Nama : Sarah Qurotul Ain
NPM : 2216041091

Hasbi hasan, yang memiliki jabatan sbg Sekretaris MA, ia juga sebagai guru besar bidang ilmu peradilan dalam ekonomi islam. Tentunya bukan jabatan yang biasa, perannya dapat dibilang sangat besar untuk negara kita.
Tetapi mengapa para pejabat Indonesia justru menggunakan posisinya untuk keuntungannya sendiri, mengapa koruptor-koruptor yang tertangkap oleh KPK justru mereka yg memegang peran penting di pemerintahan, bagaimana nasib Indonesia kedepannya dan sampai kapan ini akan berakhir?.
Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan fungsi pencegahan korupsi itu belum sepenuhnya efektif. ketidakefektifan itu karna beberapa masalah, diantaranya ada beberapa perubahan peraturan KPK belum sepenuhnya mendukung tugas dan fungsi koordinasi bidang pencegahan dan pengelolaan benda rampasanrampasan, upaya pencegahan melalui fungsi koordinasi dan monitoring kegiatan yang digadang KPK belum dilaksanakan secara memadai, dan juga program pelaksanaan penindakan dan eksekusi belum mendukung pengelolaan benda titipan atau sitaan, barang rampasan, dan hasil eksekusi secara memadai. Direktorat penyelidikan KPK diyakini belum optimal mendata seluruh barang yang diduga terlibat dalam suatu kasus sebelum naik ke tahap berikutnya.

Nama : Sarah Qurotul Ain

NPM : 2216041091

Jalan adalah aset utama yang menjadi jembatan perekonomian masyarakat. kondisi jalan yg rusak di Lampung sangat menjadi penghambat kegiatan ekonomi warga.
perbaikan jalan yang dilakukan karna adanya kunjungan presiden RI adalah pastinya tidak terencana secara detail karna untuk melakukan perbaikan harus diamati terlebih dahulu secara rinci bagaimana kerusakannya, jika diperbaiki dalam 1-2 hari itu hanya sekedar memperbaiki permukaan jalan tapi tidak dengan struktur jalannya itu.
mengenai anggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada provinsi lampung, gubernur mengatakan bahwa anggaran tersebut baru masuk, dan menurut saya itu tidak mungkin karna untuk memperbaiki jalan itu dibutuhkan berbagai perencanaan, jadi tidak bisa dalam waktu sehari saja. atau jika memang pemprov lampung mengatakan kurangnya anggaran maka pemprov lampung harus lebih terbuka mengatakan hal tsb. kepada pemerintahan pusat dalam konteks perbaikan jalan bukan untuk pembangunan jalan.

NAMA : SARAH QUROTUL AIN
NPM : 2216041091
KELAS : REGULER C

Update kasus terbaru pada 18 April 2023
KPK kembali menetapkan tersangka baru dari kasus korupsi Lukas.
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka baru. Dua orang itu berperan sebagai pemberi suap kepada Lukas Enembe.

"Saat ini KPK Kembali menetapkan dua orang tersangka pemberi suap kepada LE selaku Gubernur Papua Periode 2018-2023," kata Ali

Ali belum memerinci identitas dua tersangka baru tersebut. Dia menyebutkan tim penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti lain terkait kasus korupsi Lukas Enembe.

kedua tersangka baru pemberi suap kepada Lukas Enembe berasal dari kalangan swasta. Kedua tersangka itu bernama Fredrik Banne selaku karyawan PT Tabi Bangun Papua dan Piton Enumbi selaku pemilik PT Melonesia Mulia.

Lukas Enembe Juga Dijerat di Kasus TPPU
KPK menetapkan Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penetapan Enembe sebagai tersangka TPPU merupakan pengembangan kasus suap dan gratifikasi yang menjeratnya terlebih dahulu.

"Setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi dengan Tersangka LE, tim penyidik kemudian mengembangkan lebih lanjut dan menemukan dugaan tindak pidana lain sehingga saat ini KPK kembali menetapkan LE sebagai tersangka dugaan TPPU," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (12/4).

Ali mengatakan saat ini tim penyidik terus bergerak menelusuri seluruh aset terkait perkara ini. Melalui penetapan Lukas sebagai tersangka TPPU, KPK berharap upaya penegakan hukum yang dilakukan berjalan optimal. Ia juga mengatakan melalui pengembangan TPPU, KPK berharap penegakan hukum yang KPK lakukan tidak hanya memberikan efek jera bagi para pelakunya. Namun juga bisa memberikan nilai optimal bagi penerimaan negara.

Nama : Sarah Qurotul Ain
NPM/Kelas : 2216041091/C


Menkopolhukam, Mahfud MD memenuhi panggilan DPR hari Rabu (29/3/2023). Di hadapan DPR, Mahfud membongkar transaksi janggal di lingkungan Kementerian Keuangan senilai Rp 349 Triliun. Kehadiran Mahfud di DPR akan mewakili pemerintah dalam menjelaskan transaksi janggal Tersebut. Dia menekankan pemerintah bukan bawahan DPR.
Sebelumnya, dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi III DPR, Selasa (21/3/2023), Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan transaksi janggal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merupakan tindak pencucian uang. Data analisis tersebut telah disampaikan PPATK ke Kemenkeu. Mahfud merupakah pihak yang awalnya membuka data analisis PPATK tersebut. Semula Mahfud menyebut nilai transaksi tidak wajar di Kemenkeu senilai Rp 300 triliun. Namun setelah diteliti lagi nilai transaksi mencurigakan tersebut bertambah Rp 49 triliun menjadi Rp 349 triliun.
Mahfud menyebutkan ada 460 orang terlibat dalam transaksi mencurigakan di Kemenkeu itu. Dia mengungkapkan transaksi tersebut terjadi mulai 2009 sampai 2023. Sebenarnya sudah ada lebih dari 160 laporan terkait transaksi tersebut, namun belum diperoleh perkembangan lebih lanjut.
Transaksi janggal itu baru mendapat sorotan ketika ada kasus yang menyita perhatian publik, yakni mengenai harta tidak wajar pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo dan mantan pejabat pajak Angin Prayitno Aji. Namun menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada 27/3/2023, nilai transaksi mencurigakan yang benar-benar berhubungan dengan pegawai Kemenkeu hanya Rp 3,3 triliun selama periode 2009-2023.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani berharap ucapan Mahfud MD tidak sebatas gimmick saja. Dia juga mendorong dibentuknya panitia khusus (pansus) untuk menelusuri transaksi mencurigakan tersebut.
Oleh karena itu, Komisi III DPR akan meminta klarifikasi mana saja transaksi mencurigakan yang sudah disampaikan kepada aparat penegak hukum masing-masing, bukan sekadar bicara angka Rp 349 triliun.

Tanggapan saya mengenai kasus ini adalah perlu adanya pengawasan dari lembaga terkait terhadap pengelolaan uang negara agar terhindar dari penyimpangan. Bukan rahasia umum jika tindak korupsi sudah ada sejak dulu dan tindakan ini merugikan rakyat dan juga negara. Itulah mengapa setiap penggunaan dana negara harus dilakukan pengawasan untuk menghindari kejadian tidak diinginkan.
Pengawasan pengelolaan keuangan negara tentu memiliki peran penting untuk mewujudkan tujuan setiap anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran yang dibuat sekali dalam setahun harus dilaksanakan secara konsisten agar tujuan yang diharapkan dapat terwujud demi kemajuan dan perkembangan negara.
Pengawasan tsb tidak bertujuan untuk mencari kesalahan, tetapi mengarahkan pelaksanaan aktivitas agar sesuai rencana yang telah ditetapkan. Dengan begitu, anggaran keuangan negara yang sudah ditetapkan akan menjadi pedoman pengelolaan agar dana yang digunakan dapat tepat sasaran demi kemajuan dan perkembangan negara.

Assalamu'alaikum wr. wb

selamat siang ibu dian kagungan dan teman-teman semua, kami kelompok 3 dengan anggota

Rofiqoh Rayvani (2216041084)
Aneke Kervina (2216041085)
Salsabila Yulistiani Januar (2216041087)
Adel Zahra Aulia Hidayat (2216041088)
Nia Debrita Br Surbakti (2216041090)
Angelyca Caroline Gultom (2216041094)
Ririn Alfiyani (2216041096)
Nurnilam Sari ( 2216041099)
Sarah Qurotul Ain (2216041091)
Melsa Amrina (2216041116)

akan membagikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema kasus "korupsi dan suap gubernur papua, Lukas Enembe"