nama : tasya lingga febriola
npm : 2256041008

Sebagai seorang mahasiswa saya menganggapi pernyataan gubernur Lampung yang meminta wartawan untuk menghapus liputan berita tentang suatu acara yang viral di media sosial sebagai tindakan yang sangat tidak tepat dan berpotensi merusak kebebasan pers serta integritas jurnalisme. Berikut adalah beberapa alasan mengapa saya berpendapat demikian:
Kebebasan pers adalah hak fundamental yang harus dihormati dalam sebuah negara demokratis. Wartawan memiliki tugas penting untuk menyampaikan informasi yang akurat dan penting kepada masyarakat. Ketika sebuah acara menjadi viral di media sosial, itu menunjukkan minat publik yang signifikan terhadap peristiwa tersebut. Meminta wartawan untuk menghapus liputan berita tentang acara tersebut berarti membatasi hak masyarakat untuk mengetahui informasi yang relevan dan penting. Wartawan memiliki peran penting sebagai penjaga kebenaran, pengawas pemerintah, dan pembawa opini publik. Dengan melaporkan acara yang viral, wartawan memenuhi tugas pengawasan terhadap tindakan pemerintah dan pihak-pihak terkait. Meminta penghapusan liputan berita dapat menghambat proses pengawasan ini dan menciptakan ruang untuk penyensoran yang tidak seharusnya terjadi. Liputan berita yang komprehensif dan tidak terbatas adalah prasyarat untuk menjaga keterbukaan dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan. Ketika sebuah acara menjadi viral, publik memiliki kepentingan untuk memahami dan mengevaluasi implikasi serta konsekuensi dari peristiwa tersebut. Dengan meminta wartawan untuk menghapus liputan berita, gubernur mengurangi transparansi dan menghilangkan kesempatan bagi publik untuk mengakses informasi yang relevan.
Jurnalis sendiri memiliki kode etik yang harus diikuti, termasuk prinsip-prinsip seperti akurasi, objektivitas, dan kemandirian. Mereka bertanggung jawab untuk menyajikan fakta yang dapat diverifikasi secara obyektif kepada masyarakat. Menghapus liputan berita hanya karena gubernur tidak setuju dengan kontennya melanggar prinsip-prinsip etika jurnalistik dan merusak integritas profesi tersebut.

nama : tasya lingga febriola
npm : 2256041008


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menetapkan tersangka baru kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).
yaitu Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan
tanggapan saya tindakan yang diambil oleh KPK untuk menetapkan Hasbi Hasan sebagai tersangka harus dihormati dan diproses secara adil melalui sistem peradilan yang independen dan transparan. Oleh karena itu, langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan prosedur yang tepat guna memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakadilan yang terjadi dalam proses penegakan hukum. Namun, sebagai sebuah lembaga yang bertugas menegakkan hukum, KPK memiliki kewajiban untuk melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti-bukti yang kuat sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Oleh karena itu, kita harus memberikan kesempatan bagi KPK untuk melakukan tugasnya tanpa adanya campur tangan atau intervensi dari pihak manapun. dan berharap bahwa KPK akan terus berjuang dalam memberantas korupsi dan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan berkeadilan untuk semua pihak, termasuk bagi pejabat publik yang terlibat dalam tindak korupsi.

nama : tasya lingga febriola
npm : 2256041008
kelas : mandiri A

tanggapan saya seharusnya kita memandang kasus tersebut dari sudut pandang yang objektif dan bijak. Di satu sisi upaya perbaikan jalan-jalan rusak tentu saja merupakan suatu hal yang positif dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Namun, di sisi lain, jika upaya tersebut hanya dilakukan semata-mata untuk menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo, maka hal tersebut patut dipertanyakan.
kita seharusnya mengkritisi upaya-upaya pemerintah yang hanya dilakukan untuk kepentingan politik semata. Lebih baik jika upaya perbaikan jalan-jalan tersebut dilakukan secara konsisten dan terus menerus tanpa harus menunggu kunjungan dari seorang presiden atau tokoh penting lainnya. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan aspek keuangan dari upaya tersebut. apakah upaya perbaikan jalan-jalan tersebut dilakukan secara efektif dan efisien ataukah hanya akan membuang-buang anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih penting dan mendesak. juga dapat memberikan solusi alternatif bagi pemerintah dalam menangani masalah infrastruktur. misalnya dengan memberikan masukan dan saran yang konstruktif mengenai cara-cara yang lebih tepat dan efektif dalam mengelola anggaran infrastruktur. kita juga bisa melakukan gerakan-gerakan yang positif, seperti melakukan kampanye kesadaran masyarakat untuk menjaga infrastruktur yang ada agar tidak cepat rusak dan meminta pertanggungjawaban dari pemerintah atas pengelolaan anggaran infrastruktur yang transparan dan akuntabel.

nama : tasya lingga febriola
npm : 2256041008

Menurut tanggapan saya setelah melihat berita dan video youtube transaksi janggal senilai Rp 349 Triliun .Dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menegaskan akan membuka semua transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama komisi III DPR RI. Dia meminta agar para anggota Komisi III DPR yang lantang berbicara dan ingin tahu kejelasan soal transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu untuk hadir dalam RDP tersebut. dalam rapat mahfud menjelaskan bermula dari transaksi janggal dan terbagi ke tiga kelompok, salah satunya transaksi keuangan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 35 triliun , Kemudian, ada transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh datanya sebesar Rp 261 trilun , dan pegawai kemenkeu dengan pihak lain sebesar 53 triliun
"Sehingga jumlahnya sebesar Rp 349 triliun.
Mahfud lalu membeberkan ada 491 aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu yang terlibat dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. Dan juga pihak lain yang terlibat terdiri dari 13 orang ASN kementerian/lembaga lain dan 570 orang non-ASN sehingga totalnya mencapai 570 orang terlibat. Dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta tidak ada yang menghalangi dari pengamatan saya juga sepertinya arteria dahlan menghalangi penyidikan ini maupun penegakan hukum .

nama : tasya lingga febriola
npm : 2256041008
perwakilan dari kel 3
izin bertanya
1. asas - asas apa saja yang terdapat pada undang undang tindakan pidana pencucian uang ?
2 siapa saja subjek hukum dalam tindakan pidana pencucian uang ?