Nama: Fahmi
Npm: 2256041051
Kelas: Mandiri B

Dalam artikel tersebut Dedy Hermawan berpendapat bahwa faktor individu menjadi penentu tertinggi seseorang dapat memenangkan kontestasi Pilwakot jika dibandingkan dengan faktor lain, seperti faktor partai politik pengusung.

Faktor individu mencakup kemampuan, integritas, dan popularitas kandidat. Kandidat yang memiliki kemampuan, integritas, dan popularitas yang baik dapat menarik dukungan dari partai politik pengusung dan masyarakat secara luas. Namun, dukungan dari partai politik pengusung juga sangat penting dalam memenangkan kontestasi Pilwakot, karena partai politik pengusung dapat memberikan sumber daya dan jaringan yang dapat membantu kandidat dalam kampanye dan memobilisasi dukungan dari masyarakat. Dalam konteks Pilwakot, partai politik pengusung juga dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh kandidat jika terpilih.

Secara keseluruhan, komentar Dedy Hermawan pada artikel tersebut memberikan pandangan yang cukup realistis dan mempertimbangkan faktor-faktor penting dalam memenangkan Pilwakot. Selain itu, dalam kajian hukum administrasi perlu diperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan dalam penyelenggaraan proses pemilu. Bertindak adil dan mematuhi peraturan yang berlaku akan memastikan integritas pemilu dan kesempatan yang sama bagi semua kandidat.

Nama: Fahmi
Npm: 2256041051

Korupsi merupakan penyakit sosial yang merugikan negara, masyarakat, dan perekonomian secara luas. Diperlukan upaya yang serius untuk memastikan bahwa pelaku korupsi tidak luput dari jeratan hukum. Proses hukum harus berjalan tanpa intervensi politik, bebas dari tekanan, dan dijamin independensinya. Jika benar adanya bahwa Hasbi Hasan telah ditetapkan sebagai tersangka, hal ini menunjukkan adanya dugaan tindak korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di Mahkamah Agung. Ini merupakan sebuah peringatan serius bahwa korupsi dapat melanda institusi yang seharusnya menjadi penegak hukum di negara kita. Dalam kasus seperti ini, penting bagi proses hukum untuk berjalan dengan adil dan transparan. Kasus seperti ini juga mengingatkan kita akan pentingnya memperkuat integritas dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga pemerintahan. Semoga kasus ini dapat menjadi momentum untuk lebih meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan korupsi di Indonesia.

Nama: Fahmi
Npm: 2256041051

Pendapat saya;
Dengan menghapus liputan berita, pemerintah dapat menciptakan ketidaktransparan yang berpotensi menyembunyikan informasi yang penting. Gubernur Lampung sebaiknya menggunakan pendekatan lain dalam menghadapi situasi ini. Sebagai contoh, dapat dilakukan klarifikasi atau penjelasan mengenai acara tersebut melalui konferensi pers atau siaran resmi. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat memperoleh informasi yang benar dan dapat membentuk pemahaman yang lebih lengkap.

Nama: Fahmi
Npm: 2256041051

Arti kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung ialah bertujuan untuk melihat secara langsung tentang kebenaran video viral tentang jalanan rusak di Lampung, dan setelah kunjungan kemarin memang benar adanya bahwa infrastruktur jalanan di Lampung sangat buruk terutama di Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian untuk mengambil tindakan lebih lanjut, Presiden Jokowi menyatakan akan diambil alih oleh pemerintah pusat juga akan segera diadakannya perbaikan jalan bulan juni mendatang setelah proses pelelangan oleh Menteri PUPR, dengan menggunakan anggaran dari pemerintah pusat namun hanya sebagian dan sebagian lagi dari anggaran pemerintah daerah. Presiden Jokowi pun mengatakan bahwa setiap jalan memiliki penanggung jawabnya masing masing, seperti jalan nasional ialah tanggung jawab pemerintah pusat, jalan provinsi merupakan tanggung jawab gubernur, dan jalan kabupaten adalah tanggung jawab bupati/wali kota, bukan semua jalan jdi tanggung jawab pemerintah pusat.

https://youtu.be/cpSfVUqOufs

Nama: Fahmi
Npm: 2256041051

• Tanggapan pribadi
Tanggapan saya mengenai hal tersebut adalah,
pemerintah diharapkan lebih prihatin dan peduli dengan keadaan jalan yang rusak di berbagai daerah di Provinsi Lampung dan untuk tidak abai dalam pengawasan perbaikan jalan. Dalam pemilihan bahan material sebaiknya harus yang berkualitas tinggi agar tahan lama dan tidak mudah rusak, dikhawatirkan karena pengerjaannya sistem kebut pemerintah lalai dalam meneliti bahan material yang digunakan takutnya jika tidak menggunakan bahan berkualitas jalanan yang belum lama di perbaiki akan kembali rusak. Untuk kedepannya semoga pemerintah lebih peduli dalam pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung.