Nama:RAKAI PIKATAN
2216041072

Mahfud MD menekankan bahwa proses hukum harus berjalan secara adil dan tidak ada yang dikecualikan dari proses penyidikan. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum.

Dalam kesempatan ini, Mahfud MD juga menekankan pentingnya menjaga solidaritas dan integritas antara sesama anggota partai politik dalam menanggapi kasus hukum yang sedang berjalan.

Kesimpulan dari berita tersebut adalah bahwa Mahfud MD menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan secara adil dan tidak memandang siapa pelakunya, bahkan jika pelakunya adalah anggota DPR RI atau pejabat publik lainnya. Mahfud juga mengingatkan bahwa lembaga penegak hukum harus bebas dari tekanan politik dan semua pihak harus menghormati independensi lembaga tersebut. Ia menekankan pentingnya menjaga solidaritas dan integritas antara sesama anggota partai politik dalam menanggapi kasus hukum yang sedang berjalan. Pernyataan Mahfud terkait dengan kasus dugaan suap pengadaan proyek infrastruktur di Kabupaten Lampung Selatan yang melibatkan anggota DPR RI dari Partai Golkar.

Rakai Pikatan
2216041072

Pada hasil tugas kelompok 4 dibagian kesimpulan menyatakan bahwa oknum yg melakukan tindakan korupsi akan mendapatkan sanksi yg tegas,pertanyaan dari saya mengapa di indonesia tingkat korupsi masih tinggi apakah keefesienan dari sanksi tersebut blm menyentuh batas maximal? Apakah menurut mu ada yg perlu diubah dari sistem perundang2an indonesia tentang korupsi

NAMA:Rakai Pikatan
Npm:2216041072

Kedudukan Pemerintah atau administrasi negara mempunyai kedudukan sebagai wakil dari

lembaga publik, dan sebagai wakil dari badan hukum privat. Kewenangan Pemerintah Sesuai
asas legalitas bahwa pemerintah diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam
kewenangannyaKedudukan Pemerintah atau administrasi negara mempunyai kedudukan sebagai wakil dari lembaga publik, dan sebagai wakil dari badan hukum privat. Kewenangan Pemerintah Sesuai asas legalitas bahwa pemerintah diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam kewenangannya. Asas legalitas merupakan prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama negara hukum sistem continental. asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan dan pemerintahan harus memilik legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan Tindakan hukum publik adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Tindakan hukum publik ini dilakukan berdasarkan kewenangan pemerintah yang bersifat hukum publik yang hanya dapat lahirdari kewenangan yang bersifat hukum publik pula

Nama:Rakai Pikatan
Npm:2216041072
Reguler b
Negara hukum merupakan sebuah negara yang mengatur
pemerintahan berdasarkan konstitusi atauperaturan dasar
dalam menyelenggarakan roda pemerintahannya.
Pada pasal 1 sudah menjelaskan bahwa indonesia termasuk negara hukum yang berbunyikan,
Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
“Negara Indonesia adalah Negara hukum”.
Kondisi penegakan hukum (law enforcement) di Indonesia saat ini sedang mengalami krisis dan “sakit”. Fenomena ini terjadi karena aparat penegak hukum yang merupakan elemen penting dalam proses penegakkan hukum sering kali terlibat dalam berbagai macam kasus pidana, terutama kasus korupsi. Maka diperlukan lah pembentuk pembentuk norma hukum menurut Hans Kelsen diharapkan menjadi suatu negara hukum tidak bertindak sewenangnya dan menjalankan prinsip dengan benar

RAKAI PIKATAN
2216041072