsi kepada berbagai kalangan, baik masyarakat umum, pegawai pemerintah, maupun pebisnis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam mencegah dan mengatasi korupsi.

Terima kasih.