NAMA : JEFRI RAIHAN AKBAR
NPM : 2217051133
KELAS : D
NPM : 2217051133
KELAS : D
Posts made by Jefri Raihan Akbar
Nama : Jefri Raihan Akbar
NPM : 2217051133
Kelas : D
Jurnal ini membahas tentang tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019 di Indonesia. Meskipun Indonesia telah membangun demokrasi, namun masih terdapat banyak masalah dalam proses konsolidasi demokrasi. Pilar-pilar demokrasi yang seharusnya menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum berjalan efektif. Pilpres 2019 belum berhasil menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum berhasil membangun kepercayaan publik. Hal ini terlihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), di mana salah satu kandidat menolak hasil pemilu. Oleh karena itu, pilpres masih belum selesai dan saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena terdapat klaim dari dua kandidat sebagai pemenang pilpres.
Proses konsolidasi demokrasi di Indonesia belum berjalan secara konsisten dan fluktuatif, karena pilar-pilar penting seperti pemilu, partai politik, masyarakat sipil, dan media massa belum berfungsi secara efektif dan maksimal. Pemilu memiliki peran penting dalam suksesinya kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Namun, pemilu juga memerlukan prasyarat seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, yang memerlukan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada.
Proses konsolidasi demokrasi dapat terhambat ketika partai politik dan para elit terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung membatasi dan tidak memperhatikan nilai-nilai demokrasi substansial, terutama terkait partisipasi aktif masyarakat, kompetisi politik yang berkualitas, kesetaraan politik, dan peningkatan responsivitas politik.
NPM : 2217051133
Kelas : D
Jurnal ini membahas tentang tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019 di Indonesia. Meskipun Indonesia telah membangun demokrasi, namun masih terdapat banyak masalah dalam proses konsolidasi demokrasi. Pilar-pilar demokrasi yang seharusnya menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum berjalan efektif. Pilpres 2019 belum berhasil menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum berhasil membangun kepercayaan publik. Hal ini terlihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), di mana salah satu kandidat menolak hasil pemilu. Oleh karena itu, pilpres masih belum selesai dan saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena terdapat klaim dari dua kandidat sebagai pemenang pilpres.
Proses konsolidasi demokrasi di Indonesia belum berjalan secara konsisten dan fluktuatif, karena pilar-pilar penting seperti pemilu, partai politik, masyarakat sipil, dan media massa belum berfungsi secara efektif dan maksimal. Pemilu memiliki peran penting dalam suksesinya kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Namun, pemilu juga memerlukan prasyarat seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, yang memerlukan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada.
Proses konsolidasi demokrasi dapat terhambat ketika partai politik dan para elit terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung membatasi dan tidak memperhatikan nilai-nilai demokrasi substansial, terutama terkait partisipasi aktif masyarakat, kompetisi politik yang berkualitas, kesetaraan politik, dan peningkatan responsivitas politik.
Nama : Jefri Raihan Akbar
NPM : 2217051133
Kelas. : D
fenomena yang sering terjadi dalam sistem demokrasi, yaitu adanya perdebatan, kontroversi, dan konflik dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini membuat demokrasi sering dianggap "gaduh" atau berisik oleh sebagian orang.
Namun, meskipun demokrasi dihadapkan dengan tantangan dan perdebatan yang kompleks, fenomena ini justru menjadi salah satu alasan mengapa sistem demokrasi tetap bertahan dan dianut oleh banyak negara. Dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk berbicara, menyuarakan pendapat, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, perdebatan dan konflik dalam sistem demokrasi sebenarnya merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif.
Selain itu, demokrasi juga memberikan mekanisme pemilihan dan penggantian pemimpin secara berkala melalui pemilu. Hal ini memungkinkan perubahan kepemimpinan tanpa perlu menghadapi kekerasan atau revolusi. Proses pemilihan yang adil dan bebas adalah salah satu prinsip dasar dalam demokrasi, yang memberikan legitimasi kepada pemerintahan yang berkuasa.
Di samping itu, demokrasi juga memiliki sistem pembagian kekuasaan (checks and balances) antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini dapat mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu pihak atau individu, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak-hak individu.
Kendati demokrasi seringkali menghadapi tantangan, termasuk konflik dan perdebatan, sistem ini tetap bertahan dan dianut oleh banyak negara karena mampu memberikan mekanisme partisipatif bagi warga negara, menghindari kekerasan dalam pergantian kepemimpinan, dan memastikan pembagian kekuasaan yang seimbang. Oleh karena itu, meskipun "gaduh", demokrasi tetap dianggap sebagai sistem politik yang memberikan keuntungan yang bernilai bagi banyak negara di dunia.
NPM : 2217051133
Kelas. : D
fenomena yang sering terjadi dalam sistem demokrasi, yaitu adanya perdebatan, kontroversi, dan konflik dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini membuat demokrasi sering dianggap "gaduh" atau berisik oleh sebagian orang.
Namun, meskipun demokrasi dihadapkan dengan tantangan dan perdebatan yang kompleks, fenomena ini justru menjadi salah satu alasan mengapa sistem demokrasi tetap bertahan dan dianut oleh banyak negara. Dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk berbicara, menyuarakan pendapat, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, perdebatan dan konflik dalam sistem demokrasi sebenarnya merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif.
Selain itu, demokrasi juga memberikan mekanisme pemilihan dan penggantian pemimpin secara berkala melalui pemilu. Hal ini memungkinkan perubahan kepemimpinan tanpa perlu menghadapi kekerasan atau revolusi. Proses pemilihan yang adil dan bebas adalah salah satu prinsip dasar dalam demokrasi, yang memberikan legitimasi kepada pemerintahan yang berkuasa.
Di samping itu, demokrasi juga memiliki sistem pembagian kekuasaan (checks and balances) antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini dapat mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu pihak atau individu, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak-hak individu.
Kendati demokrasi seringkali menghadapi tantangan, termasuk konflik dan perdebatan, sistem ini tetap bertahan dan dianut oleh banyak negara karena mampu memberikan mekanisme partisipatif bagi warga negara, menghindari kekerasan dalam pergantian kepemimpinan, dan memastikan pembagian kekuasaan yang seimbang. Oleh karena itu, meskipun "gaduh", demokrasi tetap dianggap sebagai sistem politik yang memberikan keuntungan yang bernilai bagi banyak negara di dunia.