Nama : Muhammad ikhsan Al-Hakim
Npm : 2211011015
Kelas : Pancasila A

Hasil analisis jurnal:
Transisi Indonesia menaiki demokrasi menimbulkan banyak kecemasan dimana pada saat yang sama masyarakat masih cenderung melakukan penyelesaian konflik melalui cara-cara yang tidak demokratis, main hakim sendiri, memaksakan kehendak, dan praktik money politics sebagai cermin dari perilaku dan sikap yang bertolak belakang dengan demokrasi yang diperjuangkan oleh kalangarn reformis selama ini.
Seiring dengan perkembangan gelombang demokrasi ketiga, tuntutan dmokratisasi dalam praktik dan sosial pasca rezim Orde Baru menjadi salah satu agenda kelompok gerakan reformasi yang mana salah satu tuntutannya adalah memperbaharui kembali pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) yang selama ini dirasakan tidak relevan dengan semangat reformasi.
Di dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadaban maka peranan pendidikan kewarganegaraan (Civics Education) dirasa sangat urgen dan mendesak sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia.
Berbagai model dan istilah pendidikan kewarganegaraan dilakukan oleh Pemerintah RI untuk menyelenggarakan misi pendidikan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).
Tujuan pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara.
Upaya mewarganegarakan individu atau orang orang yang hidup dalam suatu negara menjadi tugas dan tanggung jawab pokok yang diemban oleh Negara.
Pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan pada masa lalu tidak lepas dari kepentingan pemerintah yang berkuasa, yang telah dipraktikkan oleh rezim Orde Baru dimana pendidikan kewarganegaraan telah direkayasa sedemikian rupa sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan melalui cara cara indoktrinasi, manipulasi atas demokrasi dan Pancasila, dimana banyak perilaku kalangan elite Orde Baru yang mengelola negara dengan penuh praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Hal yang menarik dari pendapat Dimond bahwa adanya keterkaitan Citizenship dengan kegiatan belajar di sekolah mengingat pentingnya disiplin pengetahuan ini bagi kehidupan warga negara dengan sesamanya maupun dengan negara di mana mereka berada.
Lebih dari sekedar pendidikan kewarganegaraan yang umumnya dikenal sebagai Pendidikan Demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dimensi dan orientasi pemberdayaan warga negara melalui keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam praktik berdemokrasi langsung sepanjang perkuliahan.
Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (Character Building) bangsa Indonesia yang antara lain: a) membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa; c) mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggung jawab.
Secara etimologis "demokrasi" terdiri dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu "demos" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "cratein" atau "cratos" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.

Nama : Muhammad ikhsan Al-Hakim
Npm : 2211011015
Kelas : Pancasila A

Hasil analisis video:
Di video tersebut menjelaskan kepada kita tentang PKN berkaitan dengan warganegara, lalu PKN adalah usaha sadar menyiapkan cinta, setia, berani berkorban membela bangsa negara dan juga untuk melatih berfikir kritis, analitis, demokratis dan berdasarkan Pancasila.

Nama : Muhammad ikhsan Al-Hakim
Npm : 2211011015
Kelas : A

Nama : M. Ikhsan Al-Hakim
NPM : 2211011015
Kelas : A S1 Manajemen
Analisis jurnal

Pancasila sebagai falsafah ilmu pengetahuan dan dampaknya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila adalah ideologi negara, yang berfungsi sebagai pedoman dan pedoman perilaku yang baik dan merupakan dasar falsafah negara, yang lahir dari pemikiran yang mendalam dari anak bangsa dan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pandangan hidup bangsa. Bangsa Indonesia, dasar persatuan, lambang persatuan dan pertahanan bangsa. Pembangunan iptek tanpa landasan Pancasila yang kuat justru akan berujung pada kehancuran bangsa, terutama dari segi moralitas dan mentalitas.
Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila menjadi pedoman atau landasan bagi bangsa Indonesia untuk melihat realitas alam semesta, manusia, masyarakat, berbangsa dan bernegara, makna hidup, dan landasan bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi persoalan hidup dan dalam kehidupan untuk dipecahkan. Pancasila sebagai filsafat ilmu mengandung nilai ganda, yaitu landasan teoritis (dan normatif) bagi pengelolaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penetapan tujuan; dan nilai intrinsik tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi didasarkan pada nilai-nilai spiritual dan moral kepribadian manusia.

Nama : M. Ikhsan Al-Hakim
NPM : 2211011015
Kelas : A (S1 Manajemen)
Analisis Video 1

Berdasarkan video tersebut, dapat dianalisis bahwa terjadi aksi unjuk rasa atas ketidaknyamanan yang dilakukan oleh ratusan warga desa di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Unjuk rasa tersebut dilakukan warga dengan melakukan penutupan terhadap saluran pembuangan limbah dari lokasi pabrik pembuatan pakaian.

Dilihat dari kasus di atas, pemilik pabrik yang tidak memiliki pengetahuan terhadap metode dalam pengolahan limbah menunjukkan bahwa sangat diperlukannya IPTEK dalam segala hal, terutama dalam hal ini membangun usaha seperti pabrik. Di zaman saat ini, IPTEK perlu terus dipelajari dan dikembangan dengan baik dengan penggunaan yang tepat. Namun, dalam pengembangan IPTEK yang dilakukan harus tetap dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Dalam pengembangan IPTEK juga, harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama sehingga tidak merugikan orang lain serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila terutama sila ke-2 berupa "kemanusiaan" berupa sikap/tindakan sesuai nilai moral, serta sila ke-5 berupa "keadilan" terhadap sesama yang tidak menimbulkan kerugian pihak manapun.

Adapun, saran atau alternatif yang dapat digunakan dalam mengatasi kasus di atas yaitu pemilik pabrik perlu melakukan peninjauan lanjut kembali terkait pertimbangan terhadap lokasi pembuangan serta saluran limbah Pabrik juga mencari solusi pengolahan yang tepat untuk limbah tersebut agar tidak menimbulkan pencemaran yang mengganggu kenyamanan warga. Selain itu, pemilik pabrik dapat membuat perjanjian atau perundingan antara pemilik pabrik dengan warga setempat terhadap pembuangan limbah oleh pabrik.