NAMA: DANIEL PUTRA HERLAN
NPM: 2211011002
KELAS: MANAJEMEN A
1. Setelah saya memahami artikel tersebut Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah bahwa masyarakat turut menyampaikan aspirasi mereka yang dirasa tidak tersampaikan kepada wakil rakyat, dan hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara yakni mengenai minimnya transparansi dan partisipasi publik yang menjadi unsur penting dalam demokrasi tidak dihiraukan oleh DPR dalam proses pembentukan UU tersebut. Menurut Siaran Pers Koalisi Save Mahkamah Konstitusi tahun 2020, UU itu dibentuk secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.
2. Menurut saya Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai suatu tata cara pemerintahan diselenggarakan dalam suatu negara atau pemerintahan. Hakikat suatu konstitusi ialah mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara, dokumen hukum tertinggi yang mengatur struktur, fungsi, dan prinsip-prinsip dasar negara. Konstitusi adalah landasan hukum bagi pemerintahan dan masyarakat sebuah negara, dan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara
3. Menurut saya pejabat yang tidak konstitusional seperti penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, atau tindakan korupsi. Pejabat negara yang melakukan tindakan tidak konstitusional seharusnya dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, tergantung dari tingkat keparahan dan dampak yang diakibatkannya. Namun, apabila pejabat negara tersebut bersedia memperbaiki perilakunya dan mematuhi konstitusi, maka diberikan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya dan bertanggung jawab atas kesalahannya.
NPM: 2211011002
KELAS: MANAJEMEN A
1. Setelah saya memahami artikel tersebut Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah bahwa masyarakat turut menyampaikan aspirasi mereka yang dirasa tidak tersampaikan kepada wakil rakyat, dan hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara yakni mengenai minimnya transparansi dan partisipasi publik yang menjadi unsur penting dalam demokrasi tidak dihiraukan oleh DPR dalam proses pembentukan UU tersebut. Menurut Siaran Pers Koalisi Save Mahkamah Konstitusi tahun 2020, UU itu dibentuk secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.
2. Menurut saya Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai suatu tata cara pemerintahan diselenggarakan dalam suatu negara atau pemerintahan. Hakikat suatu konstitusi ialah mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara, dokumen hukum tertinggi yang mengatur struktur, fungsi, dan prinsip-prinsip dasar negara. Konstitusi adalah landasan hukum bagi pemerintahan dan masyarakat sebuah negara, dan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara
3. Menurut saya pejabat yang tidak konstitusional seperti penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, atau tindakan korupsi. Pejabat negara yang melakukan tindakan tidak konstitusional seharusnya dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, tergantung dari tingkat keparahan dan dampak yang diakibatkannya. Namun, apabila pejabat negara tersebut bersedia memperbaiki perilakunya dan mematuhi konstitusi, maka diberikan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya dan bertanggung jawab atas kesalahannya.