Nararya Amara Anggraini
2256021015
REG M

1 .Artikel ini memberikan gambaran tentang konflik antarkomunitas di perbatasan antara Indonesia dan Timor Timur. Hal positif yang bisa saya petik dari membaca artikel ini adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang isu konflik masyarakat di perbatasan Indonesia-Timor Leste. Dengan pemahaman yang lebih baik, tindakan proaktif dan tindakan perbaikan yang lebih efektif dapat diambil untuk mencegah konflik serupa terulang kembali di masa depan. Selain itu, artikel ini juga menekankan pentingnya kerjasama lintas batas, dialog konstruktif dan penyelesaian yang adil dalam menangani sengketa perbatasan.

2. Visi Nusantara adalah visi strategis yang mengakui pentingnya persatuan dan kesatuan nusantara. Pandangan nusantara menurut saya penting bagi negara Indonesia untuk melestarikan apa yang sudah ada sejak lama.

3. Untuk mencegah terjadinya konflik yang terjadi, diharapkan masyarakat akan merasa saling peduli dan menghormati orang lain atau negara lain, apabila tidak mengambil keputusan yang panjang dan bertindak sepihak tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. yang dapat merugikan masyarakat atau negara lain. , sehingga konflik tidak pernah berakhir, karena tidak ada refleksi khusus dalam konflik ini, yaitu. tidak ada rasa damai antar negara.

Nama: Nararya Amara Anggraini
NPM : 2256021015
Kelas: REG M

NAMA: Nararya Amara Anggraini
NPM: 2256021015
KELAS: REG M
PRODI: ilmu pemerintahan

NAMA : Nararya Amara Anggraini
NPM : 2256021015
REG M

ndonesia menggelar empat kali pemilu, dan pemilu presiden (pilpres) memiliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian publik. Joko Widodo kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto untuk memperebutkan kursi presiden. Ritual politik lima tahunan menarik untuk dilihat di tengah tingginya pro-kontra. Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya secara damai. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu (pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden) dan pelembagaan sistem demokrasi mensyaratkan kemampuan bangsa untuk mengelola politik dan pemerintahan sesuai amanat para pendiri bangsa. Meskipun hak-hak politik dan kebebasan sipil telah dijamin oleh konstitusi serta partisipasi politik masyarakat semakin luas, di tataran empirik pemilu masih belum mampu mengantarkan rakyat Indonesia benar-benar berdaulat.

Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Pemilu diperlukan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia. Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institus.

NAMA: NARARYA AMARA ANGGRAINI
NPM: 2256021015
REG M

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.Landasan demokrasi mencakup kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat dan kebebasan berbicara, inklusivitas dan kebebasan politik, kewarganegaraan, persetujuan dari yang terperintah, hak suara, kebebasan dari perampasan pemerintah yang tidak beralasan atas hak untuk hidup, kebebasan, dan kaum minoritas.Demokrasi yang di anut di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi suatu perubahan orde lama ke orde baru dan berhak memberikan pendapatsesuai dengan keinginanya masing-masing demi majunya negara. Di indonesia pergerakan nasionalisme juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti feodalisme dan anti imperialisme dengan tujuan membentuk masyarakat sosial. Landasan demokrasi adalah keadilan dalam arti terbukanya peluang kepada semua. Demokrasi juga adalah kebebasan manusia untuk berserikat dan berkumpul dalam menyampaikan aspirasi, tetepi harus sesuai dengan norma yang berlaku dan memetuhi aturan. Misalnya unjuk rasa awalnya harus mengajukan surat izin keramain akan mengadakan unras, pas unras harus berjalan dengan tertib dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Bisa juga hak yang harus diperjuangkan contohnya demokrasi masalah gaji dan masalah bahan pangan.Kebebasan dalam demokrasi yang sekarang sudah melenceng jauh dari demokrasi Pancasila yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Rakyat seperti tidak mempunyai pemimpin karena kekuatan rakyat yang besar menjadi mayoritas bagi penentu kebijakan pemerintahan ini. Namun sayangnya kekuatan rakyat yang besar ini di dominasi oleh rakyat bayaran,rakyat yang suka terima uang sogokan dari para politisi busuk dan korup,dan juga rakyat yang tingkat intelektualitasnya rendah serta sangat mudah dipengaruhi oleh para pemimpin massa yang tergabung dalam organisasi massa keagamaan yang suka pamer baik dari segi kekuatan maupun keangkeran.