KIKY MARSHEILA
2211011042
MANAJEMEN KELAS A

1.Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut dan hal positif apa yang bisa anda ambil? Anak-anak hingga remana tidak perlu untuk dilibatkan ke dalam demo apalagi di usia saat itu mereka masih belum mengerti apapun yang ada di permasalahan tersebut dan hal positif nya kesadaran akan posisi anak-anak yang masih berumur untuk diingatkan kembali dan atas kesadaran dalam melindungi hak-hak mereka untuk menghindari eksploitasi dan juga serta kepedulian Bu Risma terhadap anak-anak.

2.Bagaimanakah solusimu untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum?
terlebih dahulu memikirkan pendapat yang akan disampaikan, didasarkan akal sehat, lalu mengutamakan kepentingan umum, dan tidak mengandung sara.

3.Jelaskan  apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia  menjadikan hak itu dibatasi?
tugas pokok seseorang adalah tugas dasar yang khas bagi setiap individu, yang dengannya kita dapat saling menghormati dan dengan demikian menciptakan suasana yang harmonis antara orang-orang yang berbeda agama, suku dan bangsa.
kewajiban dasar manusia tidak menjadikan hak itu dibatasi karena hak dan kewajiban adalah dua hal yang selalu berdampingan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hak asasi manusia yang merupakan hak dasar setiap manusia dapat dicapai dengan memenuhi tanggung jawab pribadi.

KIKY MARSHEILA
2211011042
MANAJEMEN KELAS A

Sebenarnya konstitusi berbeda dengan Undang-Undang Dasar, dikarenakan suatu kekeliruan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan Undang-Undang Dasar. Kekeliruan ini disebabkan oleh pengaruh faham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis, demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh faham kodifikasi, sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah Undang-Undang Dasar. Secara umum terdapat dua macam konstitusi yaitu Konstitusi tertulis dan Konstitusi tak tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar (UUD) yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak azasi manusia.

Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat utntuk menyusun sebuah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia sebagai sesuatu ”revolusi grondwet” telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pada dasarnya kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun UUD 1945 itu sendiri, dengan merumuskan dan melalui pasal 37 UUD 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar.
Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada empat macam Undang-Undang yang pernah berlaku, yaitu : Periode 18 Agustus - 27 Desember 1949, Periode 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950, Periode 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959, dan periode 5 Juli 1959 sampai sekarang.

NAMA : KIKY MARSHEILA
NPM : 2211011042
MANAJEMEN KELAS A

1. Hal positif apa yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut adalah secara substansi menunjukan adanya usaha transaksi politik dengan para hakim konstitusi yang sedang menjabat saat ini, atau sebagai 'kado' bagi mereka, dengan harapan putusan-putusan yang dilahirkan nanti akan memihak DPR dan Pemerintah akibat transaksi tersebut. Perubahan yang dilakukan adalah dalam ketentuan jabatan hakim konstitusi, yang memuat adanya perubahan dalam usia minimal seseorang dapat menjadi hakim konstitusi.

2.Hakikat konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal hal mengenai penyelenggaraan negara,karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya.

3. Menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi).
Contoh kasusnya adalah pada kasus SetyaNovantodiPusaranKasuse-KTP.
Seseorang diberikan hukuman yang adil sesuai dengan berat kasus yang dijalaninya.

KIKY MARSHEILA
2211011042
MANAJEMEN KELAS A

KIKY MARSHEILA
2211011042
MANAJEMEN KELAS A