Nama: Jihan Aghniya
NPM: 2256041010
NPM: 2256041010
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Jihan Aghniya
IEKP Man A 2024 -> PRESENSI KE-9 -> PRESENSI KE-9 -> Re: PRESENSI KE-9
Jihan Aghniya གིས-
Nama: Jihan Aghniya
NPM: 2256041010
NPM: 2256041010
HAN MAN.A 2023 -> Diskusi HAN -> Diskusi HAN -> Re: Diskusi HAN
Jihan Aghniya གིས-
Nama: Jihan Aghniya
NPM: 2256041010
Berdasarkan gagasan Bapak Dedy Hermawan terkait peluang Rahmat Mirzani Djausal dan Eva Dwiana dalam Pilwakot 2024, beginilah hasil yang saya dapat dari mengkaji gagasan tersebut dari aspek Hukum Administrasi Negara, sebagai berikut:
Menurut Dedy Hermawan, faktor individu menjadi penentu tertinggi seseorang dapat memenangkan kontestasi Pilwakot jika dibandingkan dengan faktor lain, seperti faktor partai politik pengusung. "Parpol itu tidak selalu menjadi faktor penentu kemenangan, tetapi kinerja dan tingkat popularitas seseorang yang menjadi penentunya, parpol itu hanya menjadi tiket"
Akan tetapi, dari aspek Hukum Administrasi Negara faktor partai politik pengusung juga sangat penting dalam kontestasi Pilwakot. Hal ini karena partai politik pengusung memiliki peran penting dalam menentukan calon yang akan diusung pada kontestasi Pilwakot. Selain itu, partai politik pengusung juga memiliki peran dalam mengawal pelaksanaan program kerja calon yang diusungnya.
Dari aspek kajian Hukum Administrasi Negara, penting untuk dicatat bahwa keberhasilan seorang calon dalam suatu pemilihan tidak hanya ditentukan oleh faktor calon itu sendiri, tetapi juga oleh kerangka hukum dan kelembagaan yang mengatur proses pemilihan. Kerangka hukum harus memastikan bahwa pemilu itu bebas, adil, dan transparan, dan semua kandidat memiliki kesempatan yang sama untuk berkampanye dan akses ke sumber daya. Kerangka kelembagaan, termasuk komisi pemilu dan otoritas terkait lainnya, harus memastikan bahwa pemilu dilakukan sesuai dengan hukum dan setiap pelanggaran ditangani dengan cepat dan efektif.
Oleh karena itu, meskipun faktor individu seperti popularitas dan elektabilitas penting karena zaman sekarang untuk bisa dikenal orang banyak itu melalui sosmed, zaman sekarang dengan cara aktif di medsos membuat konten edukatif dengan masyarakat itu secara tidak langsung calon Pilwakot telah berkampanye. Contohnya seperti Pak Ganjar dengan kontennya di Tiktok bersama masyarakat yang secara tidak langsung itu merupakan kampanye yang dapat meningkatkan peluang untuk bersaing dalam pemilihan nantinya. Selain itu tidak boleh menutupi pentingnya proses pemilu yang adil dan transparan yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
NPM: 2256041010
Berdasarkan gagasan Bapak Dedy Hermawan terkait peluang Rahmat Mirzani Djausal dan Eva Dwiana dalam Pilwakot 2024, beginilah hasil yang saya dapat dari mengkaji gagasan tersebut dari aspek Hukum Administrasi Negara, sebagai berikut:
Menurut Dedy Hermawan, faktor individu menjadi penentu tertinggi seseorang dapat memenangkan kontestasi Pilwakot jika dibandingkan dengan faktor lain, seperti faktor partai politik pengusung. "Parpol itu tidak selalu menjadi faktor penentu kemenangan, tetapi kinerja dan tingkat popularitas seseorang yang menjadi penentunya, parpol itu hanya menjadi tiket"
Akan tetapi, dari aspek Hukum Administrasi Negara faktor partai politik pengusung juga sangat penting dalam kontestasi Pilwakot. Hal ini karena partai politik pengusung memiliki peran penting dalam menentukan calon yang akan diusung pada kontestasi Pilwakot. Selain itu, partai politik pengusung juga memiliki peran dalam mengawal pelaksanaan program kerja calon yang diusungnya.
Dari aspek kajian Hukum Administrasi Negara, penting untuk dicatat bahwa keberhasilan seorang calon dalam suatu pemilihan tidak hanya ditentukan oleh faktor calon itu sendiri, tetapi juga oleh kerangka hukum dan kelembagaan yang mengatur proses pemilihan. Kerangka hukum harus memastikan bahwa pemilu itu bebas, adil, dan transparan, dan semua kandidat memiliki kesempatan yang sama untuk berkampanye dan akses ke sumber daya. Kerangka kelembagaan, termasuk komisi pemilu dan otoritas terkait lainnya, harus memastikan bahwa pemilu dilakukan sesuai dengan hukum dan setiap pelanggaran ditangani dengan cepat dan efektif.
Oleh karena itu, meskipun faktor individu seperti popularitas dan elektabilitas penting karena zaman sekarang untuk bisa dikenal orang banyak itu melalui sosmed, zaman sekarang dengan cara aktif di medsos membuat konten edukatif dengan masyarakat itu secara tidak langsung calon Pilwakot telah berkampanye. Contohnya seperti Pak Ganjar dengan kontennya di Tiktok bersama masyarakat yang secara tidak langsung itu merupakan kampanye yang dapat meningkatkan peluang untuk bersaing dalam pemilihan nantinya. Selain itu tidak boleh menutupi pentingnya proses pemilu yang adil dan transparan yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
Nama: Jihan Aghniya
NPM: 2256041010
Menurut saya, ini berkaitan dengan Kebebasan Pers dan hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Bapak Arinal tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan wartawan atau memerintahkan mereka untuk menghapus rekaman liputan karena tindakan ini dapat melanggar Kebebasan Pers. Wartawan memiliki tanggung jawab untuk meliput kegiatan bapak Arinal dan memberikan informasi yang objektif kepada publik. Memerintahkan wartawan untuk menghapus rekaman liputan dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas yang diperlukan dalam sistem demokratis. Meliput kegiatan publik figur seperti bapak Arinal dalam sebuah acara "Sosialisasi dan Pembinaan Pelayanan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji 2023" pada tanggal 15 Mei 2023 adalah tanggung jawab wartawan untuk memberikan informasi yang benar dan akurat kepada publik, sehingga masyarakat mendapat informasi berdasarkan fakta yang ada.
NPM: 2256041010
Menurut saya, ini berkaitan dengan Kebebasan Pers dan hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Bapak Arinal tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan wartawan atau memerintahkan mereka untuk menghapus rekaman liputan karena tindakan ini dapat melanggar Kebebasan Pers. Wartawan memiliki tanggung jawab untuk meliput kegiatan bapak Arinal dan memberikan informasi yang objektif kepada publik. Memerintahkan wartawan untuk menghapus rekaman liputan dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas yang diperlukan dalam sistem demokratis. Meliput kegiatan publik figur seperti bapak Arinal dalam sebuah acara "Sosialisasi dan Pembinaan Pelayanan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji 2023" pada tanggal 15 Mei 2023 adalah tanggung jawab wartawan untuk memberikan informasi yang benar dan akurat kepada publik, sehingga masyarakat mendapat informasi berdasarkan fakta yang ada.
Nama: Jihan Aghniya
NPM: 2256041010
Menurut pendapat saya terkait kasus Hasbi Hasan yang sebelumnya ditetapkan sebagai putra terbaik Lampung dan Guru Besar Hukum Ekonomi Islam Universitas Lampung pada Maret 2022, ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait penanganan perkara di MA. Ini menunjukan KPK terus berupaya memberantas korupsi dan menghukum siapapun yang terbukti melakukan korupsi, sekalipun mereka menduduki jabatan tinggi di lembaga negara seperti MA.
Meski prestasi Hasbi Hasan patut diacungi jempol, kasus suap terkait namanya menunjukkan bahwa setiap orang, apapun jabatan dan prestasinya, jika terbukti benar dia terbukti pelaku suap maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Kasus ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif terhadap siapapun, termasuk pejabat publik dan individu yang telah mencapai prestasi tertentu. Ini menjadi gambaran bagi masyarakat untuk tidak mudah terlena dengan gelar atau jabatan seseorang, tetap harus mempertimbangkan keutuhan, kesatuan dan kejujuran dalam mengambil keputusan dalam bertindak.
NPM: 2256041010
Menurut pendapat saya terkait kasus Hasbi Hasan yang sebelumnya ditetapkan sebagai putra terbaik Lampung dan Guru Besar Hukum Ekonomi Islam Universitas Lampung pada Maret 2022, ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait penanganan perkara di MA. Ini menunjukan KPK terus berupaya memberantas korupsi dan menghukum siapapun yang terbukti melakukan korupsi, sekalipun mereka menduduki jabatan tinggi di lembaga negara seperti MA.
Meski prestasi Hasbi Hasan patut diacungi jempol, kasus suap terkait namanya menunjukkan bahwa setiap orang, apapun jabatan dan prestasinya, jika terbukti benar dia terbukti pelaku suap maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Kasus ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif terhadap siapapun, termasuk pejabat publik dan individu yang telah mencapai prestasi tertentu. Ini menjadi gambaran bagi masyarakat untuk tidak mudah terlena dengan gelar atau jabatan seseorang, tetap harus mempertimbangkan keutuhan, kesatuan dan kejujuran dalam mengambil keputusan dalam bertindak.