Nama : Ammara Nur Rokhis
NPM : 2256041023

Tanggapan saya mengenai kasus tersebut yaitu penting untuk diingat bahwa jalan yang rusak dapat menjadi masalah serius bagi mobilitas penduduk dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Oleh karena itu, perbaikan jalan yang cepat dan tepat waktu dapat membantu memperbaiki situasi tersebut dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Namun, perbaikan jalan yang tergesa-gesa harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan aspek-aspek teknis serta kualitas pekerjaan. Jalan yang dibangun dengan buruk dan cepat rusak kembali dapat berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan.

Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa perbaikan jalan dilakukan secara transparan dan akuntabel, dan didasarkan pada kebutuhan masyarakat, bukan motif politik. Perbaikan jalan yang berorientasi pada kepentingan pribadi atau politik dapat membahayakan kepentingan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, saya berharap bahwa perbaikan jalan di Provinsi Lampung dilakukan dengan cermat dan memperhatikan kualitas pekerjaan yang baik, serta didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan bukan motif politik atau kepentingan pribadi. Dengan cara ini, perbaikan jalan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Nama : Ammara Nur Rokhis
NPM : 2256041023

Menurut tanggapan saya setelah melihat berita tersebut, persoapan transaksi mencurigakan Rp. 349 triliun yang di laporkan oleh mahfut adalah terkait gugaan tindak pidana pencurian uang (TPPU).

Bahkan, menurut temuan Mahfud, ada transaksi janggal berupa manipulasi keterangan soal impor emas batangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu. Nilainya mencapai Rp189 triliun, ini masih jadi bagian dari nilai total Rp349 triliun yang diungkap Mahfud.

Mahfud membeberkan duduk perkaran dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Bahkan dia membaginya menjadi 3 kelompok.

Masing-masing kelompoknya memiliki nilai transaksi mencurigakan yang melibatkan entitas di Kemenkeu. Mulai dari Rp35 triliun, hingga Rp200-an triliun, maka jika ditotal akan berjumlah Rp349 triliun.

Mahfud pun membeberkan sejumlah nama yang menjadi saksi dalam penyerahan berkas tersebut, antara lain Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dan Wakil Kepala PPATK, Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae. Sementara itu, dari pihak Kementerian Keuangan yakni Irjen Kementerian Keuangan yang saat itu dijabat Sumiyati dan Dirjen Bea Cukai, Heru Pambudi.

Nama : ammara nur rokhis
NPM : 2256041023
Perwakilan kelompok 3

Izin bertanya
Bagaimana upaya pencegahan penyalahgunaan pencucian uang pada level pemerintah dan apa saja langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah kasus seperti yang terjadi pada Setya Novanto terulang kembali di masa depan?

Nama : ammara nur rokhis
NPM : 2256041023
Perwakilan kelompok 3

Izin bertanya
Apa yang dimaksud dengan kudeta terhadap konstitusi melalui pembentukan Perppu Cipta Kerja, dan apa implikasi hukumnya di Indonesia?

Menjawab pertanyaan dari Raja
- Tindakan korupsi oleh Gubernur Papua Lukas Enembe dapat memiliki dampak yang merugikan rakyat Papua baik dalam segi ekonomi maupun politik. Beberapa dampak yang dapat terjadi antara lain:

1. Merugikan Pembangunan Papua: Korupsi dapat mengganggu pembangunan Papua karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan di daerah tersebut malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini dapat memperlambat pembangunan dan memperparah ketidakadilan sosial di Papua.
2. Memburuknya Kondisi Ekonomi: Korupsi juga dapat berdampak pada kondisi ekonomi Papua karena sejumlah dana yang seharusnya dikelola dengan baik dan dialokasikan untuk pembangunan ekonomi di daerah tersebut justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di Papua dan memperburuk kemiskinan di daerah tersebut.
3. Menimbulkan Ketidakpercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah: Tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini dapat memperparah situasi politik di Papua karena masyarakat akan kehilangan keyakinan terhadap sistem pemerintahan yang ada dan cenderung memandang negatif terhadap seluruh institusi pemerintahan.
- HMenjawab pertanyaan dari Raja
- Tindakan korupsi oleh Gubernur Papua Lukas Enembe dapat memiliki dampak yang merugikan rakyat Papua baik dalam segi ekonomi maupun politik. Beberapa dampak yang dapat terjadi antara lain:

1. Merugikan Pembangunan Papua: Korupsi dapat mengganggu pembangunan Papua karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan di daerah tersebut malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini dapat memperlambat pembangunan dan memperparah ketidakadilan sosial di Papua.
2. Memburuknya Kondisi Ekonomi: Korupsi juga dapat berdampak pada kondisi ekonomi Papua karena sejumlah dana yang seharusnya dikelola dengan baik dan dialokasikan untuk pembangunan ekonomi di daerah tersebut justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di Papua dan memperburuk kemiskinan di daerah tersebut.
3. Menimbulkan Ketidakpercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah: Tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini dapat memperparah situasi politik di Papua karena masyarakat akan kehilangan keyakinan terhadap sistem pemerintahan yang ada dan cenderung memandang negatif terhadap seluruh institusi pemerintahan.
- HMenjawab pertanyaan dari Raja
- Tindakan korupsi oleh Gubernur Papua Lukas Enembe dapat memiliki dampak yang merugikan rakyat Papua baik dalam segi ekonomi maupun politik. Beberapa dampak yang dapat terjadi antara lain:

1. Merugikan Pembangunan Papua: Korupsi dapat mengganggu pembangunan Papua karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan di daerah tersebut malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini dapat memperlambat pembangunan dan memperparah ketidakadilan sosial di Papua.
2. Memburuknya Kondisi Ekonomi: Korupsi juga dapat berdampak pada kondisi ekonomi Papua karena sejumlah dana yang seharusnya dikelola dengan baik dan dialokasikan untuk pembangunan ekonomi di daerah tersebut justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di Papua dan memperburuk kemiskinan di daerah tersebut.
3. Menimbulkan Ketidakpercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah: Tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini dapat memperparah situasi politik di Papua karena masyarakat akan kehilangan keyakinan terhadap sistem pemerintahan yang ada dan cenderung memandang negatif terhadap seluruh institusi pemerintahan.
- Hukuman yang diberikan dalam kasus korupsi haruslah seimbang dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan. Hukuman tersebut seharusnya dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan pesan kepada masyarakat bahwa tindakan korupsi tidak dapat diterima dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Perlu juga ditekankan bahwa dalam penegakan hukum, proses pengadilan harus dilakukan secara transparan, adil, dan mengikuti aturan hukum yang berlaku. Jika terbukti bersalah, pelaku korupsi harus menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Namun, jika ada keraguan terhadap proses pengadilan atau hukuman yang dijatuhkan, maka dapat dilakukan upaya hukum untuk mengajukan banding atau peninjauan kembali.
- Pemerintah Papua telah melakukan beberapa upaya dalam penanggulangan korupsi, termasuk dalam kasus tindakan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

1. Membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Provinsi Papua: Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi Papua membentuk KPK Provinsi Papua sebagai lembaga yang bertugas untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Papua.
2. Membentuk Tim Saber Pungli: Pada tahun 2019, Pemerintah Papua juga membentuk Tim Saber Pungli yang bertugas untuk menindak tegas tindakan pungutan liar atau pungutan ilegal yang dilakukan oleh oknum-oknum di dalam pemerintahan.
3. Menindaklanjuti Kasus Korupsi: Pemerintah Papua juga telah menindaklanjuti kasus korupsi yang terjadi di Papua dengan memeriksa para tersangka dan mengajukan perkara ke pengadilan.

Namun, perlu diakui bahwa upaya penanggulangan korupsi di Papua masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pencegahan korupsi dan pengawasan terhadap oknum-oknum di dalam pemerintahan. Penegakan hukum terhadap kasus korupsi juga harus dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa tebang pilih.