Nama : Belva Egalita
Npm : 2206061009
Prodi : D3 Administrasi Perkantoran

Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya.

Adakalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara atau pun keinginan dari sekelompok orang belaka.

Pada dasarnya ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan (penggantian konstitusi). Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia. Sistem yang kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat.

Nama : Belva Egalita
NPM : 2206061009
Kelas : D3 Administrasi Perkantoran

Nama : Belva Egalita
Npm : 2206061009
Kelas : D3 Administrasi Perkantoran

1. Menurut saya hal positif nya adalah ketegasan pemerintah untuk memutuskan tali persebaran COVID-19 sudah sangat baik karna mereka tidak ingin memperluas penyebaran virus yang berbahaya ini yang menyebabkan kenaikan angka kematiian setiap harinya dan masyarakat yang di isolasi karna terkena virus ini. Tapi, masyarakat masi banyak yang melanggar aturan dari pemerintah ini di karnakan :
1. Kurangnya kesadaran masyakakat terhadap bahaya virus ini.
2. Sulitnya masyarakat untuk membiasakan memakai masker.
3. Pengaruh ekonomi yang mengharuskan masyakarat untuk mencari penghasilan di luar rumah.

2. Negara Akan Hancur Tanpa Konstitusi.
Konstitusi adalah pemberi pegangan sekaligus pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara. Tanpa kosntitusi, sebuah negara tidak akan mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakatnya. Tanpa konstitusi, tidak ada yang mengatur hak-hak asasi warga negaranya. Hal ini akan memicu banyak konflik dan perseteruan karena masing-masing individu berusaha mencapai keinginannya tanpa menghormati hak asasi orang lain.

3. - Masuknya berbagai macam kebudayaan yang ada di dunia.
- Muncul berbagai macam kegiatan radikalisme yang ada di dalam negeri.
- Virus COVID-19 yang menyebar dan mengancam kesehatan, ekonomi dan negara Republik Indonesia.

4. Yang perlu di perbaiki adalah :
1. upaya pemerintah dengan memprioritaskan daerah-daerah tertinggal. Upaya ini dilakukan agar kecemburuan sosial atau pun ekonomi antar daerah dapat diminimalkan, sehingga rasa persatuan dan kesatuan dapat terjalin lebih erat
2. Upaya lingkungan sekolah bahkan lingkungan keluarga untuk mengajarkan rasa saling menghormati. Salah satunya seperti perbedaan Ras. Karna di zaman sekarang masi banyak manusia yang melalukan bullying terhadap suatu golongan yang berbeda terhadap golongan lainnya seperti ras berkulit hitam.

Belva Egalita
2206061009
Administrasi Perkantoran