Nama : Fariz Hafizh Zul Hazmi
Npm. :2256041042
Kelas. : Mandiri B

Tanggapan saya dengan kedatangannya Presiden Joko Widodo karena menarik perhatian dan menjadi sorotan publik. Jalan-jalan rusak di Provinsi Lampung mulai dikebut perbaikannya, dan gubernur lampung, Arinal pun langsung memperbaiki jalan-jalan tersebut menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo. Hal ini bahwa dikit sekali kesadaran dari pemprov lampung seperti bupati maupun gubernur nya dengan rusaknya infrastruktur seperti jalanan, bahkan sebelum viral hal ini menjadi pemikiran rakyat lampung bahwasanya dana yang disimpan untuk membangun infrastruktur itu untuk apa?, dan mengapa ketika sudah viral seakan dana tersebut langsung cair dan membenarkan jalanan tersebut. Jalanan di Provinsi Lampung yang buruk karena kelalaian pemerintah dalam melakukan perawatan dan pemeliharaan, maka hal tersebut memang merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Kondisi jalan yang buruk dapat mengakibatkan berbagai masalah seperti kemacetan, kecelakaan, dan kerusakan pada kendaraan. pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa infrastruktur jalan di wilayah mereka dalam kondisi yang baik dan aman untuk digunakan oleh masyarakat.

Nama : Fariz Hafizh Zul Hazmi
Npm. :2256041042
Kelas. : Mandiri B

Tanggapan saya dengan kedatangannya Presiden Joko Widodo karena menarik perhatian dan menjadi sorotan publik. Jalan-jalan rusak di Provinsi Lampung mulai dikebut perbaikannya, dan arinal pun langsung memperbaiki jalan-jalan tersebut menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo. Hal ini bahwa dikit sekali kesadaran dari pemprov lampung dengan rusaknya infrastruktur seperti jalanan, bahkan sebelum viral hal ini menjadi pemikiran rakyat lampung bahwasanya dana yang disimpan untuk membangun infrastruktur itu untuk apa?, dan mengapa ketika sudah viral seakan dana tersebut langsung cair dan membenarkan jalanan tersebut. Jalanan di Provinsi Lampung yang buruk karena kelalaian pemerintah dalam melakukan perawatan dan pemeliharaan, maka hal tersebut memang merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Kondisi jalan yang buruk dapat mengakibatkan berbagai masalah seperti kemacetan, kecelakaan, dan kerusakan pada kendaraan. pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa infrastruktur jalan di wilayah mereka dalam kondisi yang baik dan aman untuk digunakan oleh masyarakat.

Nama : Fariz Hafizh Zul Hazmi
Npm. : 2256041042

Menurut saya, yang tertera ketua Komite PPU sekaligus menteri koordinator politik hukum dan keamanan menkopolhukam Mahfud MD menggertak anggota Komisi 3 DPR refraksi PDIP arteria Dahlan terkait dengan temuan transaksi mencurigakan 349 triliun yang menyebut nama yang ketiga inisial bukan Bu Sri Mulyani saudara ini ada ketentuan nih di undang-undang yang tidak boleh menyebut itu kalau menyangkut ini identitas seseorang kemudian nama perusahaan nomor akun dan sebagainya itu ya profil entitas profil entitas yang terkait yang melakukan transaksi pihak terlapor nilai tujuan transaksi Nah itu semua nggak boleh disebut apa-apa hanya menyebut angka satu saya harus jawab dulu satu persatu tiga orang katanya ini bisa diancam dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun karena itu lalu terpancing si Bunyamin itu ngelaporin betul meskipun meskipun dia guyon sebenarnya biar yang dipanggil Itu menjelaskan Katanya biar Pak Arteri dipanggil oleh polisi karena ada laporan lalu apa salahnya itu kata si anu sih kata si Pak Bu Yamin begini saudara apa dasarnya melapor ke ketua loh saya ketua jadi dia Boleh lapor Boleh saya minta loh Kamu kan ke pak presiden Kenapa lapor ke Thaif Memang kenapa saya ketua diangkat oleh Presiden ada sk-nya terus untuk apa ada ketua ada komite Kalau tidak lapor Kalau saya tidak boleh tahu itu satu ya itu bisa dihukum sudah tahu Beranikah saudara -saudara artis bilang begitu kepada kepala Pak Budi Gunawan tuh anak buah langsung presiden ya bertanggung jawab Presiden bukan anak buahnya tapi setiap minggu laporan kayak gini resmi info intelijen kepada menkopolhukam coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan Pak Budi Gunawan.

menurut undang-undang bisa diancam 10 tahun penjara berani menurut pasal 44 beliau bahwa kalau menyampaikan komentar gimana Apa gunanya ada dan ini penting saudara karena apa ya karena Saya bekerja berdasarkan ada demo di sana kekuatannya sekian orang forlapnya ini kekuatan Polisi yang diperlukan segini sehingga saya tidak perlu rapat tuh kecil oh ini serius itu info itu tiap malam saya dengan pak Budi Gunawan di WA saya nih info intelgen Pak besok nampaknya ada demo di sana Pak sudah itu korlapnya ini ini kekuatannya segini aja pak cuma cukup di Polsek cukup di Polres atau harus di mabes kalau sudah perlu Mabes saya undang rapat dan itu info intelijen masa Anda boleh lalu mau dihukum 10 tahun Pak Budi Gunawan tugas dia dia bukan dia bukan wahana kepada saya saudara dan ini kok saudara baru ribut sekarang nih kita yang mengumumkan kasus indosurya yang sampai sekarang bebas di pengadilan kita tangkap lagi karena kasusnya banyak itu kan ketika umumkan uangnya di freeze kalau tidak begitu Anda bisa ditangkap kita tahu dari Mbak Intelkam Polri misalnya itu gimana di Papua menurut nasibnya cateringnya setiap hari turun setiap hari turun itu sudah tidak ada kekuatannya itu kan sebab itu saudara jangan bisa cerita juga saudara bisa dihukum karna menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum.

Nama : Fariz Hafizh Zul Hazmi
NPM. : 2256041042

••kedudukan,kewenangan,dan tindakan hukum pemerintah.
•Indroharto menyebutkan lembaga-lembaga hukum publik memiliki kedudukan hukum yang
mandiri dalam badan hukum (perdata). Meskipun organ atau jabatan pemerintah dapat
melakukan perbuatan hukum perdata, mewakili badan hukum induknya, namun dalam konteks
hukum administrasi negara adalah mengetahui organ atau jabatan pemerintah dalam
melakukan perbuatan hukum yang bersifat publik.
••kewenangan pemerintah
• Kewenangan Pemerintah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah untuk rnenentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan Pemerintah mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.
••Wewenang
Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum
Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Kewenangan
adalah konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum
Administrasi Negara, didalamnya terkandung hak dan
kewajiban, (F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek).
••tindakan hukum pemerintah dalam hukum admnistrasi negara
• Tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan yang diambil oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan urusan pemerintahan.
• Tindakan Pemerintahan dapat dibagi menjadi dua bentuk yakni:
Tindakan Faktual (Feitelijk Handelingen) dan Tindakan Hukum (Rechtshandelingen).


••asas-asas umum pemerintah yang baik
• AAUPB adalah asas-asas hukum tidak tertulis, dari mana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara.
•• AUPB dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
a. kepastian hukum
b. kemanfaatan
c. ketidakberpihakan
d. kecermatan
e. tidak menyalahgunakan kewenangan
f. keterbukaan
g. kepentingan umum,dan
h. pelayanan yang baik.
•• Fungsi AUPB adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Jadi, sebenarnya tidak mengatur sama sekali mengenai penyelenggaraan administrasi pemerintahan, yang menjadi urat nadi pelaksanaan pelbagai fungsi dan tugas pemerintah.
•• AAUPB terbagi dalam 2 bagian yaitu:
asas yang bersifat formal/prosedural dan asas yang bersifat material/ substansial. Menurut Indroharto, asas-asas yang bersifat formal yaitu asas-asas yang penting artinya dalam rangka mempersiapkan susunan dan motivasi dari suatu beschikking.
••Asas-asas umum pemerintahan yangbaik (AAUPB) yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan publik antara lain : asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.

Nama : Fariz Hafizh Zul Hazmi
Npm. : 2256041042
Kelas. : mandiri B

Perkembangan hukum Administrasi Negara berkaitan dengan tipe Negara, semakin banyak urusan-urusan yang diambil alih oleh suatu pemerintahan yang melibatkan aparatur pemerintahnnya, maka semakin membutuhkan peraturan perundang-undangan yang melandasi setiap kegiatan pemerintahan.Karena telah terkodifikasi bahwa produk dari pemerintah adalah kebijakan untuk mengatur keseluruhan aspek kehidupan masyarakat warganegaranya. Penyelenggaraan pemerintahan Negara di arahkan pada sistem pemerintahan yang berlaku pada suatu Negara tersebut. Idendifikasi sedemikian ini, maka pemberian Pengertian hukum Administrasi Negara terbagi dalam 2 (dua) pengertian yaitu :
1) Hukum Administrasi Negara Heteronom adalah semua aturan hukum yang mengatur tentang organisasi pemerintahan negara. Hukum Administrasi Negara yang merupakan bagian dari hukum Tata Negara.
2) Hukum Administrasi Negara Otonom adalah aturan-aturan hukum yang dibuat oleh aparat pemerintah yang sifatnya istimewa, baik aturan yang sifatnya sepihak maupun aturan yang bersifat dua pihak. atau hukum yang dibuat oleh aparatur pemerintah atau oleh para administrasi negara.