NAMA : VIKE YOUDIT
NPM : 2226061016
NPM : 2226061016
Posts made by Vike Youdit
Nama : Vike Youdit
NPM : 2226061016
Analisis kebijakan mempunyai pola yang sesuai dengan karakter kebijakan yang hendak dirumuskan. Pada isu kebijakan mengatasi pernikahan dini pada anak, kita dapat menggunakan kuadran deliberatif. Karena kuadran deliberatif adalah kuadran di mana terdapat isu kebijakan dalam ruang konflik yang kuat, dalam lingkup yang luas. Metode penyelesaiannya ialah dengan menggunakan kebijakan yang harus berasal dari mereka yang sedang memiliki masalah yaitu pihak-pihak yang terkait dengan pernikahan anak tersebut yang tentunya mereka adalah publik itu sendiri
Kemudian untuk menyelamatkan hutan mangrove perkotaan kita dapat menggunakan kuadran teknis dimana dalam isu kebijakan ini dapat digunakan pendekatan rational choice, yang tujuannya dapat dihitung secara cost-benefit yang hampir eksak. Kemudian, pakar teknis yang menguasai pada isu ini adalah orang-orang teknokrat, yaitu mereka yang mempunyai pengetahuan di bidang mangrove.
Dan yang terakhir untuk mengembangkan desa wisata hijau akan cocok menggunakan kuadran strategis. Dapat dilihat karena isu kebijakan ini mempunyai cakupan yang luas dan konflik yang relatif rendah atau stabil. Pengembangan desa wisata hijau perlu melibatkan pemerintah, masyarakat dan banyak pihak terkait, maka dari itu isu ini dirasa akan dapat diselesaikan jika para analis kebijakan turut andil dalam membantu menyelesaikan.
NPM : 2226061016
Analisis kebijakan mempunyai pola yang sesuai dengan karakter kebijakan yang hendak dirumuskan. Pada isu kebijakan mengatasi pernikahan dini pada anak, kita dapat menggunakan kuadran deliberatif. Karena kuadran deliberatif adalah kuadran di mana terdapat isu kebijakan dalam ruang konflik yang kuat, dalam lingkup yang luas. Metode penyelesaiannya ialah dengan menggunakan kebijakan yang harus berasal dari mereka yang sedang memiliki masalah yaitu pihak-pihak yang terkait dengan pernikahan anak tersebut yang tentunya mereka adalah publik itu sendiri
Kemudian untuk menyelamatkan hutan mangrove perkotaan kita dapat menggunakan kuadran teknis dimana dalam isu kebijakan ini dapat digunakan pendekatan rational choice, yang tujuannya dapat dihitung secara cost-benefit yang hampir eksak. Kemudian, pakar teknis yang menguasai pada isu ini adalah orang-orang teknokrat, yaitu mereka yang mempunyai pengetahuan di bidang mangrove.
Dan yang terakhir untuk mengembangkan desa wisata hijau akan cocok menggunakan kuadran strategis. Dapat dilihat karena isu kebijakan ini mempunyai cakupan yang luas dan konflik yang relatif rendah atau stabil. Pengembangan desa wisata hijau perlu melibatkan pemerintah, masyarakat dan banyak pihak terkait, maka dari itu isu ini dirasa akan dapat diselesaikan jika para analis kebijakan turut andil dalam membantu menyelesaikan.
Nama : Vike Youdit
NPM : 2226061016
1. Teori ini menyatakan bahwa individu menggunakan perhitungan rasional untuk membuat pilihan rasional dan mencapai hasil yang selaras dengan tujuan pribadi mereka sendiri. Hasil ini juga terkait dengan memaksimalkan kepentingan pribadi individu. Menggunakan Rational Choice Theory and Irrational Behaviour diharapkan menghasilkan hasil yang memberikan manfaat dan kepuasan terbesar bagi orang-orang, mengingat terbatasnya pilihan yang mereka miliki. Teori ini dikaitkan dengan aktor, kepentingan pribadi dan the invisible hand.
Tujuan utama dari teori ini adalah untuk menjelaskan mengapa individu dan kelompok yang lebih besar membuat pilihan tertentu, berdasarkan biaya dan imbalan tertentu. Menurut teori ini, individu menggunakan kepentingan pribadi mereka untuk membuat pilihan yang akan memberi mereka keuntungan terbesar. Orang menimbang pilihan mereka dan membuat pilihan yang menurut mereka akan memberikan yang terbaik bagi mereka.
2. Aktor dalam teori ini adalah individu dalam ekonomi yang membuat pilihan rasional berdasarkan perhitungan dan informasi yang tersedia bagi mereka. Mereka membentuk dasar teori pilihan rasional. Teori ini mengasumsikan bahwa individu, atau aktor rasional, mencoba untuk secara aktif memaksimalkan keuntungan mereka dalam situasi apapun dan, oleh karena itu, secara konsisten mencoba untuk meminimalkan kerugian mereka.
Sebagai contoh :
Manusia adalah kelompok yang rasional, ketika suatu harga naik perilaku orang akan memasok lebih banyak dan membeli lebih sedikit. Dengah harapan mereka mengharapkan inflasi naik dan akan meminta upah yang lebih tinggi. Kemudian jika mereka dapat melihat bunga atau nilai tukar jatuh di suatu negara, orang-orang dengan banyak uang di negara tersebut akan mencoba memindahkannya dari bank. Pemerintah akan bertindak dengan memutuskan kebijakan ekonomi berdasarkan tindakan rasional yang dijelaskan di atas. Kemudian para ekonom dapat menggunakan teori ini sebagai bagian dari studi yang lebih luas yang berusaha memahami perilaku masyarakat tertentu secara keseluruhan.
Tujuan utama dari teori ini adalah untuk menjelaskan mengapa individu dan kelompok yang lebih besar membuat pilihan tertentu, berdasarkan biaya dan imbalan tertentu. Menurut teori ini, individu menggunakan kepentingan pribadi mereka untuk membuat pilihan yang akan memberi mereka keuntungan terbesar. Orang menimbang pilihan mereka dan membuat pilihan yang menurut mereka akan memberikan yang terbaik bagi mereka.
2. Aktor dalam teori ini adalah individu dalam ekonomi yang membuat pilihan rasional berdasarkan perhitungan dan informasi yang tersedia bagi mereka. Mereka membentuk dasar teori pilihan rasional. Teori ini mengasumsikan bahwa individu, atau aktor rasional, mencoba untuk secara aktif memaksimalkan keuntungan mereka dalam situasi apapun dan, oleh karena itu, secara konsisten mencoba untuk meminimalkan kerugian mereka.
Sebagai contoh :
Manusia adalah kelompok yang rasional, ketika suatu harga naik perilaku orang akan memasok lebih banyak dan membeli lebih sedikit. Dengah harapan mereka mengharapkan inflasi naik dan akan meminta upah yang lebih tinggi. Kemudian jika mereka dapat melihat bunga atau nilai tukar jatuh di suatu negara, orang-orang dengan banyak uang di negara tersebut akan mencoba memindahkannya dari bank. Pemerintah akan bertindak dengan memutuskan kebijakan ekonomi berdasarkan tindakan rasional yang dijelaskan di atas. Kemudian para ekonom dapat menggunakan teori ini sebagai bagian dari studi yang lebih luas yang berusaha memahami perilaku masyarakat tertentu secara keseluruhan.
Nama : Vike Youdit
NPM : 2226061016
1. Dalam Dynamic Governance ada 3 poin penting, yaitu :
a. Thinking again : Kalau kita sebagai birokrat kita harus kembali menilik apakah kebijakan-kebijakan yang ada saat ini, apakah masih relevan untuk menjawab pertanyaan yang kompleks. Birokrasi tidak lagi bisa berfikir dan berbicara dengan literatur klasik. Literatur yang ada saat ini sudah jauh berbeda dengan literatur lama. Sehingga untuk memecahkan masalah kontemporer, kita membutuhkan literatur baru, cara pandang baru, sudut pandang baru.
b. Thinking across : Bagaimana pemimpin birokrasi, pemimpin politik, dan pemerintah harus berpikir di luar kotak yang ada. Kebijakan-kebijakan yang diambil untuk saat ini harus berbeda dari sebelumnya. Aturan yang ada dilarang untuk membelenggu dan menghalangi menciptakan kreatifitas hal yang baru dalam birokrasi. Jika ada aturan yang sudah tidak relevan dan menghambat kreatifitas dan inovasi dalam pelayanan publik, maka birokrasi bertanggung jawab untuk merubah aturan itu.
c. Thinking ahead menuntut birokrasi untuk belajar kembali. Bagaimana pejabat publik, analis kebijakan, pejabat politik harus berpikir kedepan. Kebijakan pun harus berorientasi dan menatap jauh kedepan.
2. Kebijakan yang pintar dan kuat harus memenuhi kriteria SMART (Spesific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Time bound). Selain itu, kebijakan yang pintar dan kuat harus memenuhi kriteria tuntas dalam perumusan kebijakan publik.
Contoh faktual : Kebijakan fiskal di Indonesia
3. Karena dynamic governance memungkinkan aktor publik untuk mengambil keputusan secara kolektif dan memperhatikan kepentingan bersama, setiap orang memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan. Kemudian juga dynamic governance bertujuan untuk menata dan mengelola pemerintahan menjadi lebih baik dalam pemenuhan pelayanan publik.
NPM : 2226061016
1. Dalam Dynamic Governance ada 3 poin penting, yaitu :
a. Thinking again : Kalau kita sebagai birokrat kita harus kembali menilik apakah kebijakan-kebijakan yang ada saat ini, apakah masih relevan untuk menjawab pertanyaan yang kompleks. Birokrasi tidak lagi bisa berfikir dan berbicara dengan literatur klasik. Literatur yang ada saat ini sudah jauh berbeda dengan literatur lama. Sehingga untuk memecahkan masalah kontemporer, kita membutuhkan literatur baru, cara pandang baru, sudut pandang baru.
b. Thinking across : Bagaimana pemimpin birokrasi, pemimpin politik, dan pemerintah harus berpikir di luar kotak yang ada. Kebijakan-kebijakan yang diambil untuk saat ini harus berbeda dari sebelumnya. Aturan yang ada dilarang untuk membelenggu dan menghalangi menciptakan kreatifitas hal yang baru dalam birokrasi. Jika ada aturan yang sudah tidak relevan dan menghambat kreatifitas dan inovasi dalam pelayanan publik, maka birokrasi bertanggung jawab untuk merubah aturan itu.
c. Thinking ahead menuntut birokrasi untuk belajar kembali. Bagaimana pejabat publik, analis kebijakan, pejabat politik harus berpikir kedepan. Kebijakan pun harus berorientasi dan menatap jauh kedepan.
2. Kebijakan yang pintar dan kuat harus memenuhi kriteria SMART (Spesific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Time bound). Selain itu, kebijakan yang pintar dan kuat harus memenuhi kriteria tuntas dalam perumusan kebijakan publik.
Contoh faktual : Kebijakan fiskal di Indonesia
3. Karena dynamic governance memungkinkan aktor publik untuk mengambil keputusan secara kolektif dan memperhatikan kepentingan bersama, setiap orang memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan. Kemudian juga dynamic governance bertujuan untuk menata dan mengelola pemerintahan menjadi lebih baik dalam pemenuhan pelayanan publik.
Nama : Vike Youdit
NPM : 2226061016
1. Teori kontrol birokrasi sebagai kontra ide terhadap dikotomi politik-administrasi adalah teori yang mengemukakan bahwa kontrol politik atas birokrasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan publik dan bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam teori ini, dikotomi politik-administrasi dianggap sebagai suatu hal yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam teori kontrol birokrasi, dikotomi politik-administrasi dianggap sebagai suatu hal yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam teori ini, kontrol politik atas birokrasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan publik dan bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
2. Ada 2, yaitu :
a. Pejabat politik adalah pihak yang bertanggung jawab dalam memproduksi kebijakan publik.
b. Implementasi kebijakan menjadi tanggung jawab domain implementor yang bertugas menjalankan kebijakan yang telah diambil oleh pejabat politik.
NPM : 2226061016
1. Teori kontrol birokrasi sebagai kontra ide terhadap dikotomi politik-administrasi adalah teori yang mengemukakan bahwa kontrol politik atas birokrasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan publik dan bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam teori ini, dikotomi politik-administrasi dianggap sebagai suatu hal yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam teori kontrol birokrasi, dikotomi politik-administrasi dianggap sebagai suatu hal yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam teori ini, kontrol politik atas birokrasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan publik dan bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
2. Ada 2, yaitu :
a. Pejabat politik adalah pihak yang bertanggung jawab dalam memproduksi kebijakan publik.
b. Implementasi kebijakan menjadi tanggung jawab domain implementor yang bertugas menjalankan kebijakan yang telah diambil oleh pejabat politik.