NAMA : INDAH KUSUMA NINGRUM
NPM : 2217051139
KELAS : B
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
NPM : 2217051139
KELAS : B
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Posts made by Indah Kusuma Ningrum
Nama : Indah Kusuma Ningrum
NPM : 2217051139
Kelas : B
Dalam video Youtube yang berjudul "Perkembangan Demokrasi di Indonesia" yang diunggah oleh channel Youtube bernama syahnur asyadi tersebut dapat saya analisis beberapa hal penting di dalamnya, yaitu sebagai berikut.
Proses berlangsungnya demokrasi di Indonesia telah mengalami sejarah yang panjang dan disertai dengan perubahan dan perkembangan. Perkembangan demokrasi yang terjadi tersebut, dapat diklasifikasikan menjadi lima periode.
1. Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan
Implementasi demokrasi pada periode ini sangat terbatas, ditandai dengan pers yang mendukung revolusi kemerdekaan terbilang sangat sedikit.
2. Perkembangan Demokrasi Perlementer (1945-1959)
Periode ini disebut juga dengan masa kejayaan demokrasi di Indonesia. Dimana pada periode demokrasi parlemneter ini, hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Tetapi demokrasi parlementer mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.
(1) Dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik
(2) Basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah
(3) Persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan.
3. Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Politik pada masa ini diwarnai dengan tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu, yaitu ABRI, Presiden Soekarno, dan PKI.
4. Perkembangan Demokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru
Pada masa ini, diterapkan demokrasi yang bernama Demokrasi Pancasila (Orde Baru). Pada tiga tahun pertama, kekuasaan seolah-olah didistribusikan kepada kekuatan masyarakat. Namun, setelah tiga tahun, kenyataannya ABRI berperan dominan dalam proses birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik. Selain itu juga, terjadi pembatasan peran dan fungsi partai politik, dan campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, serta adanya masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga non-pemerintah.
5. Perkembangan Demokrasi Masa Reformasi (1998-Sekarang)
Demokrasi yang ditetapkan negara pada masa reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950-1959. Terdapat beberapa karakteristik demokrasi era reformasi. Pertama, Pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahna pusat sampai dengan pada tingkat desa. Ketiga, pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Keempat, sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat. Memang demokrasi era reformasi bisa dibilang masih dalam tahap pencarian jati diri, namun kita harus yakin suatu saat nanti demokrasi reformasi akan mendapatkan jati dirinya.
NPM : 2217051139
Kelas : B
Dalam video Youtube yang berjudul "Perkembangan Demokrasi di Indonesia" yang diunggah oleh channel Youtube bernama syahnur asyadi tersebut dapat saya analisis beberapa hal penting di dalamnya, yaitu sebagai berikut.
Proses berlangsungnya demokrasi di Indonesia telah mengalami sejarah yang panjang dan disertai dengan perubahan dan perkembangan. Perkembangan demokrasi yang terjadi tersebut, dapat diklasifikasikan menjadi lima periode.
1. Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan
Implementasi demokrasi pada periode ini sangat terbatas, ditandai dengan pers yang mendukung revolusi kemerdekaan terbilang sangat sedikit.
2. Perkembangan Demokrasi Perlementer (1945-1959)
Periode ini disebut juga dengan masa kejayaan demokrasi di Indonesia. Dimana pada periode demokrasi parlemneter ini, hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Tetapi demokrasi parlementer mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.
(1) Dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik
(2) Basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah
(3) Persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan.
3. Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Politik pada masa ini diwarnai dengan tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu, yaitu ABRI, Presiden Soekarno, dan PKI.
4. Perkembangan Demokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru
Pada masa ini, diterapkan demokrasi yang bernama Demokrasi Pancasila (Orde Baru). Pada tiga tahun pertama, kekuasaan seolah-olah didistribusikan kepada kekuatan masyarakat. Namun, setelah tiga tahun, kenyataannya ABRI berperan dominan dalam proses birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik. Selain itu juga, terjadi pembatasan peran dan fungsi partai politik, dan campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, serta adanya masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga non-pemerintah.
5. Perkembangan Demokrasi Masa Reformasi (1998-Sekarang)
Demokrasi yang ditetapkan negara pada masa reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950-1959. Terdapat beberapa karakteristik demokrasi era reformasi. Pertama, Pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahna pusat sampai dengan pada tingkat desa. Ketiga, pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Keempat, sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat. Memang demokrasi era reformasi bisa dibilang masih dalam tahap pencarian jati diri, namun kita harus yakin suatu saat nanti demokrasi reformasi akan mendapatkan jati dirinya.
Nama : Indah Kusuma Ningrum
NPM : 2217051139
Kelas : B
Jurnal yang berjudul "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni dari Universitas Merdeka Malang membahas tentang pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam sistem demokrasi di Indonesia, terutama dalam pemilihan umum.
Jurnal ini menekankan pentingnya pemilihan umum sebagai proses yang sangat vital dalam sistem demokrasi. Pemilihan umum memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin mereka sendiri dan mengambil peran dalam membangun negara. Namun, untuk menjalankan sistem demokrasi yang baik, nilai-nilai Pancasila harus dijunjung tinggi, terutama sila keempat, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", yang menunjukkan bahwa demokrasi adalah prinsip yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Dalam pemilihan umum di Indonesia, terdapat beberapa prinsip demokrasi yang harus dijunjung tinggi, seperti partisipasi aktif masyarakat, transparansi, integritas, dan akuntabilitas. Namun, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam menjalankan sistem demokrasi, seperti tingginya tingkat korupsi dan politik uang yang dapat mengancam integritas dan akuntabilitas dalam pemilihan umum.
Untuk mengatasi tantangan ini, peran masyarakat sangatlah penting. Masyarakat harus memahami pentingnya nilai-nilai demokrasi dan Pancasila dalam pemilihan umum, dan bekerja sama untuk memastikan bahwa pemilihan umum di Indonesia berjalan dengan transparan, jujur, dan adil.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum yang baik dan demokratis merupakan kunci utama bagi terwujudnya nilai-nilai sila keempat Pancasila di Indonesia. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pemilihan umum di Indonesia berjalan dengan transparan, jujur, dan adil. Dengan demikian, sistem demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan mendukung terwujudnya nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara.
NPM : 2217051139
Kelas : B
Jurnal yang berjudul "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni dari Universitas Merdeka Malang membahas tentang pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam sistem demokrasi di Indonesia, terutama dalam pemilihan umum.
Jurnal ini menekankan pentingnya pemilihan umum sebagai proses yang sangat vital dalam sistem demokrasi. Pemilihan umum memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin mereka sendiri dan mengambil peran dalam membangun negara. Namun, untuk menjalankan sistem demokrasi yang baik, nilai-nilai Pancasila harus dijunjung tinggi, terutama sila keempat, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", yang menunjukkan bahwa demokrasi adalah prinsip yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Dalam pemilihan umum di Indonesia, terdapat beberapa prinsip demokrasi yang harus dijunjung tinggi, seperti partisipasi aktif masyarakat, transparansi, integritas, dan akuntabilitas. Namun, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam menjalankan sistem demokrasi, seperti tingginya tingkat korupsi dan politik uang yang dapat mengancam integritas dan akuntabilitas dalam pemilihan umum.
Untuk mengatasi tantangan ini, peran masyarakat sangatlah penting. Masyarakat harus memahami pentingnya nilai-nilai demokrasi dan Pancasila dalam pemilihan umum, dan bekerja sama untuk memastikan bahwa pemilihan umum di Indonesia berjalan dengan transparan, jujur, dan adil.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum yang baik dan demokratis merupakan kunci utama bagi terwujudnya nilai-nilai sila keempat Pancasila di Indonesia. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pemilihan umum di Indonesia berjalan dengan transparan, jujur, dan adil. Dengan demikian, sistem demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan mendukung terwujudnya nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara.
Nama : Indah Kusuma Ningrum
NPM : 2217051139
Kelas : B
NPM : 2217051139
Kelas : B
Nama : Indah Kusuma Ningrum
NPM : 2217051139
Kelas : B
Dalam Jurnal Penelitian Politik yang berjudul "DINAMIKA SOIAL POLITIK MENJELANG PEMILU SERENTAK 2019" tersebut, disajikan artikel yang membahas mengenai topik-topik yang terkait dengan isu Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019.
"DEMOKRASI PEMILU DAN PRESIDEN 2019" oleh R. Siti Zuhro. Artikel ini pada dasarnya membahas mengenai tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019.
Demokrasi adalah suatu tujuan yang tidak mudah dicapai karena memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Namun, di Indonesia, konsolidasi demokrasi cenderung tidak stabil dan tidak bekerja secara teratur karena pilar-pilar pentingnya seperti pemilu, partai politik, masyarakat sipil, dan media massa belum beroperasi secara efektif.
Pelaksanaan pilpres di Indonesia merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Pemilu sebagai salah satu pilar penting demokrasi, menjadi hal yang esensial untuk memantau dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Namun, pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Untuk menciptakan hal tersebut, diperlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada.
Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika partai politik melalui para elitnya dan pemangku kepentingan pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Faktor-faktor seperti budaya politik, perilaku aktor, dan kekuatan politik juga mempengaruhi proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dari semua elemen bangsa untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas konsolidasi demokrasi di Indonesia, sehingga demokrasi dapat berjalan secara efektif dan teratur. demokrasi.