Nama: Mutiara Valmay Az Zahra
NPM: 2256041020

Menurut tanggapan saya sangat memprihatinkan sekali dengan adanya permintaan gubernur untuk menghapus liputan berita, saya melihatnya sebagai tindakan yang mengancam kebebasan pers dan menghalangi wartawan dalam menjalankan tugas mereka untuk memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat dan banyak orang berpendapat bahwa informasi yang berkaitan dengan yang viral di media sosial haruslah tersedia untuk publik, kesan nya jika pemerintah menghapus liputan berita berusaha menyembunyikan sesuatu yang negatif atau tidak menginginkan pemantauan publik terhadap berita di suatu acara tersebut.

Nama: Mutiara Valmay Az Zahra
NPM: 2256041020

Menurut komentar saya tentang KPK yang menetapkan sekretaris MA yaitu Hasbi Hasan sebagai tersangka kasus dugaan suap, penting untuk memberikan proses hukum yang adil serta tegas dan memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk membela diri dan membuktikan kebenaran, proses hukum harus tetap berlanjut. Upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga seperti KPK sangat penting dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam sistem hukum

Nama: Mutiara Valmay Az Zahra
NPM: 2256041020
Kelas: Man A

Menurut saya perbaikan jalan-jalan rusak dengan sistem kebut semalam menjelang kunjungan seorang kepala negara yaitu Presiden Joko Widodo merupakan hal yang umum terjadi di banyak negara. Hal seperti ini biasanya dilakukan untuk memberikan kesan yang baik dan nyaman kepada tamu penting tersebut.

Namun seharusnya perbaikan jalan-jalan tidak hanya terjadi menjelang kunjungan penting saja, tetapi seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah setempat secara rutin untuk memelihara infrastruktur yang ada demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat, bukan di biarkan saja rusak dan tidak diperbaiki. Kalo kata netizen "skrng klo ga viral ga bakal di respons/di lihat trus klo sudah viral otomatis lngsng di perbaiki".

Dapat di katakan bahwa pemerintah daerah Lampung ini tidak memprioritaskan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, karena hanya saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Lampung, jalan-jalan rusak langsung diperbaiki. Sangat di pertanyakan tentang kualitas pekerjaan dan bahan aspal tersebut apakah bakal bertahan lama atau hanya di tembel saja sehabis itu 6 bulan atau setahun bakal hancur lagi.

Sebaiknya, perbaikan jalan-jalan rusak dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan infrastruktur yang seharusnya dilakukan tanpa memandang kunjungan penting atau tidak. Karena akan lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat dan citra pemerintah daerah dalam jangka panjang.

Nama: Mutiara Valmay Az Zahra
NPM: 2256041020

Setelah menonton dan membaca berita tersebut, ketua komite PPU sekaligus menteri koordinator politik hukum dan keamanan menkopolhukam Mahfud MD di dalam rapat nya ingin mengungkapkan transaksi yg mencurigakan sebesar Rp 349 triliun. Saat rapat berlangsung adanya gertakan dari Arteria Dahlan untuk Mahmud MD seakan akan menghalang-halangi penegakan hukum, tetapi Mahfud MD menggertak balik kepada anggota komisi lll DPR karena beliau mempunyai bukti-bukti yang kuat untuk di ungkapkan.

Adanya Data Agregat dugaan TPPU, yaitu:
1.Transaksi keuangan pegawai Kemenkeu (Rp 35 triliun).
2.Transaksi Keuangan yang di duga melibatkan Pegawai Kemenkeu dan pihak lain (Rp 53 triliun).
3.Transaksi Keuangan terkait Kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik TPA dan TPPU (Rp 260 triliun).

Mahfud MD kembali menjelaskan adanya ASN Kemenkeu yg terlibat sekitar 491 orang, ASN kementrian/lembaga sekitar 13 orang, dan non ASN sekitar 570 orang.

Sebagai tanggapan saya, akhirnya setelah di ungkapkan kebenaran nya dengan lengkap dan kooperatif dari pihak Mahfud MD. Sebaiknya kemenkeu menindak lanjuti untuk menyelesaikan semua LHA yang diduga TPPU dari PPATK, baik yng menyangkut pegawai kemenkeu maupun pihak lainnya. Dengan mempercepat proses hukum yang tepat.

Saya berharap, kasus ini dapat dijadikan momentum untuk membersihkan birokrasi dari praktek-praktek korupsi dan menyadarkan kita semua pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Kita perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara digunakan dengan efisien dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat.

Nama: Mutiara Valmay Az Zahra
NPM: 2256041020

izin bertanya untuk kelompok 1
Apa yang harus dilakukan jika Perppu Cipta Kerja benar-benar melanggar Konstitusi, dan
Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak dari Perppu Cipta Kerja