nama :amira munira
npm :2211011077
kelas :A

1.saya sangat setuju dengan apa yang bu Risma katakan,anak anak sebaiknya tidak boleh ikut campur atas demo demo yang ada karna sebagian dari mereka pun belum mengerti dan belom paham.Takutnya apabila mereka ikut serta akan demo tsb malah akan menimbulkan kekacauan.
2.-harus saring informasi yang benar
-harus membatasi bicara di depan umum
3.Kewajiban dasar manusia merujuk pada tanggung jawab moral yang dianggap sebagai hakikat atau hak asasi manusia yang tidak dapat diabaikan atau dilanggar tanpa alasan yang sangat kuat. Kewajiban dasar manusia sering kali dilihat sebagai prinsip-prinsip moral yang harus dihormati dan dijaga oleh semua orang, tanpa terkecuali.

nama :amira munira
npm :2211011077
kelas a

nama :amira munira
npm :2211011077
kelas :a

nama :amira munira
npm :2211011077
kelas :a

Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Perubahan konstitusi ini dilakukan untuk mengakomodasi perubahan zaman, perkembangan sosial dan politik di dalam negeri, serta menyesuaikan dengan tuntutan global.
Berikut adalah periode-periode perubahan konstitusi di Indonesia:
1.Konstitusi 1945
Konstitusi pertama Indonesia disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sebelum Indonesia merdeka secara de facto pada tanggal 17 Agustus 1945. Konstitusi ini mendasarkan negara Indonesia pada Pancasila sebagai dasar negara, dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
2.Konstitusi 1950
Setelah masa revolusi dan perjuangan merebut kemerdekaan dari penjajah, Indonesia mengadopsi konstitusi baru pada tahun 1950. Konstitusi ini membangun Indonesia sebagai negara federal dengan setiap provinsi memiliki hak otonomi. Konstitusi ini bertahan sampai tahun 1959 dan diubah kembali pada masa Orde Baru.
3.Konstitusi 1966
Konstitusi ini diadopsi pada masa Orde Baru, setelah terjadinya G30S/PKI. Konstitusi ini mengubah Indonesia menjadi negara kesatuan dengan presiden yang memiliki kekuasaan yang lebih besar, mengurangi hak otonomi daerah, dan memperkenalkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai badan legislatif.
4.Konstitusi 1998
Setelah runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia mengadopsi konstitusi baru pada tahun yang sama. Konstitusi ini memperkenalkan banyak perubahan, seperti memberikan hak otonomi yang lebih besar bagi daerah, memperkenalkan badan anti-korupsi, dan memperkuat hak-hak asasi manusia.
5.Konstitusi 2002
Konstitusi 2002 dilakukan untuk mengakomodasi kebijakan otonomi daerah yang diadopsi pada tahun 1999. Konstitusi ini mengatur lebih detail tentang pemberian kewenangan kepada daerah, termasuk memberikan hak kepada daerah untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya.

nama :amira munira
npm :2211011077
kelas :A

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang berperan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, menyelesaikan sengketa antara lembaga negara, serta memutus perkara yang berkaitan dengan UU dan/atau keputusan presiden yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi.

Namun, jika UU yang merevisi Konstitusi di MK tidak dipelajari secara cermat dan hati-hati, maka dapat berdampak negatif pada kestabilan dan konsistensi Konstitusi Indonesia. Revisi UU yang dipandang kontroversial atau dianggap merusak konstitusi harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati dan didasarkan pada kepentingan nasional yang sejalan dengan cita-cita dasar negara Indonesia.