Nama : Anis Sarlia Putri
Npm : 2213053173
Kelas : 2F
Nama : Anis Sarlia Putri
Npm : 2213053173
Kelas : 2F
Jurnal penelitian politik nomor ini memuat 6 artikel mengenai isu elektoral jelang pemilu. Pemilu dilaksanakan dengan sistem demokrasi yang berlangsung di daerah-daerah merupakan landasan utama bagi berberkembangnya demokrasi di tingkat nasional. Pendalaman demokrasi juga dapat dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif. Tetapi, Kondisi politik Indonesia yang sedang dalam proses konsolidasi demokrasi memunculkan pertanyaan, yakni apakah pilpres langsung saat ini relevan dan bermanfaat bagi penguatan demokratisasi dan penciptaan pemerintahan yang legitimate dan efektif? Untuk menjawab hal ini kiranya perlu dipahami bahwa demokratisasi adalah proses yang terus-menerus dan tak boleh henti. Seiring dengan itu, tantangan yang dihadapi sejak penyelenggaraan pilpres langsung yang berupa kecenderungan munculnya kompromi-kompromi kepentingan antara elite penguasa dan elite masyarakat seharusnya dicarikan solusinya agar pemilu di Indonesia bisa memenuhi harapan yang diinginkan.
Berikut beberapa permasalahan dalam pemilu presiden 2019
1. Politisasi identitas ( berebut suara muslim), Munculnya sejumlah isu yang oleh sebagian umat Islam dipandang merugikan mereka pada akhirnya melahirkan gerakan ijtima’ulama untuk mengusung pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden. hasil ijtima’, -yang di dalamnya terdapat representasi ulama sebagai penantang petahanan merekomendasikan Prabowo untuk memilih cawapres yang berasal dari kalangan ulama (pasangan capres-cawapres bertipe nasionalisagamis).
2. Kegagalan parpol, hal ini tampak jelas dalam pemilu 2019 di mana banyak parpol gagal dalam proses kaderisasi. Hal ini dapat dilihat dari maraknya partai yang memilih mencalonkan kalangan selebritis sebagai caleg. Tujuannya menjadikan selebritis tersebut sebagai vote getter partai dalam pemilu padahal pada dasarnya pemilu bukan hanya penanda suksesi kepemimpinan, tapi juga merupakan koreksi/ evaluasi terhadap pemerintah dan proses deepening democracy untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat.
3. Pemilu dalam masyarakat plural, jika dalam suatu masyarakat majemuk masing-masing kelompok mengklaim kebenaran absolut agama, moralitas, atau kulturnya, yang menjadi hasil akhirnya adalah konflik. Dalam konteks pilpres 2019 tampaknya tidak semua pihak menyadari pentingnya nilai-nilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa.
4. Pemilu politisi birokrasi , birokrasi sangat rentan dijadikan alat kepentingan politik. Keberpihakan birokrasi pada satu kekuatan politik tertentu akan menimbulkan kerawanan tersendiri, birokrasi pusat/daerah sulit independen secara politik. Bahkan, tak sedikit ditemukan kasus penggunaan fasilitas pemerintah pusat/daerah (Pemda) untuk pemenangan calon tertentu/petahana dalam pemilu/pilkada. Penggunaan anggaran daerah untuk pemenangan calon tertentu pun sulit dihindarkan karena kentalnya politisasi birokrasi.
Pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI.
Nama : Anis Sarlia Putri
Npm : 2213053173
Kelas : 2F
Demokrasi gaduh? Mengapa banyak negara yang menganut ya? Demokrasi adalah forum silang pendapat tentu keberisikan dan kegaduhan pasti ada, tetapi jika masih mengikuti prosedural maka tidak akan menjadi persoalan.
Dengan keberisikan itu mengapa sistem ini banyak dipilih oleh negara? Alasannya karena demokrasi mempertahankaan kemakmuran dan keamanan dalam jangka panjang, mewujudkan kesetaraan (semua warga negara boleh menyampaikan aspirasi tanpa memandang pranata dan status sosial), mengurangi konflik, meningkatkan partisipasi publik.Tetapi bukan berarti demokrasi adalah sistem yang sempurna. Karena apakah dengan memberikan hak pilih kepada warga negara dengan persoalan yang tidak mereka kuasai adalah hal yang tepat?
Hal ini relevan dengan lahirlah para politikus yang menolak dikritik dan menampik kebebasan berpendapat Ada beberapa alasan mengapa demokrasi dilanda krisis yaitu rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, penurunan anggota partai politik, regulasi pemerintah dianggap tidak transparan. Mengapa krisis terjadi, karena banyak warga negara hanya memikirkan kepuasan dirinya tanpa berpikir hidupnya berada dibawah naungan negara yang jika hanya dengan kebersamaan sebuah negara akan bersatu.
Demokrasi bukanlah tujuan melainkan perjalanan bersama.