NPM : 2217051106
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
NAMA : YUNIA SAPUTRI
NPM : 2217051106
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Analisis kasus "Konflik Komunal di Perbatasan Indonesia-Timor Leste dan Upaya Penyelesainnya" :
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Jawab : Artikel tersebut membahas tentang pentingnya memahami konsepsi wawasan nusantara sebagai suatu ideologi dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia serta menghadapi tantangan global. Hal positif yang bisa diambil dari artikel tersebut adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia tentang konsepsi wawasan nusantara sebagai suatu ideologi yang penting untuk dipelajari dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Jawab : Menurut pendapat saya, konsepsi wawasan nusantara sangat penting bagi wilayah dan bangsa Indonesia. Konsepsi ini memberikan pengertian bahwa Indonesia adalah negara maritim yang terdiri dari banyak pulau dan memiliki keragaman budaya serta agama. Tanpa pemahaman konsepsi wawasan nusantara, Indonesia mungkin akan mengalami kesulitan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya, serta dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang heterogen.
3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikell diatas?
Jawab : Konsepsi wawasan nusantara dapat mencegah timbulnya konflik dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia, menghargai perbedaan budaya dan agama, serta memperkuat hubungan antar bangsa di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, konsepsi wawasan nusantara dapat memperkenalkan nilai-nilai toleransi dan kerjasama di antara masyarakat Indonesia dan negara-negara tetangga, serta menghindarkan terjadinya konflik yang dapat merusak stabilitas politik dan ekonomi di kawasan.
NAMA : YUNIA SAPUTRI
NPM : 2217051106
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Analisis saya dari video tersebut adalah sebagai berikut :
Video tersebut membahas tentang geopolitik Indonesia, yang merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang mengkaitkan kebijakan dengan masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa. Terdapat beberapa macam teori geopolitik, seperti teori Frederich Ratzel, Rudolf Kjellen, Karl Haushofer, Halford Mackinder, Alfred Thayer Mahan, Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC.
Konsep geopolitik Indonesia mengandalkan Pancasila sebagai ideologi nasional dan mengedepankan prinsip membangun kesatuan bangsa dalam satu wilayah daripada hanya mempertimbangkan masalah wilayah. Wawasan Nusantara juga menjadi konsep geopolitik Indonesia yang menjunjung kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah. Bangsa Indonesia memandang kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan.
Sebagai negara kesatuan, Republik Indonesia memiliki wilayah yang mencakup kesatuan politik, hukum, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan. Oleh karena itu, Indonesia adalah negara kesatuan yang wilayahnya terdiri dari ribuan pulau yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta di antara Benua Asia dan Australia.
Dari kasus diatas, jurnal ini memfokuskan pada masalah serius penegakan hukum di Indonesia, yang menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Jokowi. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan di sektor hukum, seperti pembentukan lembaga penegak hukum untuk memerangi praktik korupsi, namun reformasi ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini terbukti dari tingginya angka kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, korupsi, asusila, dan masalah hukum lain yang masih terjadi di negara ini.
Artikel ini menyoroti kurangnya kejujuran dan kepercayaan pada aparat penegak hukum dan birokrat sebagai alasan utama tingginya tingkat korupsi dan masalah hukum lainnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengatasi masalah ini untuk mengembalikan kepercayaan rakyat pada sistem keadilan dan meningkatkan tata kelola negara secara keseluruhan.
Artikel ini juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi Konstitusi Indonesia yang menjamin perlindungan hak-hak semua warga negara. Artikel ini juga menyerukan pemerintah untuk mengambil tindakan guna meningkatkan sistem hukum dan mengembalikan kepercayaan rakyat pada kemampuan pemerintah dalam menjaga keadilan dan melindungi hak-hak mereka. Secara keseluruhan, kesimpulan menyoroti seriusnya masalah dan perlunya intervensi pemerintah untuk mengatasinya.