NAMA : Malva Zahra Ramadhani
NPM : 221701175
KELAS : A
NPM : 221701175
KELAS : A
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Malva Zahra Ramadhani
Malva Zahra Ramadhani
2217011175
A
Artikel "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni secara mendalam menganalisis bahwa implementasi pemilihan kepala daerah di Indonesia belum sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai demokratis yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Meskipun pilkada merupakan bagian esensial dari proses demokrasi, praktiknya sering kali menyimpang dari prinsip-prinsip fundamental Pancasila, terutama terkait musyawarah, kejujuran, dan semangat kolektif demi kepentingan bersama. Proses pemilihan ini kerap kali diwarnai oleh konflik internal, kampanye negatif, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi itu sendiri.
Menurut pandangan saya, situasi ini merefleksikan miskonsepsi terhadap esensi pemilu, yang seringkali hanya dipandang sebagai prosedur politik formal belaka, alih-alih sebagai instrumen untuk mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan moralitas sebagai warga negara. Demokrasi yang selaras dengan Pancasila seharusnya mewujudkan ruang partisipasi rakyat yang riil, yang tidak terbatas hanya pada saat pemilihan, melainkan juga berkelanjutan dalam kehidupan bernegara secara adil, jujur, dan bebas dari dominasi elite politik tertentu.
Lebih lanjut, jurnal ini menyoroti bahwa peran partai politik semakin menjauh dari esensi demokrasi yang diamanatkan oleh Pancasila. Dalam realitanya, proses nominasi kepala daerah seringkali ditentukan oleh kelompok elite partai yang terbatas, bukan berdasarkan pertimbangan kualitas dan integritas calon yang sesungguhnya. Kondisi ini membuka celah bagi praktik politik transaksional yang berpotensi mengganggu independensi kepala daerah terpilih dan merusak prinsip netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi. Dari perspektif seorang mahasiswa, fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun reformasi politik telah terjadi, perubahan yang ada belum menyentuh akar permasalahan dalam sistem demokrasi kita secara mendasar.
Oleh karena itu, menjadi krusial untuk memperkuat regulasi dan pendidikan politik yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Tujuannya adalah agar pemilu tidak sekadar menjadi arena kontestasi kekuasaan, melainkan juga berfungsi sebagai sarana untuk menghidupkan kembali semangat musyawarah dan prinsip kerakyatan yang terkandung dalam sila keempat. Melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, diharapkan demokrasi di Indonesia dapat berkembang dengan karakter yang kuat dan sesuai dengan cita-cita Pancasila sebagai fondasi negara. Hal ini akan berkontribusi pada terciptanya sistem politik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat.
2217011175
A
Artikel "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni secara mendalam menganalisis bahwa implementasi pemilihan kepala daerah di Indonesia belum sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai demokratis yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Meskipun pilkada merupakan bagian esensial dari proses demokrasi, praktiknya sering kali menyimpang dari prinsip-prinsip fundamental Pancasila, terutama terkait musyawarah, kejujuran, dan semangat kolektif demi kepentingan bersama. Proses pemilihan ini kerap kali diwarnai oleh konflik internal, kampanye negatif, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi itu sendiri.
Menurut pandangan saya, situasi ini merefleksikan miskonsepsi terhadap esensi pemilu, yang seringkali hanya dipandang sebagai prosedur politik formal belaka, alih-alih sebagai instrumen untuk mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan moralitas sebagai warga negara. Demokrasi yang selaras dengan Pancasila seharusnya mewujudkan ruang partisipasi rakyat yang riil, yang tidak terbatas hanya pada saat pemilihan, melainkan juga berkelanjutan dalam kehidupan bernegara secara adil, jujur, dan bebas dari dominasi elite politik tertentu.
Lebih lanjut, jurnal ini menyoroti bahwa peran partai politik semakin menjauh dari esensi demokrasi yang diamanatkan oleh Pancasila. Dalam realitanya, proses nominasi kepala daerah seringkali ditentukan oleh kelompok elite partai yang terbatas, bukan berdasarkan pertimbangan kualitas dan integritas calon yang sesungguhnya. Kondisi ini membuka celah bagi praktik politik transaksional yang berpotensi mengganggu independensi kepala daerah terpilih dan merusak prinsip netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi. Dari perspektif seorang mahasiswa, fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun reformasi politik telah terjadi, perubahan yang ada belum menyentuh akar permasalahan dalam sistem demokrasi kita secara mendasar.
Oleh karena itu, menjadi krusial untuk memperkuat regulasi dan pendidikan politik yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Tujuannya adalah agar pemilu tidak sekadar menjadi arena kontestasi kekuasaan, melainkan juga berfungsi sebagai sarana untuk menghidupkan kembali semangat musyawarah dan prinsip kerakyatan yang terkandung dalam sila keempat. Melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, diharapkan demokrasi di Indonesia dapat berkembang dengan karakter yang kuat dan sesuai dengan cita-cita Pancasila sebagai fondasi negara. Hal ini akan berkontribusi pada terciptanya sistem politik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat.
Malva Zahra Ramadhani
2217011175
A
Artikel "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni secara mendalam menganalisis bahwa implementasi pemilihan kepala daerah di Indonesia belum sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai demokratis yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Meskipun pilkada merupakan bagian esensial dari proses demokrasi, praktiknya sering kali menyimpang dari prinsip-prinsip fundamental Pancasila, terutama terkait musyawarah, kejujuran, dan semangat kolektif demi kepentingan bersama. Proses pemilihan ini kerap kali diwarnai oleh konflik internal, kampanye negatif, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi itu sendiri.
Menurut pandangan saya, situasi ini merefleksikan miskonsepsi terhadap esensi pemilu, yang seringkali hanya dipandang sebagai prosedur politik formal belaka, alih-alih sebagai instrumen untuk mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan moralitas sebagai warga negara. Demokrasi yang selaras dengan Pancasila seharusnya mewujudkan ruang partisipasi rakyat yang riil, yang tidak terbatas hanya pada saat pemilihan, melainkan juga berkelanjutan dalam kehidupan bernegara secara adil, jujur, dan bebas dari dominasi elite politik tertentu.
Lebih lanjut, jurnal ini menyoroti bahwa peran partai politik semakin menjauh dari esensi demokrasi yang diamanatkan oleh Pancasila. Dalam realitanya, proses nominasi kepala daerah seringkali ditentukan oleh kelompok elite partai yang terbatas, bukan berdasarkan pertimbangan kualitas dan integritas calon yang sesungguhnya. Kondisi ini membuka celah bagi praktik politik transaksional yang berpotensi mengganggu independensi kepala daerah terpilih dan merusak prinsip netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi. Dari perspektif seorang mahasiswa, fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun reformasi politik telah terjadi, perubahan yang ada belum menyentuh akar permasalahan dalam sistem demokrasi kita secara mendasar.
Oleh karena itu, menjadi krusial untuk memperkuat regulasi dan pendidikan politik yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Tujuannya adalah agar pemilu tidak sekadar menjadi arena kontestasi kekuasaan, melainkan juga berfungsi sebagai sarana untuk menghidupkan kembali semangat musyawarah dan prinsip kerakyatan yang terkandung dalam sila keempat. Melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, diharapkan demokrasi di Indonesia dapat berkembang dengan karakter yang kuat dan sesuai dengan cita-cita Pancasila sebagai fondasi negara. Hal ini akan berkontribusi pada terciptanya sistem politik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat.
2217011175
A
Artikel "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni secara mendalam menganalisis bahwa implementasi pemilihan kepala daerah di Indonesia belum sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai demokratis yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Meskipun pilkada merupakan bagian esensial dari proses demokrasi, praktiknya sering kali menyimpang dari prinsip-prinsip fundamental Pancasila, terutama terkait musyawarah, kejujuran, dan semangat kolektif demi kepentingan bersama. Proses pemilihan ini kerap kali diwarnai oleh konflik internal, kampanye negatif, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi itu sendiri.
Menurut pandangan saya, situasi ini merefleksikan miskonsepsi terhadap esensi pemilu, yang seringkali hanya dipandang sebagai prosedur politik formal belaka, alih-alih sebagai instrumen untuk mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan moralitas sebagai warga negara. Demokrasi yang selaras dengan Pancasila seharusnya mewujudkan ruang partisipasi rakyat yang riil, yang tidak terbatas hanya pada saat pemilihan, melainkan juga berkelanjutan dalam kehidupan bernegara secara adil, jujur, dan bebas dari dominasi elite politik tertentu.
Lebih lanjut, jurnal ini menyoroti bahwa peran partai politik semakin menjauh dari esensi demokrasi yang diamanatkan oleh Pancasila. Dalam realitanya, proses nominasi kepala daerah seringkali ditentukan oleh kelompok elite partai yang terbatas, bukan berdasarkan pertimbangan kualitas dan integritas calon yang sesungguhnya. Kondisi ini membuka celah bagi praktik politik transaksional yang berpotensi mengganggu independensi kepala daerah terpilih dan merusak prinsip netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi. Dari perspektif seorang mahasiswa, fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun reformasi politik telah terjadi, perubahan yang ada belum menyentuh akar permasalahan dalam sistem demokrasi kita secara mendasar.
Oleh karena itu, menjadi krusial untuk memperkuat regulasi dan pendidikan politik yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Tujuannya adalah agar pemilu tidak sekadar menjadi arena kontestasi kekuasaan, melainkan juga berfungsi sebagai sarana untuk menghidupkan kembali semangat musyawarah dan prinsip kerakyatan yang terkandung dalam sila keempat. Melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, diharapkan demokrasi di Indonesia dapat berkembang dengan karakter yang kuat dan sesuai dengan cita-cita Pancasila sebagai fondasi negara. Hal ini akan berkontribusi pada terciptanya sistem politik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat.
NAMA : Malva Zahra Ramadhani
NPM : 2217011175
KELAS : A
NPM : 2217011175
KELAS : A
NAMA : Malva Zahra Ramadhani
NPM : 2217011175
KELAS : A
NPM : 2217011175
KELAS : A