Nama : Mellysa
Npm   : 2256041050

Mengenai pendapat saya dari artikel tersebut yang dikaitkan dengan hukum administrasi negara.
Seperti yang kita tahu hukum administrasi negara sendiri mengatur tentang hubungan hukum antara jabatan jabatan dalam negara dengan warga masyarakat. Menurut pandangan saya bahwa siapapun calonnya nanti dalam pemilihan wali kota bandar lampung tahun 2024 mestinya dapat membawa bandar lampung menjadi kota yang dapat menegakkan hukum administrasi negara lebih baik lagi dari sebelumnya. Seperti dapat menyalurkan kesejahteraan administrasi masyarakat di kota bandar lampung agar mengurangi kesenjangan dan sesuai dengan tujuan awal diadakannya hukum administrasi negara.

Lalu didalam pemilihan pastinya juga terdapat tata cara atau prosedur yang berkaitan dengan pengadministrasian. Perlunya para calon yang diusung sudah sesuai dengan kriteria standar pengadministrasian yang ada. Lalu juga perlunya pemahaman yang cukup mengenai pengadministrasian negara dengan baik oleh para calon tersebut, agar dapat mengimplementasikannya di dalam masyarakat kota bandar lampung. Bukan hanya popularitas dan partai pengusung yang menjadi faktor, tetapi pemahaman akan hukum yang dimiliki pribadi juga penting dinilai sebagai calon pemimpin di daerah tersebut.

Nama : Mellysa
Npm    : 2256041050

Tanggapan saya terkait dengan berita tersebut adalah sesuai dengan tugas pemerintahan yaitu untuk mensejahterakan masyarakatnya. Sebagai suatu instansi yang mengatur jalannya pemerintahan sudah seharusnya menjalankan tugas tugas yang diberi dengan benar. Terkait hak masyarakat sendiri, sebagai dari suatu ekosistem penting dalam pemerintahan maka berhak menyampaikan keluh kesah ataupun kritik dan saran yang dapat disampaikan kepada pemerintah terkait dengan perkembangan lingkungan sarana dan prasarana juga fasilitas bersama yang memang sudah menjadi tugas pemerintahan. Dalam sudut pandang saya, harusnya momen ini yaitu berita yang viral jalan yang mengelupas mestinya dijadikan momen berbenah bukannya justru sebaliknya yaitu tidak terima dengan kritik dan masukan masyarakat dan meminta agar berita tersebut dihapus. Hal itu bukanlah prilaku yang mencerminkan suatu instansi yang harusnya mewadahi masukan dan kritik masyarakat. Hal yang harusnya dilakukan yaitu menerima masukan dan kritik lalu dibenahi dan diperbaiki.

Nama : Mellysa
Npm   : 2256041050

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Provinsi Lampung baru - baru ini sangatlah ramai dibicarakan ditengah pemberitaan mengenai pembangunan infrastruktur Lampung yang tak kunjung selesai. Hal ini berawal dari seorang tiktokers yang berasal asli dari daerah lampung membuat konten mengenai alasan mengapa Lampung tak maju - maju.
Konten tersebut sempat menjadi trending pembahasan di berbagai platform sosial media, sehingga hal tersebut juga sampai menyita perhatian Presiden Joki Widodo. Tak lama dari itu Presiden Joko Widodo datang ke Lampung untuk melakukan kunjungan terbuka.

Dari diadakannya kegiatan kunjungan dadakan yang dilaksanakan oleh bapak presiden, banyak pula kegiatan dadakan mengenai pembangunan infrastruktur yang dapat disebut sempat mangkrak ini secara tiba - tiba diagendakan kembali oleh pemerintah Lampung. Pemerintah Lampung langsung mengagendakan perbaikan jalan juga infrastruktur dalam tempo waktu yang se singkat singkatnya, dan hanya memfokuskan ke beberapa daerah yang awalnya dijadikan jalan atau rute utama presiden. Hal yang dilakukan oleh pemerintah lampung ini termasuk sebuah tindakan ingin menjaga nama baik pemerintahan lampung jika dilihat dari perbuatan yang dilakukan secara tiba - tiba. Namun upaya tersebut berujung sia - sia karena ternyata Presiden justru melewati jalan yang harusnya bukan dijadikan rute dalam kunjungan terbuka ini. Dan kebetulan jalan yang ditempuh oleh bapak presiden rata - rata ialah jalan yang tidak layak atau tidak dapat dilewati oleh kendaraan. Lalu ditambah bentuk respon dari bapak presiden sendiri yaitu bahwa pembangunan ini akan dilanjutkan oleh negara, bukan tugas daerah lagi. Bukankah dari hal ini secara tidak langsung telah cukup menjelaskan bahwa pemerintahan lampung tidaklah mampu dalam menjalankan tugasnya sebagai pemerintahan? Belum maksimal dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan, juga pemerintahan lampung belum juga maksimal mensejahterakan masyarakatnya. Sebagaimana mestinya tugas pemerintah ialah mensejahterakan masyarakatnya, sesuai dengan visi dan misi pemerintahan lampung. Maka seharusnya momen inilah dapat dijadikan oleh pemerintahan lampung untuk membangun lampung menjadi lebih baik lagi sehingga mengubah pandangan masyarakat luar tentang lampung.

https://youtu.be/CSJPtm1F31k

Nama : Mellysa
Npm   : 2256041050

Inti atau garis besar berdasarkan dari berita yang telah saya baca, yaitu yang berjudul “KPK Dikabarkan Tetapkan Sekertaris MA Hasbi Hasan sebagai Tersangka”. Dimana telah adanya penetapan tersangka suatu kasus korupsi yang dilakukan oleh Sekertaris MA yaitu Hasbi Hasan. Tanggapan saya mengenai kasus itu ialah, bahwa sangatlah miris. Dimana harusnya Mahkamah Agung yang memiliki fungsi utama sebagai penegak hukum justru menyalahkan hukum yang ada. Tidak jauh pula masalah yang ada terkait lagi dan lagi mengenai korupsi. Sangatlah disayangkan hal ini merusak nama baik yang telah lama dijaga namun perlahan rusak hanya karena kasus yang sama. Disayangkan pula sikap mereka para tersangka korupsi yang saat menduduki jabatan di MA harusnya jadi ekosistem penting dalam jalannya perkantoran tersebut justru mengotorinya dengan tindakan korupsi seperti ini. Korupsi ialah sebuah penyakit yang timbul saat seseorang tidak pernah merasa puas, juga tidak tahu batasan atas apa yang harusnya mereka peroleh. Dalam menangani kasus ini diharapkan agar semua ekosistem penanganan yang harusnya dapat berjalan dengan baik dan sesuai tugasnya agar tidak dapat terjadi lagi hal seperti ini.

Nama : Mellysa
Kelas : Mandiri B
Npm : 2256041050

Tanggapan saya mengenai kasus tersebut ialah, dimana dari kasus ini dapat ditarik kesimpulan bahwa belum berjalannya pengadministrasian negara dengan sesuai atau baik. Dapat dilihat dari headline berita yang tertera saja sudah cukup jelas bahwa jalan atau infrastruktur yang seharusnya sebelum viral atau sebelum presiden datang sudah diperbaiki, justru baru diperbaiki saat presiden datang. Bukankah hal itu membuktikan bahwa pengimplementasian ilmu mengenai administrasi negara belum terlaksana? Seperti yang kita tahu fungsi dari administrasi negara sendiri adalah melaksanakan pengorganisasian. Dimana seharusnya apabila ada suatu masalah peng administrasian negara maka secara diatur rencana - rencana dengan matang, lalu dilaksanakan dan dilakukan pengawasan secara maksimal agar berjalan sesuai. Tetapi balik ke berita bukankah justru sebaliknya? baru ada rencana disaat masalah datang. Maka hal ini cukup menunjukkan bahwa kurangnya pengimplementasian ilmu mengenai administrasi negara dengan baik atau mungkin juga dapat dikarenakan salahnya pengaturan pengorganisasian keadministrasian negara.