Nama : Fariz Hafizh Zul Hazmi
NPM : 2256041042
Kelas : Mandiri B
NPM : 2256041042
Kelas : Mandiri B
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Fariz Hafizh Zul Hazmi
Fariz Hafizh Zul Hazmi (2256041042)
Nama : Fariz Hafizh Zul Hazmi
Npm : 2256041042
Kelas : Mandiri B
Peluang Rahmat Mirzani Djausal dan Eva Dwiana Dalam Pilwakot 2024
Pendapat saya :
Menurut saya apa yang dikatakan oleh saudara Dedy Hermawan tentang Pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2024, saya setuju dengan yang dikatakan beliau adanya faktor seperti faktor individu yang menjadi penentu seseorang dapat tercapai dibandingkan dengan faktor partai politik pengusung ataupun pendukung, dan stategi akan menjadi daya pendukung seseorang yang akan mencalonkan diri. Dengan adanya elektibilitas tinggi seseorang akan menjadi faktor yang baik merujuk pada tingkat dukungan dan popularitas yang diterima oleh pemerintah dari masyarakat. Beberapa strategi yang umumnya dilakukan oleh calon wali kota:
1. Membangun Visi dan Misi yang Jelas:
Calon wali kota perlu menggagas visi dan misi yang jelas dan dapat dihubungkan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini meliputi perencanaan pembangunan,
peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan masyarakat, dan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi wilayah tersebut.
2.Membangun Dukungan Politik dan Koalisi:
Calon wali kota perlu membangun dukungan politik dari partai politik dankelompok masyarakat yang relevan. Ini melibatkan meraih dukungan partai politik, organisasi masyarakat, tokoh-tokoh lokal, dan kelompok kepentingan lainnya yang dapat membantu memperluas jaringan dukungan politik.
3. Komunikasi Efektif dengan Masyarakat:
Calon wali kota perlu mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Meliputi kemampuan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat,
menjelaskan program-programnya dengan jelas, dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat.
4. Transparansi dan Akuntabilitas:
Calon wali kota perlu menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai aspek, termasuk pengelolaan keuangan kampanye, pengungkapan aset, dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.
Npm : 2256041042
Kelas : Mandiri B
Peluang Rahmat Mirzani Djausal dan Eva Dwiana Dalam Pilwakot 2024
Pendapat saya :
Menurut saya apa yang dikatakan oleh saudara Dedy Hermawan tentang Pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2024, saya setuju dengan yang dikatakan beliau adanya faktor seperti faktor individu yang menjadi penentu seseorang dapat tercapai dibandingkan dengan faktor partai politik pengusung ataupun pendukung, dan stategi akan menjadi daya pendukung seseorang yang akan mencalonkan diri. Dengan adanya elektibilitas tinggi seseorang akan menjadi faktor yang baik merujuk pada tingkat dukungan dan popularitas yang diterima oleh pemerintah dari masyarakat. Beberapa strategi yang umumnya dilakukan oleh calon wali kota:
1. Membangun Visi dan Misi yang Jelas:
Calon wali kota perlu menggagas visi dan misi yang jelas dan dapat dihubungkan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini meliputi perencanaan pembangunan,
peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan masyarakat, dan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi wilayah tersebut.
2.Membangun Dukungan Politik dan Koalisi:
Calon wali kota perlu membangun dukungan politik dari partai politik dankelompok masyarakat yang relevan. Ini melibatkan meraih dukungan partai politik, organisasi masyarakat, tokoh-tokoh lokal, dan kelompok kepentingan lainnya yang dapat membantu memperluas jaringan dukungan politik.
3. Komunikasi Efektif dengan Masyarakat:
Calon wali kota perlu mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Meliputi kemampuan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat,
menjelaskan program-programnya dengan jelas, dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat.
4. Transparansi dan Akuntabilitas:
Calon wali kota perlu menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai aspek, termasuk pengelolaan keuangan kampanye, pengungkapan aset, dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.
Nama : Fariz Hafizh Zul Hazmi
Npm : 2256041042
Tanggapan saya tentang gubernur lampung yang meminta wartawan untuk menghapus liputan berita yang viral sekarang ini, liputan tersebut tidak pantas dihapus karena adanya fakta dan berita yang beredar maupun dari infrastruktur yang kita rasakan ini yang berdampak pada masyrakat lampung. Dengan adanya liputan berita tersebut membuat pemprov lampung untuk lebih bertanggung jawab dengan tugasnya dan sadar dengan masyarakat yang merasakan efek dari pembangunan yang gagal. Sebaiknya gubernur menerima kritik maupun saran dari masyarakat lampung yang setiap hari dikeluhkan.
Npm : 2256041042
Tanggapan saya tentang gubernur lampung yang meminta wartawan untuk menghapus liputan berita yang viral sekarang ini, liputan tersebut tidak pantas dihapus karena adanya fakta dan berita yang beredar maupun dari infrastruktur yang kita rasakan ini yang berdampak pada masyrakat lampung. Dengan adanya liputan berita tersebut membuat pemprov lampung untuk lebih bertanggung jawab dengan tugasnya dan sadar dengan masyarakat yang merasakan efek dari pembangunan yang gagal. Sebaiknya gubernur menerima kritik maupun saran dari masyarakat lampung yang setiap hari dikeluhkan.
Nama : Fariz Hafizh Zul Hazmi
Npm. :2256041042
Artikel tersebut melaporkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menetapkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Mahkamah Agung.
Tindakan KPK ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih berlanjut, dan tidak pandang bulu terhadap siapa pun, termasuk pejabat tinggi seperti Sekretaris MA. Dalam kasus ini, KPK diduga menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Hasbi Hasan sebagai tersangka, yang menunjukkan bahwa mereka bekerja secara profesional dan terus memerangi korupsi di Indonesia.
Namun, dalam konteks yang lebih luas, kasus ini juga menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia masih menjadi masalah yang serius dan belum sepenuhnya teratasi. Terlebih lagi, korupsi di lembaga-lembaga tinggi seperti Mahkamah Agung dapat memiliki dampak yang sangat merusak pada sistem peradilan dan integritas negara. Oleh karena itu, upaya KPK dalam memerangi korupsi di lembaga-lembaga tinggi sangat penting untuk menjaga integritas sistem peradilan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dalam hal ini, KPK harus bekerja secara transparan dan profesional dalam menangani kasus ini, sehingga keputusan mereka untuk menetapkan Hasbi Hasan sebagai tersangka didasarkan pada bukti yang kuat dan objektif. Selain itu, perlu juga diambil tindakan untuk mencegah terjadinya korupsi di lembaga-lembaga tinggi di masa depan, dengan meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap kebijakan dan praktik pengadaan barang dan jasa di lembaga-lembaga tersebut.
Npm. :2256041042
Artikel tersebut melaporkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menetapkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Mahkamah Agung.
Tindakan KPK ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih berlanjut, dan tidak pandang bulu terhadap siapa pun, termasuk pejabat tinggi seperti Sekretaris MA. Dalam kasus ini, KPK diduga menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Hasbi Hasan sebagai tersangka, yang menunjukkan bahwa mereka bekerja secara profesional dan terus memerangi korupsi di Indonesia.
Namun, dalam konteks yang lebih luas, kasus ini juga menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia masih menjadi masalah yang serius dan belum sepenuhnya teratasi. Terlebih lagi, korupsi di lembaga-lembaga tinggi seperti Mahkamah Agung dapat memiliki dampak yang sangat merusak pada sistem peradilan dan integritas negara. Oleh karena itu, upaya KPK dalam memerangi korupsi di lembaga-lembaga tinggi sangat penting untuk menjaga integritas sistem peradilan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dalam hal ini, KPK harus bekerja secara transparan dan profesional dalam menangani kasus ini, sehingga keputusan mereka untuk menetapkan Hasbi Hasan sebagai tersangka didasarkan pada bukti yang kuat dan objektif. Selain itu, perlu juga diambil tindakan untuk mencegah terjadinya korupsi di lembaga-lembaga tinggi di masa depan, dengan meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap kebijakan dan praktik pengadaan barang dan jasa di lembaga-lembaga tersebut.