nama : Fiqri Fauzan Hadi
npm : 2217011157
kelas : C
Hadir
npm : 2217011157
kelas : C
Hadir
Posts made by Fiqri Fiqri Fauzan hadi
1. Ada klaim bahwa masyarakat harus lebih memahami pentingnya hak asasi manusia serta langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam mencegah peningkatan korban akibat Covid-19, di mana dalam hal ini adalah pelaksanaan konstitusi negara yang bertujuan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, ada juga tindakan yang mengarah pada tindakan tidak konstitusional yang bersifat otoriter oleh polisi sipil dan militer yang melanggar hak asasi manusia yang fundamental. Terdapat pelanggaran konstitusi yang hanya fokus pada penegakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, mengabaikan bagian yang dianggap dalam sub klausul c yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan operasi tersebut harus memperhatikan dan menghormati martabat serta hak asasi manusia seseorang, hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Sebuah negara tanpa konstitusi dapat menghadapi kekacauan legitimasi dan bahkan memiliki potensi besar untuk pelanggaran hak asasi manusia. Ini adalah kasus di mana tidak ada aturan yang mengikat untuk mengatur tindakan orang-orang yang berkuasa dan juga di mana terdapat kontrol yang longgar terhadap kekuasaan kelompok tertentu serta tidak adanya perlindungan yudisial bagi rakyat yang akan memastikan bahwa mereka hidup dengan layak di negara tersebut. Sebuah konstitusi berfungsi secara efektif dalam menetapkan aturan dasar bagi suatu bangsa atau negara karena memberikan kerangka hukum, menetapkan sifat perlindungan hak asasi manusia oleh rakyat dan pemerintah, serta menetapkan fungsi pemerintah. Dengan adanya konstitusi, penyalahgunaan kekuasaan cenderung diimbangi dengan penyediaan stabilitas, keadilan, dan perlindungan, yang membuat masyarakat lebih teratur dan harmonis. Sebuah konstitusi akan menetapkan parameter yang membatasi semua bentuk aktivitas negara serta mendefinisikan otoritas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin bahwa tidak ada aturan sewenang-wenang dari pemerintah kepada warganya.
3. Tantangan yang dihadapi saat ini terhadap kehidupan bernegara di Indonesia mencakup masalah sosial, praktik perkorupsi yang sistemik, serta polarisasi sosial. Permasalahan ini tentu berkaitan dengan keberlakuan pasal-pasal UUD NRI 1945, seperti misalnya Pasal 27 mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta Pasal 34 yang mempedomanai tentang perlindungan bagi rakyat miskin. Sia-sia adanya cita-cita luhur Bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ketika masih terdapat kesenjangan sosial, praktik korupsi yang sistemik di berbagai lapisan kehidupan, serta perpecahan yang terjadi di masyarakat. Peran pemerintah dalam memberlakukan pada dasarnya meratifikasi beberapa Undang-undang yang mengatur tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum kepada setiap warga negara dan memberikan perlindungan bagi kaum fakir miskin dan memberikan program bantuan. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara umum memberikan pedoman bagi penyelesaian permasalahan bernegara, sosial dan ekonomi. Adalah dua diantara sekian banyak tantangan penyelesaian yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah ketidakadilan sosial dan penegakan hukum yang berlebihan.
4. Tantangan yang dihadapi saat ini terhadap kehidupan bernegara di Indonesia mencakup masalah sosial, praktik perkorupsi yang sistemik, serta polarisasi sosial. Permasalahan ini tentu berkaitan dengan keberlakuan pasal-pasal UUD NRI 1945, seperti misalnya Pasal 27 mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta Pasal 34 yang mempedomanai tentang perlindungan bagi rakyat miskin. Sia-sia adanya cita-cita luhur Bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ketika masih terdapat kesenjangan sosial, praktik korupsi yang sistemik di berbagai lapisan kehidupan, serta perpecahan yang terjadi di masyarakat. Peran pemerintah dalam memberlakukan pada dasarnya meratifikasi beberapa Undang-undang yang mengatur tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum kepada setiap warga negara dan memberikan perlindungan bagi kaum fakir miskin dan memberikan program bantuan. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara umum memberikan pedoman bagi penyelesaian permasalahan bernegara, sosial dan ekonomi. Adalah dua diantara sekian banyak tantangan penyelesaian yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah ketidakadilan sosial dan penegakan hukum yang berlebihan.
2. Sebuah negara tanpa konstitusi dapat menghadapi kekacauan legitimasi dan bahkan memiliki potensi besar untuk pelanggaran hak asasi manusia. Ini adalah kasus di mana tidak ada aturan yang mengikat untuk mengatur tindakan orang-orang yang berkuasa dan juga di mana terdapat kontrol yang longgar terhadap kekuasaan kelompok tertentu serta tidak adanya perlindungan yudisial bagi rakyat yang akan memastikan bahwa mereka hidup dengan layak di negara tersebut. Sebuah konstitusi berfungsi secara efektif dalam menetapkan aturan dasar bagi suatu bangsa atau negara karena memberikan kerangka hukum, menetapkan sifat perlindungan hak asasi manusia oleh rakyat dan pemerintah, serta menetapkan fungsi pemerintah. Dengan adanya konstitusi, penyalahgunaan kekuasaan cenderung diimbangi dengan penyediaan stabilitas, keadilan, dan perlindungan, yang membuat masyarakat lebih teratur dan harmonis. Sebuah konstitusi akan menetapkan parameter yang membatasi semua bentuk aktivitas negara serta mendefinisikan otoritas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin bahwa tidak ada aturan sewenang-wenang dari pemerintah kepada warganya.
3. Tantangan yang dihadapi saat ini terhadap kehidupan bernegara di Indonesia mencakup masalah sosial, praktik perkorupsi yang sistemik, serta polarisasi sosial. Permasalahan ini tentu berkaitan dengan keberlakuan pasal-pasal UUD NRI 1945, seperti misalnya Pasal 27 mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta Pasal 34 yang mempedomanai tentang perlindungan bagi rakyat miskin. Sia-sia adanya cita-cita luhur Bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ketika masih terdapat kesenjangan sosial, praktik korupsi yang sistemik di berbagai lapisan kehidupan, serta perpecahan yang terjadi di masyarakat. Peran pemerintah dalam memberlakukan pada dasarnya meratifikasi beberapa Undang-undang yang mengatur tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum kepada setiap warga negara dan memberikan perlindungan bagi kaum fakir miskin dan memberikan program bantuan. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara umum memberikan pedoman bagi penyelesaian permasalahan bernegara, sosial dan ekonomi. Adalah dua diantara sekian banyak tantangan penyelesaian yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah ketidakadilan sosial dan penegakan hukum yang berlebihan.
4. Tantangan yang dihadapi saat ini terhadap kehidupan bernegara di Indonesia mencakup masalah sosial, praktik perkorupsi yang sistemik, serta polarisasi sosial. Permasalahan ini tentu berkaitan dengan keberlakuan pasal-pasal UUD NRI 1945, seperti misalnya Pasal 27 mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta Pasal 34 yang mempedomanai tentang perlindungan bagi rakyat miskin. Sia-sia adanya cita-cita luhur Bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ketika masih terdapat kesenjangan sosial, praktik korupsi yang sistemik di berbagai lapisan kehidupan, serta perpecahan yang terjadi di masyarakat. Peran pemerintah dalam memberlakukan pada dasarnya meratifikasi beberapa Undang-undang yang mengatur tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum kepada setiap warga negara dan memberikan perlindungan bagi kaum fakir miskin dan memberikan program bantuan. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara umum memberikan pedoman bagi penyelesaian permasalahan bernegara, sosial dan ekonomi. Adalah dua diantara sekian banyak tantangan penyelesaian yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah ketidakadilan sosial dan penegakan hukum yang berlebihan.
NAMA : FIQRI FAUZAN HADI
NPM : 2217011157
Jawab
menurut saya Integrasi nasional terbagi dalam beberapa jenis, di antaranya integrasi bangsa, integrasi nilai, dan integrasi tingkah laku. Integrasi bangsa merujuk pada penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam satu wilayah, sementara integrasi nilai berkaitan dengan kesepakatan terhadap nilai-nilai bersama yang menjaga ketertiban sosial. Di sisi lain, integrasi tingkah laku mencerminkan upaya menciptakan perilaku yang sesuai dengan norma demi mencapai tujuan bersama. Tantangan dalam mewujudkan integrasi nasional datang dari dimensi horizontal, seperti perbedaan suku dan agama, serta dimensi vertikal, seperti ketimpangan antara kaum elite dan masyarakat umum. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya konkret seperti memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, serta memperkuat wawasan kebangsaan melalui pendidikan dan media. Pemerintah juga harus menegakkan kebijakan yang mendukung integrasi nasional, seperti menanamkan nilai-nilai Pancasila, memberantas korupsi, serta mencegah gerakan separatisme. Selain itu, permasalahan seperti perbedaan kepentingan, diskriminasi, aksi protes, dan meningkatnya kriminalitas harus ditangani secara bijak agar tidak mengganggu stabilitas nasional. Dengan demikian, integrasi nasional dapat terwujud secara berkelanjutan dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat dan bersatu.
Namun, tantangan dalam mencapai integrasi nasional tidak hanya berasal dari faktor internal, tetapi juga dari pengaruh eksternal seperti globalisasi dan perkembangan teknologi. Arus informasi yang semakin cepat dapat membawa budaya asing yang berpotensi menggoyahkan nilai-nilai kebangsaan. Selain itu, media sosial sering kali menjadi sarana penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memicu perpecahan di masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif untuk menyaring informasi dengan bijak serta memperkuat pendidikan karakter agar generasi muda tetap memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Selain faktor budaya dan informasi, masalah sosial seperti meningkatnya angka kriminalitas, kenakalan remaja, dan korupsi juga menjadi ancaman bagi integrasi nasional. Ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan dalam pemerataan pembangunan sering kali memicu ketidakpuasan yang berujung pada konflik sosial. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, penegakan hukum yang adil, serta peningkatan kesempatan pendidikan dan lapangan kerja.
NPM : 2217011157
Jawab
menurut saya Integrasi nasional terbagi dalam beberapa jenis, di antaranya integrasi bangsa, integrasi nilai, dan integrasi tingkah laku. Integrasi bangsa merujuk pada penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam satu wilayah, sementara integrasi nilai berkaitan dengan kesepakatan terhadap nilai-nilai bersama yang menjaga ketertiban sosial. Di sisi lain, integrasi tingkah laku mencerminkan upaya menciptakan perilaku yang sesuai dengan norma demi mencapai tujuan bersama. Tantangan dalam mewujudkan integrasi nasional datang dari dimensi horizontal, seperti perbedaan suku dan agama, serta dimensi vertikal, seperti ketimpangan antara kaum elite dan masyarakat umum. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya konkret seperti memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, serta memperkuat wawasan kebangsaan melalui pendidikan dan media. Pemerintah juga harus menegakkan kebijakan yang mendukung integrasi nasional, seperti menanamkan nilai-nilai Pancasila, memberantas korupsi, serta mencegah gerakan separatisme. Selain itu, permasalahan seperti perbedaan kepentingan, diskriminasi, aksi protes, dan meningkatnya kriminalitas harus ditangani secara bijak agar tidak mengganggu stabilitas nasional. Dengan demikian, integrasi nasional dapat terwujud secara berkelanjutan dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat dan bersatu.
Namun, tantangan dalam mencapai integrasi nasional tidak hanya berasal dari faktor internal, tetapi juga dari pengaruh eksternal seperti globalisasi dan perkembangan teknologi. Arus informasi yang semakin cepat dapat membawa budaya asing yang berpotensi menggoyahkan nilai-nilai kebangsaan. Selain itu, media sosial sering kali menjadi sarana penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memicu perpecahan di masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif untuk menyaring informasi dengan bijak serta memperkuat pendidikan karakter agar generasi muda tetap memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Selain faktor budaya dan informasi, masalah sosial seperti meningkatnya angka kriminalitas, kenakalan remaja, dan korupsi juga menjadi ancaman bagi integrasi nasional. Ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan dalam pemerataan pembangunan sering kali memicu ketidakpuasan yang berujung pada konflik sosial. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, penegakan hukum yang adil, serta peningkatan kesempatan pendidikan dan lapangan kerja.
NAMA : FIQRI FAUZAN HADI
NPM : 2217011157
Jawab
integrasi nasional merupakan aspek krusial dalam menjaga persatuan dan kesatuan suatu negara, terutama di Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa. Proses ini bertujuan untuk menyatukan perbedaan demi menciptakan keselarasan dan keserasian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, integrasi nasional tidak hanya penting untuk mencegah konflik sosial, tetapi juga untuk membangun kesadaran identitas bersama dan memperkuat rasa kebangsaan.Beberapa faktor yang mendukung integrasi nasional di Indonesia antara lain:
Bahasa Indonesia: Sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam komunikasi antar kelompok yang berbeda.
Semangat Persatuan dan Gotong Royong: Nilai-nilai ini merupakan bagian dari budaya Indonesia yang mendukung kerjasama antar masyarakat.
Kepribadian dan Pandangan Hidup yang Sama: Memiliki pandangan hidup yang serupa dapat memperkuat rasa kebersamaan.
Namun, terdapat juga faktor penghambat yang perlu diatasi, seperti: Kurangnya Penghargaan terhadap Keberagaman: Ketidakmampuan untuk menghargai perbedaan dapat menimbulkan konflik. Rendahnya Toleransi Antar Kelompok: Toleransi yang rendah dapat memperburuk hubungan antar kelompok masyarakat.
Ketimpangan Pembangunan: Ketidakpuasan yang muncul akibat ketimpangan pembangunan dapat memicu ketegangan sosial.
Jenis-Jenis Integrasi nasional dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:
Integrasi Bangsa: Penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam satu wilayah.
Integrasi Nilai: Kesepakatan terhadap nilai-nilai bersama yang menjaga ketertiban sosial.
Integrasi Tingkah Laku: Upaya menciptakan perilaku yang sesuai dengan norma demi mencapai tujuan bersama.
Tantangan dan SolusiTantangan dalam mewujudkan integrasi nasional dapat berasal dari dimensi horizontal (perbedaan suku dan agama) dan dimensi vertikal (ketimpangan antara elite dan masyarakat). Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi: Perlakuan Adil bagi Seluruh Warga Negara: Menjamin hak dan kewajiban yang sama bagi semua warga negara. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Pendidikan dan Media: Memperkuat wawasan kebangsaan melalui pendidikan yang inklusif dan media yang bertanggung jawab.
kesimpulan nya itu untuk mencapai integrasi nasional yang lebih baik, diperlukan sikap saling menghargai, kesadaran kolektif, dan kebijakan yang mendukung. Masyarakat harus menyadari bahwa keberagaman adalah kenyataan yang harus diterima dan dikelola dengan baik. Dengan langkah-langkah strategis dan komitmen bersama, diharapkan integrasi nasional dapat terjaga, membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih baik dan menjadikan negara ini kuat serta bersatu.
NPM : 2217011157
Jawab
integrasi nasional merupakan aspek krusial dalam menjaga persatuan dan kesatuan suatu negara, terutama di Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa. Proses ini bertujuan untuk menyatukan perbedaan demi menciptakan keselarasan dan keserasian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, integrasi nasional tidak hanya penting untuk mencegah konflik sosial, tetapi juga untuk membangun kesadaran identitas bersama dan memperkuat rasa kebangsaan.Beberapa faktor yang mendukung integrasi nasional di Indonesia antara lain:
Bahasa Indonesia: Sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam komunikasi antar kelompok yang berbeda.
Semangat Persatuan dan Gotong Royong: Nilai-nilai ini merupakan bagian dari budaya Indonesia yang mendukung kerjasama antar masyarakat.
Kepribadian dan Pandangan Hidup yang Sama: Memiliki pandangan hidup yang serupa dapat memperkuat rasa kebersamaan.
Namun, terdapat juga faktor penghambat yang perlu diatasi, seperti: Kurangnya Penghargaan terhadap Keberagaman: Ketidakmampuan untuk menghargai perbedaan dapat menimbulkan konflik. Rendahnya Toleransi Antar Kelompok: Toleransi yang rendah dapat memperburuk hubungan antar kelompok masyarakat.
Ketimpangan Pembangunan: Ketidakpuasan yang muncul akibat ketimpangan pembangunan dapat memicu ketegangan sosial.
Jenis-Jenis Integrasi nasional dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:
Integrasi Bangsa: Penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam satu wilayah.
Integrasi Nilai: Kesepakatan terhadap nilai-nilai bersama yang menjaga ketertiban sosial.
Integrasi Tingkah Laku: Upaya menciptakan perilaku yang sesuai dengan norma demi mencapai tujuan bersama.
Tantangan dan SolusiTantangan dalam mewujudkan integrasi nasional dapat berasal dari dimensi horizontal (perbedaan suku dan agama) dan dimensi vertikal (ketimpangan antara elite dan masyarakat). Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi: Perlakuan Adil bagi Seluruh Warga Negara: Menjamin hak dan kewajiban yang sama bagi semua warga negara. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Pendidikan dan Media: Memperkuat wawasan kebangsaan melalui pendidikan yang inklusif dan media yang bertanggung jawab.
kesimpulan nya itu untuk mencapai integrasi nasional yang lebih baik, diperlukan sikap saling menghargai, kesadaran kolektif, dan kebijakan yang mendukung. Masyarakat harus menyadari bahwa keberagaman adalah kenyataan yang harus diterima dan dikelola dengan baik. Dengan langkah-langkah strategis dan komitmen bersama, diharapkan integrasi nasional dapat terjaga, membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih baik dan menjadikan negara ini kuat serta bersatu.
NAMA : FIQRI FAUZAN HADI
NPM : 2217011157
Jawab
Oleh karena itu, menurut saya penting bagi budaya lokal untuk diperkuat agar identitas nasional tetap hidup di tengah tantangan globalisasi. Poin penulisan ini merupakan pentingnya kearifan lokal sebagai elemen budaya yang juga dirasa penting dan harus dieksplorasi dan direvitalisasi untuk mendukung identitas nasional. Saya akan membahas dinamika masyarakat multikultural Indonesia, yang mana membutuhkan persatuan antara keturunan dan penghormatan dari identitas etnis. Serta bahwa identitas budaya dapat menjadi faktor penting untuk memecahkan masalah sosial, ekonomi, dan politik di negara beraneka ragam.
Sudah sangat jelas bahwa Indonesia adalah negara yang ditakdirkan sebagai negara multikultural, selanjutnya menjadi tanggung jawab kita segenap bangsa Indonesia untuk memelihara, dan mendidik rakyat agar bisa berkehidupan rukun dalam bhinneka tanpa harus kehilangan jati diri etika budayanya. Berbagai budaya lokal dari berbagai daerah di Indonesia juga dapat sangat selektif diangkat sebagai aset budaya nasional, dan dijadikan sebagai dasar untuk memperkuat jati diri nasional Indonesia. sehingga perlu adanya merevitalisasi nilai-nilai lokal sebagai alat untuk mendukung kohesi nasional dan diplomasi budaya di era globalisasi saat ini.
NPM : 2217011157
Jawab
Oleh karena itu, menurut saya penting bagi budaya lokal untuk diperkuat agar identitas nasional tetap hidup di tengah tantangan globalisasi. Poin penulisan ini merupakan pentingnya kearifan lokal sebagai elemen budaya yang juga dirasa penting dan harus dieksplorasi dan direvitalisasi untuk mendukung identitas nasional. Saya akan membahas dinamika masyarakat multikultural Indonesia, yang mana membutuhkan persatuan antara keturunan dan penghormatan dari identitas etnis. Serta bahwa identitas budaya dapat menjadi faktor penting untuk memecahkan masalah sosial, ekonomi, dan politik di negara beraneka ragam.
Sudah sangat jelas bahwa Indonesia adalah negara yang ditakdirkan sebagai negara multikultural, selanjutnya menjadi tanggung jawab kita segenap bangsa Indonesia untuk memelihara, dan mendidik rakyat agar bisa berkehidupan rukun dalam bhinneka tanpa harus kehilangan jati diri etika budayanya. Berbagai budaya lokal dari berbagai daerah di Indonesia juga dapat sangat selektif diangkat sebagai aset budaya nasional, dan dijadikan sebagai dasar untuk memperkuat jati diri nasional Indonesia. sehingga perlu adanya merevitalisasi nilai-nilai lokal sebagai alat untuk mendukung kohesi nasional dan diplomasi budaya di era globalisasi saat ini.