nama : windarni 

npm : 2256041024

kelas : man A

Artikel tersebut membahas tentang peluang tiga calon potensial untuk menjadi walikota di Wamena pada Pemilihan Walikota 2024, yaitu Rahmat Mirzani, Djau Sal, dan Eva Dwiana. Dalam konteks ini, dapat dilihat adanya penerapan teori hukum administrasi negara dalam beberapa aspek yang terdapat pada artikel itu.

1. Proses pencalonan

Dalam teori hukum administrasi negara, proses pencalonan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, seperti kewarganegaraan, umur, status pernikahan dan pendidikan. Dalam konteks ini, para calon tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai calon walikota dalam hal pendidikan, usia, serta syarat kewarganegaraan.

2. Pelaksanaan kampanye

Dalam teori hukum administrasi negara, kampanye politik harus dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, seperti batasan waktu kampanye, penggunaan anggaran kampanye, dan ketentuan tentang keterbukaan dalam pemilu. Kampanye tidak boleh menggunakan uang dari sumber yang tidak jelas atau mengambil tindakan-tindakan yang merugikan pesaing. Dalam konteks ini, para calon walikota tersebut diharapkan dapat mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), seperti tidak menggunakan kampanye hitam, mengajukan laporan keuangan kampanye dan memenuhi batas waktu kampanye yang telah ditetapkan.

3. Pembentukan pemerintahan

Dalam teori hukum administrasi negara, pembentukan pemerintahan harus dilakukan dengan memenuhi berbagai persyaratan dan proses yang telah diatur. Dalam konteks ini, setelah salah satu calon terpilih sebagai walikota, calon tersebut harus memenuhi persyaratan dan melalui suatu proses pengangkatan oleh pihak yang berwenang. Selain itu, pemerintahan yang terbentuk harus dapat menjalankan tugasnya dengan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dalam kesimpulannya, teori hukum administrasi negara secara jelas merupakan kerangka kerja dalam pemilihan umum dan pembentukan pemerintahan. Hal ini juga dapat diaplikasikan pada pembahasan komentar tentang artikel tersebut yang membahas mengenai calon walikota di Wamena yang berlaga di Pemilihan Walikota 2024. Para calon walikota dan tim kampanye diharapkan dapat menaati seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU dan menjalankan pemerintahan dengan benar dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

nama : windarni
npm : 2256041024
kelas : man A

menurut saya tentang berita ini yaitu, gubernur tidak seharusnya bertidak sedemikian, karena hanya akan semakin memperkeruh keadan, gubernur lampung seharusnya terbuka kepada masyarakatnya agar tidak terjadi kecurigaan di kalangan masyarakat dan bukan malah meminta menghapus konten melainkan menanggapinya dengan klarifikasi yang benar adanya
kepada rakyat dan wartawan tentang keadaan yang sebenarnya.
dalam vidio itu terlihat sekali bahwa settingan.

nama : windarni
npm : 2256041024
kelas : man A

Tanggapan saya terhadap kasus tersebut adalah penyelidikan serta penyidikan yang di lakukan kpk terhadap kasus ini sudah sangat tepat, namun seharusnya untuk kasus seperti ini kpk bisa lebih jelih dan cepat dalam menangani kasus yang ada, juga memberi sanksi atau hukuman seberat beratnya kepada tersangka korupsi supaya menimbulkan efek jera , juga mencegahnya terjadi korupsi lagi di kalangan petinggi negara.

nama : windarni
npm : 2256041024
kelas : man A

Tanggapan saya adalah di dalam sebuah rapat guna mengungkap suatu tindak kejahatan masing masing pilar harus saling terbuka dan bekerja sama bukan malah saling menutup atau menghambat salah satunya, apa lagi dengan membentak dan menghalangi penyidikan yang berlangsung. Harus ada perbaikan sikap dan perilaku di dalam rapat petinggi guna lebih mudahnya terungkap tindak korupsi dan kejahatan lainya.

Dalam rapat tersebut mahfud menjelaskan ada transaksi gelap yang terbagi menjadi 3 bagian. Dimana salah satunya transaksi keuangan pegawai kemenkeu sebesar 35 Triliun, pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar 53 triliun, dan transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik senilai 261 triliun. Sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun

nama : windarni
npm : 3256041024
kelas : man A

menurut saya kasus ini sangat viral dan memalukan bagi pemerintah lampung, pemerintah lampung menyalahkan kekuasaannya, apa lagi baru di perbaiki saat sudah viral, dimana kesadaran para pemerintah lampung?
saat presiden jokowi ingin berkunjung baru di perbaiki, bahkan sehari semalam sudah jadi, sebelum viral para warga menunggu bertahun tahun tak kunjung di perbaiki.