Nama: Natasya Chintya
NPM: 2256041030
NPM: 2256041030
Posts made by Natasya Chintya
HAN MAN.A 2023 -> Diskusi HAN -> Diskusi HAN -> Re: Diskusi HAN
by Natasya Chintya -
Nama: Natasya Chintya
NPM: 2256041030
Dalam artikel tersebut, Deddy Hermawan selaku akademisi FISIP UNILA mengatakan bahwa faktor individu menjadi faktor penting dalam penentu seseorang dapat memenangkan kontestasi Pilwakot. Saya setuju dengan pendapat dari pak Deddy bahwa faktor individu seperti popularitas dan elektabilitas yang tinggi lebih penting daripada partai politiknya, tetapi menurut saya partai politik juga memiliki posisi penting ke-dua setelah popularitas, apalagi jika calon tersebut berada pada partai politik yang populer seperti PDIP, Golkar, atau Gerindra. Popularitas juga bergantung bagaimana calon memiliki kepribadian yang baik dalam mengayomi masyarakat dan bersih dari penyimpangan. Maka dari itu, calon harus memiliki visi, rencana yang jelas, komitmen, dan berorientasi dalam pembangunan. Saya juga setuju bahwa Pilwakot harus adu ide dan gagasan bukan beradu money politik, karena money politik dapat menjadi ancaman bagi demokrasi dan integritas sistem politik. Dalam hal ini Hukum Administrasi Negara berperan dalam mengawasi terjadinya kecurangan atau kemungkinan penyimpangan yang terjadi seperti money politik.
NPM: 2256041030
Dalam artikel tersebut, Deddy Hermawan selaku akademisi FISIP UNILA mengatakan bahwa faktor individu menjadi faktor penting dalam penentu seseorang dapat memenangkan kontestasi Pilwakot. Saya setuju dengan pendapat dari pak Deddy bahwa faktor individu seperti popularitas dan elektabilitas yang tinggi lebih penting daripada partai politiknya, tetapi menurut saya partai politik juga memiliki posisi penting ke-dua setelah popularitas, apalagi jika calon tersebut berada pada partai politik yang populer seperti PDIP, Golkar, atau Gerindra. Popularitas juga bergantung bagaimana calon memiliki kepribadian yang baik dalam mengayomi masyarakat dan bersih dari penyimpangan. Maka dari itu, calon harus memiliki visi, rencana yang jelas, komitmen, dan berorientasi dalam pembangunan. Saya juga setuju bahwa Pilwakot harus adu ide dan gagasan bukan beradu money politik, karena money politik dapat menjadi ancaman bagi demokrasi dan integritas sistem politik. Dalam hal ini Hukum Administrasi Negara berperan dalam mengawasi terjadinya kecurangan atau kemungkinan penyimpangan yang terjadi seperti money politik.
Nama: Natasya Chintya
NPM: 2256041030
Menurut tanggapan saya, wartawan dan media liputan berita memiliki tugas untuk memberikan informasi terkini terlebih soal pemerintah. Masyarakat harus tau apa yang telah dilakukan pemerintah Indonesia demi kemajuan bangsa ini, jika media saja dilarang memposting penyimpangan dan menghapus berita penyimpangan, lantas kemana undang-undang yang mengatur kebebasan pers. Tindakan yang dilakukan gubernur Lampung jelas menyalahi undang-undang mengenai kebebasan pers, UUD 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasannya berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Undang-undang ini bahkan memberikan perlindungan terhadap wartawan dan media massa dalam melaksanakan tugas jurnalistik mereka. Wartawan dan media berperan penting dalam sistem demokrasi Indonesia yang memetingkan pemerintahan yang transparan, kebebasan pers, dan partisipasi aktif masyarakat.
Kesimpulannya, jika media massa saja dibungkam, maka jadi apa negara ini? Negara bisa maju dengan adanya kritik-kritik dari masyarakat. Bagaimana masyarakat mengetahui apa yang harus mereka kritik jika media saja dibungkam pemerintah. Perlindungan atas kebebasan pers harus dilindungi secara adil. Indonesia sangat membutuhkan kritik serta media yang menjadi sarana terbesar untuk mengetahui berita apa yang harus di kritik. Pejabat-pejabat pemerintah harus diberikan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku, pemerintah terkhusus gubernur Lampung tidak akan jera jika hanya diberi sanksi sosial. Mereka hanya akan tutup telinga dan tidak akan mendengarkan suara rakyat. Sebelum menjadi pejabat pemerintah, penting untuk mereka mengetahui undang-undang dan hukuman atas tindakan mereka kedepannya.
NPM: 2256041030
Menurut tanggapan saya, wartawan dan media liputan berita memiliki tugas untuk memberikan informasi terkini terlebih soal pemerintah. Masyarakat harus tau apa yang telah dilakukan pemerintah Indonesia demi kemajuan bangsa ini, jika media saja dilarang memposting penyimpangan dan menghapus berita penyimpangan, lantas kemana undang-undang yang mengatur kebebasan pers. Tindakan yang dilakukan gubernur Lampung jelas menyalahi undang-undang mengenai kebebasan pers, UUD 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasannya berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Undang-undang ini bahkan memberikan perlindungan terhadap wartawan dan media massa dalam melaksanakan tugas jurnalistik mereka. Wartawan dan media berperan penting dalam sistem demokrasi Indonesia yang memetingkan pemerintahan yang transparan, kebebasan pers, dan partisipasi aktif masyarakat.
Kesimpulannya, jika media massa saja dibungkam, maka jadi apa negara ini? Negara bisa maju dengan adanya kritik-kritik dari masyarakat. Bagaimana masyarakat mengetahui apa yang harus mereka kritik jika media saja dibungkam pemerintah. Perlindungan atas kebebasan pers harus dilindungi secara adil. Indonesia sangat membutuhkan kritik serta media yang menjadi sarana terbesar untuk mengetahui berita apa yang harus di kritik. Pejabat-pejabat pemerintah harus diberikan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku, pemerintah terkhusus gubernur Lampung tidak akan jera jika hanya diberi sanksi sosial. Mereka hanya akan tutup telinga dan tidak akan mendengarkan suara rakyat. Sebelum menjadi pejabat pemerintah, penting untuk mereka mengetahui undang-undang dan hukuman atas tindakan mereka kedepannya.
Nama: Natasya Chintya
Kelas: Mandiri A
NPM: 2256041030
Menurut pendapat saya, KPK menetapkan Hasbi Hasan sebagai tersangka adalah langkah awal adanya tindakan korupsi yang dilakukannya. Preastasi yang beliau torehkan tidak akan berarti jika pejabat seperti Hasbi Hasan melakukan tindakan korupsi, selain itu ini hanya akan membawa aib bagi UNILA karena pernah membanggakan seorang koruptor. Bahkan seorang guru besar Ekonomi Islam bisa tergoda dengan tindakan korupsi, yang mana dia belajar ekonomi berdasarkan agamanya yaitu agama Islam yang memegang teguh ajaran kejujuran. Harapannya KPK bisa membuat cedera para pelaku tindak korupsi, bukan hanya omongan belaka seperti yang ada pada artikel. Ini juga menjadi cerminan bahwa siapapun orangnya dan setinggi apapun kedudukannya, KPK harus memiliki tindakan tegas sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Selain itu, pejabat juga harus dipilih bukan hanya karena prestasi dan gelarnya, melainkan juga harus dengan sifat-sifat seorang pemimpin yang adil, jujur, dan tegas.
Kelas: Mandiri A
NPM: 2256041030
Menurut pendapat saya, KPK menetapkan Hasbi Hasan sebagai tersangka adalah langkah awal adanya tindakan korupsi yang dilakukannya. Preastasi yang beliau torehkan tidak akan berarti jika pejabat seperti Hasbi Hasan melakukan tindakan korupsi, selain itu ini hanya akan membawa aib bagi UNILA karena pernah membanggakan seorang koruptor. Bahkan seorang guru besar Ekonomi Islam bisa tergoda dengan tindakan korupsi, yang mana dia belajar ekonomi berdasarkan agamanya yaitu agama Islam yang memegang teguh ajaran kejujuran. Harapannya KPK bisa membuat cedera para pelaku tindak korupsi, bukan hanya omongan belaka seperti yang ada pada artikel. Ini juga menjadi cerminan bahwa siapapun orangnya dan setinggi apapun kedudukannya, KPK harus memiliki tindakan tegas sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Selain itu, pejabat juga harus dipilih bukan hanya karena prestasi dan gelarnya, melainkan juga harus dengan sifat-sifat seorang pemimpin yang adil, jujur, dan tegas.
Nama: Natasya Chintya
NPM: 2256041030
Menurut pendapat saya tentang apa yang telah dilakukan pemerintah Lampung sudahlah benar dalam artian niat mereka dalam memperbaiki jalan Lampung, tetapi yang dilakukan mereka dengan sistem kebut semalam merupakan hal yang sangat disayangkan untuk dilakukan. Pemerintah terlalu takut dengan apa yang akan mereka terima dari kedatangannya presiden RI, Jokowi. Padahal, kualitas dari jalanan yang mereka bangun sangatlah buruk, hanya dalam beberapa hari jalan tersebut sudahlah kembali berlubang, membuktikan betapa buruknya kinerja pemerintah Lampung yang mementingkan ketakutan akan kritik Presiden dan jabatan mereka dibandingkan peningkatan fasilitas infrastruktur.
Tindakan yang dilakukan Jokowi dalam kunjungan di Lampung adalah mengubah rute yang sudah ada merupakan hal yang tidak sepenuhnya benar. Bukan tanpa alasan, menurut peraturan yang ada itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran karena Jokowi telah melanggar aturan yang telah ditetapkan. Tetapi, dari tindakan tersebut Jokowi juga sudah melakukan hal yang terpuji, dengan begitu pemerintah akan tersindir dengan perbuatan Jokowi untuk melewati jalanan berlubang. Tentu saja pemerintah Lampung harusnya malu, masalah yang diawali oleh seorang pemuda yang tidak memiliki kedudukan dan justru memiliki sindiran pedas dalam media sosial bisa membuat seorang kepala negara turun langsung untuk mengecek hal yang terjadi.
Pembuatan jalan yang sangat cepat itu juga justru membuang-buang anggaran pemerintah untuk infrastruktur. Padahal, jika anggaran tersebut dialokasikan dengan baik dan pemerintah terutama Gubernur Lampung menerima kritikan tanpa adanya pembelaan, maka perbaikan jalan bisa dilalui bertahap dan masalah tidak akan terlalu mencuat ke publik. Dengan tindakan yang dilakukan sejauh ini dapat membuat masyarakat menilai bahwa kinerja pemerintah Lampung sangatlah buruk, bukan dari segi infrastruktur saja tetapi dari segi pelayanan dan sikap pejabat pun sudah menunjukan arogansi yang seharusnya tidak dimiliki oleh pejabat publik.
Seperti yang kita tahu bahwa kedatangan Jokowi hanya akan membuat pejabat malu tetapi tidak akan berhenti dari tugasnya. Penting bagi kita sebagai penerus bangsa untuk tahu apa itu budaya malu yang dimaksud. Malu dalam hal ini memiliki artian bahwa pejabat pemerintah harus tahu kenapa tugas mereka di kritik dan paham akan hukuman apa yang mereka terima tanpa harus memiliki koneksi lain, pemerintah harus tau bagaimana mereka digaji sesuai porsinya dan harus merasa cukup dengan uang yang telah mereka dapatkan, ketika pemerintah mendapatkan kritikan pemerintah harusnya paham bagaimana memperbaiki kinerjanya bukannya melaporkan kritikan tersebut ke polisi yang justru membakar masalah tersebut. Kembali lagi, budaya malu di Indonesia harus diterapkan, untuk apa seorang pejabat bahkan Presiden hadir jika perbaikan bersifat sementara sedangkan yang bermasalah masih bisa menikmati jabatan dan uangnya di luar sana. Transparasi dibutuhkan masyarakat untuk mengetahui anggaran yang mereka gunakan, bukan transparasi bodong tanpa bukti. Masyarakat hanya ingin menikmati uang mereka dengan fasiitas di Indonesia.
NPM: 2256041030
Menurut pendapat saya tentang apa yang telah dilakukan pemerintah Lampung sudahlah benar dalam artian niat mereka dalam memperbaiki jalan Lampung, tetapi yang dilakukan mereka dengan sistem kebut semalam merupakan hal yang sangat disayangkan untuk dilakukan. Pemerintah terlalu takut dengan apa yang akan mereka terima dari kedatangannya presiden RI, Jokowi. Padahal, kualitas dari jalanan yang mereka bangun sangatlah buruk, hanya dalam beberapa hari jalan tersebut sudahlah kembali berlubang, membuktikan betapa buruknya kinerja pemerintah Lampung yang mementingkan ketakutan akan kritik Presiden dan jabatan mereka dibandingkan peningkatan fasilitas infrastruktur.
Tindakan yang dilakukan Jokowi dalam kunjungan di Lampung adalah mengubah rute yang sudah ada merupakan hal yang tidak sepenuhnya benar. Bukan tanpa alasan, menurut peraturan yang ada itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran karena Jokowi telah melanggar aturan yang telah ditetapkan. Tetapi, dari tindakan tersebut Jokowi juga sudah melakukan hal yang terpuji, dengan begitu pemerintah akan tersindir dengan perbuatan Jokowi untuk melewati jalanan berlubang. Tentu saja pemerintah Lampung harusnya malu, masalah yang diawali oleh seorang pemuda yang tidak memiliki kedudukan dan justru memiliki sindiran pedas dalam media sosial bisa membuat seorang kepala negara turun langsung untuk mengecek hal yang terjadi.
Pembuatan jalan yang sangat cepat itu juga justru membuang-buang anggaran pemerintah untuk infrastruktur. Padahal, jika anggaran tersebut dialokasikan dengan baik dan pemerintah terutama Gubernur Lampung menerima kritikan tanpa adanya pembelaan, maka perbaikan jalan bisa dilalui bertahap dan masalah tidak akan terlalu mencuat ke publik. Dengan tindakan yang dilakukan sejauh ini dapat membuat masyarakat menilai bahwa kinerja pemerintah Lampung sangatlah buruk, bukan dari segi infrastruktur saja tetapi dari segi pelayanan dan sikap pejabat pun sudah menunjukan arogansi yang seharusnya tidak dimiliki oleh pejabat publik.
Seperti yang kita tahu bahwa kedatangan Jokowi hanya akan membuat pejabat malu tetapi tidak akan berhenti dari tugasnya. Penting bagi kita sebagai penerus bangsa untuk tahu apa itu budaya malu yang dimaksud. Malu dalam hal ini memiliki artian bahwa pejabat pemerintah harus tahu kenapa tugas mereka di kritik dan paham akan hukuman apa yang mereka terima tanpa harus memiliki koneksi lain, pemerintah harus tau bagaimana mereka digaji sesuai porsinya dan harus merasa cukup dengan uang yang telah mereka dapatkan, ketika pemerintah mendapatkan kritikan pemerintah harusnya paham bagaimana memperbaiki kinerjanya bukannya melaporkan kritikan tersebut ke polisi yang justru membakar masalah tersebut. Kembali lagi, budaya malu di Indonesia harus diterapkan, untuk apa seorang pejabat bahkan Presiden hadir jika perbaikan bersifat sementara sedangkan yang bermasalah masih bisa menikmati jabatan dan uangnya di luar sana. Transparasi dibutuhkan masyarakat untuk mengetahui anggaran yang mereka gunakan, bukan transparasi bodong tanpa bukti. Masyarakat hanya ingin menikmati uang mereka dengan fasiitas di Indonesia.