Nama : Laila Nur Azizah
Npm : 2211011051
Kelas : S1 Manajemen (A)

Analisis Jurnal

URGENSI PENEGASAN PANCASILA
SEBAGAI DASAR NILAI PENGEMBANGAN IPTEK

Dapat kita ketahui bersama bahwa Kehadiran IPTEK ditengah-tengah kita akan memberikan kemudahan dan memecahkan berbagi persoalan hidup dan kehidupan yang dihadapi manusia.
Sehingga urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK adalah sebagai berikut :
1. Setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)yang dikembangkan di Indoenesia haruslah berdasar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
2. Setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilainilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek.
3. Pancasila dijadikan sebagai rambu-rambu normatif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia agar nantinya mampu mengendalikan diri serta tidak keluar dari cara berpikir bangsa Indonesia.

Nama : Laila Nur Azizah
Npm : 2211011051
Kelas : S1 Manajemen A
Analisis Jurnal

Pengaruh Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pancasila dalam Menyikapi
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Diketahui bahwa
globalisasi berlangsung melalui dua
dimensi dalam interaksi antar bangsa, yaitu
dimensi ruang dan waktu. Ruang makin
dipersempit dan waktu makin dipersingkat
dalam interaksi dan komunikasi pada skala
dunia. Globalisasi berlangsung di semua
bidang kehidupan seperti bidang ideologi,
politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan
keamanan dan lain- lain. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor
pendukung utama dalam globalisasi.
Dalam perkembangan teknologi
begitu cepat sehingga segala informasi
dengan berbagai bentuk dan kepentingan
dapat tersebar luas ke seluruh dunia.
Dalam
pelaksanaannya Pendidikan Pancasila di
Perguruan Tinggi memunyai dasar-dasar,
yaitu
(1) Dasar
Filosofis;
Ketika Republik Indonesia
diproklamasikan pasca Perang Dunia
kedua.
(2) Dasar
Sosiologis;
Kebhinekaan dimana agama, ras, etnik, bahasa, tradisi budaya penuh perbedaan,
menyebabkan
ideologi Pancasila bisa diterima sebagai
ideologi pemersatu.
(3) Dasar Yuridis;
Pancasila
sebagai norma dasar negara dan dasar
negara Republik Indonesia yang berlaku.

Dapat dikatakan juga bahwa globalisasi memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat tergantung mereka mennyikapi dan menilainya.

Nama : Laila Nur Azizah
Npm : 2211011051
Kelas : S1 Manajemen A
analisis video

Pancasila Sebagai Dasar Pengembang IPTEK

Dapat kita ketahui bahwa IPTEK adalah hasil karya manusia yang dipergunakan untuk membantu keperluan manusia dalam menghadapi kehidupannya.
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan hal penting dalam perkembangan ilmu dan teknologi.
Sila-sila Pancasila yang menjadi sistem etika dalam pengembangan IPTEK yaitu
Berdasarkan sila kesatu IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan tetapi juga di pertimbangkan maksud dan akibatnya.
sila kedua menjelaskan bahwa dalam mengembangkan IPTEK harus beradab dan bermoral.
sila ketiga kita dapat mengembangkan rasa nasionalisme.
sila keempat dijelaskan bahwa setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK dan Menghormati pendapat orang lain.
sila yang kelima dalam pengembangan IPTEK harus menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusia.

Nama : Laila Nur Azizah
Npm : 2211011051
Kelas : S1 Manajemen (A)

Nama : Laila Nur Azizah
Npm : 2211011051
S1 MANAJEMEN
A. Dimulai pada awal kemerdekaan yakni pada masa orde lama kemudian digantikan dengan masa orde baru sampai setelah datangnya era reformasi pada tahun 1998 hingga bergulir sampai dengan saat ini. Seiring dengan perubahan masa maka sistem perpolitikan di Indonesia pun kian berubah, didalam massa transisi tersebut yang pada dahulnnya sistem perpolitikan lebih mengarah ke otoritarian, namun sekarang masuk kearah demokrasi.
Didalam masa transisi tersebut telah dilakukan perubahan-perubahan pada tatanan perpolitikan yang sangat fundamental atau mendasar. Akan tetapi pada dasarnya tatanan kehidupan politik yang demokrasi tersebut pada saat ini tidak mencerminkan mengenai asas maupun nilai yang terkandung di dalam tatanan perpolitikan yang demokrasi tersebut.
Etika politik di Indonesia sendiri pada asas legalitasnya termuat didalam TAP MPR NO.IV TAHUN 2001 TENTANG ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA.
“Menurut Frans Magnus Suseno Bahwa Etika politik memberikan patokan-patokan, orientasi dan pegangan normatif bagi mereka yang ingin menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia”.
Etika politik erat kaitannya dengan sikap, nilai, maupun moral yang pada dasar fundamentalnya hanya dimiliki oleh manusia. Dasar tersebut yang kemudian akan lebih menguatkan bahwa etika politik senantiasa didasarkan pada manusia sebagai mahluk yang beradab dan berbudaya.
Sebuah penyimpangan etika politik pada hakikatnya bisa kita jumpai didalam hidup dan kehidupan bernegara dalam hal ini penerapan politik praktis di lapangan.
Merujuk akan hal diatas maka dapat dilihat dalam realitasnya kehidupan perpolitikan secara umum yang terjadi sekarang, justru banyak dari para elit politik yang kemudian tidak menyadari atau bahkan menyadari bahwa, sikap atau etika dalam berpolitiknya sebenarya bertentangan dengan norma dan etika politik, baik dipandang secara normatif maupun dipandang secara regulasi atau aturan.
Hal ini dapat terlihat ketika para elit politik yang berkuasa pada saat ini lebih mudah untuk menghalalkan segala cara apapun untuk mewujudkan kepentingnya. Mereka pun tidak lagi melihat maupun mengindahkan nilai etika maupun moralitas didalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut yang kemudian menjadi menjadi catatan tersendiri terhadap dunia perpolitikan Indonesia sekaligus menjadi kekhawatiran untuk bangsa.
l
Begitu banyak contoh kasus yang kemudian mencerminkan tentang pelanggaran etika politik di Indonesia, baik yang dilakukan oleh para politikus di tingkat pusat maupun daerah. Sebut saja pelanggaran etika politik dalam legitimasi hukum.
Bentuk pelanggaran dalam bentuk legitimasi hukum dapat kita lihat didalam kontestasi pemilihan umum. Sebagaimana pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 adalah pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

https://hulondalo.id/etika-politik-yang-tidak-mencerminkan-realitas-budaya-politik/


B. Terbuka dalam menerima berbagai pemikiran dan pengalaman baru
Dunia ini semakin semakin dinamis. Keterbukaan informasi juga membuat para generasi muda terpapar budaya dan pengalaman baru. mereka bisa melatihnya dengan cara mengikuti kegiatan seminar atau workshop yang melatih diri untuk berpikir kreatif dan mengasah kepemimpinan. Mereka juga dapat bergabung dengan organisasi maupun komunitas sosial yang membiasakan untuk menerima perbedaan pendapat, lebih peka terhadap lingkungan dan aktif dalam diskusi.