PKN ILKOM D, Selasa 13.30-15.10 T.A Genap 2022/2023

Nama:Andika Fikri Azhari
NPM:2257051005
Kelas:D

Analisis jurnal Poitik tentang Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019.

Berikut hasil analisis saya:
       Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat.Namun untuk mewujudkan hal tersebut tidak mudah,memerlukan banyak tahapan tahapan,Contohnya Konsolidasi Demokrasi.Konsolidasi demokrasi merupakan sarana penting untuk meningkatkan komitmen seluruh lapisan masyarakat terhadap aturan demokrasi. Proses ini tidak hanya terjadi pada lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat secara keseluruhan.Contohnya kegiatan sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU Daerah beserta panitia PPS disetiap RT/Desa.
      Dalam pemiu pasti terdapat partisipasi politik,Tanpa partisipasi Politik tidak akan terwujud Sistem demokrasi. partisipasi politik sangat penting untuk membangun sebuah sistem demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk merasa terlibat dalam pembuatan kebijakan publik, meningkatkan kualitas demokrasi, dan memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan diperhatikan oleh pemerintah.
     Pemilihan Umum serentak tahun 2019 menjadi sorotan karena isu politisasi identitas dan agama. Terjadi perdebatan mengenai pandangan-pandangan yang dirasakan merugikan oleh sebagian umat Muslim. Hal ini memunculkan gerakan ijtima'ulama yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ijtima' ini merekomendasikan kepada Prabowo untuk memilih cawapres yang berasal dari kalangan ulama, sehingga tercipta pasangan capres-cawapres dengan orientasi nasionalis-agamis.
       Dalam setiap pemilu di Indonesia, berebut suara muslim merupakan hal yang wajar karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, hal tersebut tidak menjamin kemenangan secara otomatis.Banyak kecurangan pada pemilu 2019
Secara Garis besar pemilu 2019 mengalami kecurangan penghitunga suara,pencobloasan dan maraknya kampanye hitam,Money Politik dan Politik identitas.
      Untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam penghitungan suara, pencoblosan, serta maraknya kampanye hitam, money politik, dan politik identitas pada pemilu, Perlu dilakukukan Langkah Langkah sebagai berikut:Peningkatan Kesadaran Politik,Ciptkan Pemilu yang LUBER dan JURDIL,Penegakan Hukum,Setiap pelanggaran hukum yang terjadi dalam proses pemilu harus ditindak secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku,Pengawasan yang Kuat: Pengawasan yang intensif dari berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilu, partai politik, LSM, media, dan masyarakat,Regulasi yang Ketat,Pendidikan Politik & Partisipasi Masyarakat

Nama : Rofif Ramadhan Khoirulloh Sowija
NPM : 2257051009
Kelas : D

Jurnal Penelitian Politik yang berjudul "Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019" adalah sebuah kumpulan artikel yang membahas tentang pemilu serentak pada tahun 2019 di Indonesia.

Jurnal ini terdiri dari lima artikel yang membahas berbagai aspek terkait dengan pemilu serentak 2019 di Indonesia, seperti dinamika politik, partisipasi pemilih, strategi kampanye, serta isu-isu penting yang berkaitan dengan pemilu tersebut. Artikel-artikel dalam jurnal ini ditulis oleh para peneliti dan akademisi yang ahli di bidang politik.

Beberapa artikel menarik dalam jurnal ini antara lain adalah "Dinamika Persaingan Partai Politik pada Pemilihan Umum 2019" yang membahas tentang persaingan partai politik dan kinerja partai dalam pemilu serentak 2019. Artikel ini memberikan gambaran yang lengkap tentang hasil pemilu serta sebab dan dampak dari kemenangan dan kekalahan partai politik dalam pemilu tersebut.

Selain itu, terdapat juga artikel yang membahas tentang partisipasi pemilih dalam pemilu, seperti "Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Serentak 2019 di Indonesia" dan "Determinan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum 2019 di Indonesia". Artikel-artikel ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih dan memberikan analisis tentang tingkat partisipasi pemilih pada pemilu serentak 2019 di Indonesia.

Secara keseluruhan, jurnal ini menyajikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi politik yang tertarik dengan pemilu serentak 2019 di Indonesia. Artikel-artikel dalam jurnal ini memberikan pandangan yang kaya dan mendalam tentang berbagai aspek terkait dengan pemilu tersebut dan dapat menjadi referensi yang berguna bagi para pembaca yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang politik Indonesia.

NAMA :DAFA FARHAN HAQIQI
KELAS :D
NPM:2267051001

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki urgensi yang sangat penting sebagai bagian dari pendidikan karakter bangsa Indonesia. Melalui pendidikan kewarganegaraan, masyarakat dapat belajar tentang nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani. Hal ini sangat penting dalam membentuk karakter bangsa yang baik dan membangun masyarakat yang demokratis serta menghargai hak asasi manusia. Pendidikan kewarganegaraan juga dapat memperkuat rasa cinta tanah air dan kebangsaan serta mempersiapkan generasi muda menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berperan aktif dalam membangun Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan perlu diperkuat dan dikembangkan di Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan juga menjadi sarana penting dalam memperkuat fondasi demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani di Indonesia. Melalui pendidikan kewarganegaraan, masyarakat dapat memahami dan menghargai peran penting demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga dapat membantu masyarakat memahami hak-hak asasi manusia dan bagaimana menghargai keberagaman serta mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif dan toleran. Masyarakat madani juga dapat diperkuat melalui pendidikan kewarganegaraan dengan membentuk masyarakat yang beradab, santun, dan mampu berinteraksi dengan baik dalam lingkungan sosial. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan perlu terus dikembangkan dan diperkuat dalam membangun karakter bangsa Indonesia yang baik dan membentuk masyarakat yang demokratis, inklusif, dan beradab

Nama : Ibnu Muhtar
NPM : 2217051140
Kelas : D

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi Dalam konteks Indonesia, proses
demokrasi yang berlangsung dipengaruhi
beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik.

Keragaman yang menjadi spirit Bhinneka Tunggal Ika cenderung diabaikan, padahal Indonesia yang berbentuk archipelago, membentang dari Sabang sampai Merauke
memiliki karakteristik dan kekhasannya sendiri membutuhkan nilai-nilai toleransi, yakni menerima perbedaan, baik agama maupun suku atau etnis (SARA). Berkurangnya nilai-nilai toleransi, khususnya, dalam pemilu telah menimbulkan ekses negatif, seperti kekerasan dan kerusuhan. Berbeda dengan pilpres sebelumnya, seusai pengumuman pemilu oleh KPU pilpres 2019 diwarnai oleh adanya kerusuhan 22 Mei 2019.6 Realitas sosial tersebut jelas tidak hanya mengancam harmoni sosial, tetapi juga berpengaruh terhadap proses konsolidasi demokrasi.

Dinamika sosial politik menjelang pemilu serentak 2019 menunjukkan kompleksitas dan perbedaan pandangan politik serta kepentingan yang saling bertentangan di antara partai politik dan masyarakat. Faktor-faktor seperti isu-isu politik, sosial, ekonomi, peran media, dan pengaruh politik uang turut memengaruhi dinamika tersebut. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk mengedepankan toleransi, dialog, dan kerjasama dalam menghadapi perbedaan pendapat, serta menghargai hak demokrasi dan kebebasan berpendapat bagi semua warga negara. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan politik yang kondusif dan menghasilkan pemilihan umum yang fair dan berintegritas.

Nama : Ayu Fibri Suryanti
NPM : 2217051013
Kelas : D

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dimulai dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan ditujukan untuk kemaslahatan rakyat, namun pelaksanaannya tidak mudah, memerlukan banyak langkah, misalnya penguatan demokrasi. Demokrasi merupakan sarana penting untuk meningkatkan komitmen semua lapisan masyarakat terhadap aturan demokrasi. Proses ini berlangsung tidak hanya di lembaga politik tetapi juga di tingkat masyarakat secara keseluruhan, misalnya kegiatan sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU daerah dan panitia PPS di setiap RT/desa.
Harus ada partisipasi politik dalam pemilu, tanpa partisipasi politik tidak ada sistem demokrasi. Partisipasi politik sangat penting untuk membangun sistem demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik. Hal ini dapat membantu warga negara merasa terlibat dalam membentuk kebijakan publik, meningkatkan kualitas demokrasi, dan memastikan bahwa pemerintah mendengar dan menyampaikan suara rakyat. Konsolidasi demokrasi di Indonesia bervariasi dan belum berjalan secara teratur karena pilar utamanya (pemilu, partai politik, masyarakat sipil, media massa) belum berjalan efektif dan belum maksimal.
Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk memeriksa kepemimpinan dan memperbaiki kinerja pemerintah. Pemilu juga mensyaratkan kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Tantangan pendalaman demokrasi bahkan lebih besar ketika kerangka sosial, ekonomi, politik dan hukum tidak memadai. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas pemilu dan demokrasi, tetapi juga stabilitas nasional.

Nama : Daffa Rizqan Fairuz
NPM : 2217051066
Kelas : D

Berikut adalah analisis dari jurnal " Demokrasi dan Pemli Presiden 2019"

Jurnal tersebut menunjukkan bahwa pemilihan umum dan pemilihan presiden memiliki peran penting dalam demokrasi Indonesia. Namun, pilpres 2019 menunjukkan adanya polarisasi politik dan pembelahan sosial dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan dan kepentingan yang berseberangan antara kedua kubu pendukung capres. Pembelahan sosial yang semakin tajam dapat menimbulkan risiko bagi stabilitas politik dan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses demokrasi, memperkuat sistem politik yang transparan dan akuntabel, serta mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi untuk meminimalisasi risiko polarisasi politik.

Selain itu, jurnal tersebut juga menyebutkan bahwa fenomena pilpres 2019 merupakan cerminan dari kompleksitas demokrasi Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya upaya-upaya untuk memperkuat demokrasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, dapat meminimalisasi risiko polarisasi politik dan memperkuat demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Perlu diingat bahwa upaya-upaya tersebut tidak hanya perlu dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh seluruh elemen masyarakat dan stakeholder lainnya untuk menciptakan demokrasi yang lebih baik di Indonesia.

NAMA : SEPTIA ROSALIA
NPM : 2257051018
KELAS : D

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya secara damai. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu (pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden) dan pelembagaan sistem demokrasi mensyaratkan kemampuan bangsa untuk mengelola politik dan pemerintahan sesuai amanat para pendiri bangsa. Meskipun hak-hak politik dan kebebasan sipil telah dijamin oleh konstitusi serta partisipasi politik masyarakat semakin luas, di tataran empirik pemilu masih belum mampu mengantarkan rakyat Indonesia benar-benar berdaulat. gan nilai-nilai Pancasila. Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat. Dalam perkembangannya aktivitas parpol mewarnai pemerintahan dan parlemen. Perannya cenderung menguat dan berpengaruh signifikan terhadap peta politik Indonesia, meskipun pengaruhnya tidak seluruhnya positif.

Secara teoretis konflik atau sengketa dalam pemilu bisa diredam jika peserta pemilu (parpol), penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum mampu menunjukkan profesionalitas dan independensinya, tidak partisan dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan pemilu. Media massa bisa menjadi pemasok berita yang obyektif dan melakukan kontrol sosial yang berpihak pada rakyat. Karena itu bisa disimpulkan bahwa semakin substansial demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar kemungkinan munculnya public trust dan pemilu yang damai. Sebaliknya, semakin prosedural demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar pula ketidak percayaan publik dan semakin rentan pula sengketa/konflik yang akan muncul. Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.

NAMA : Aldo Pratama
NPM : 2217051144
KELAS : D

Dari Jurnal tersebut dapat saya pahami yaitu, Pemilihan umum serentak yang diadakan di Indonesia pada tahun 2019 merupakan momen yang penting dalam dinamika sosial-politik Indonesia. Ada beberapa faktor yang memengaruhi dinamika ini:
Pertama, adanya polarisasi politik yang semakin meningkat. Pada pemilu 2019, terdapat dua kubu politik yang saling bersaing dengan retorika yang berbeda. Hal ini memunculkan ketegangan politik di masyarakat yang bisa berujung pada konflik.
Kedua, pemberitaan media sosial yang semakin merajalela. Karena mudahnya mengakses informasi dan berinteraksi di media sosial, maka pemberitaan yang beredar di media sosial semakin memengaruhi opini masyarakat. Hal ini bisa memicu konflik sosial karena masyarakat mudah terprovokasi oleh pemberitaan yang tidak akurat atau tidak berdasarkan fakta.
Ketiga, adanya isu keamanan dan kestabilan politik. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara yang stabil dan aman, namun adanya ancaman terorisme dan konflik antar kelompok di beberapa daerah bisa memicu kekhawatiran di masyarakat. Hal ini bisa berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu.
Dapat disimpulkan dalam dinamika sosial-politik menjelang pemilu 2019 dinilai cukup kompleks dan hal itu juga memerlukan pengawan dan keamanan yang ketat dari pihak-pihak yang berwenang dalam mencegah terjadinya konflik.

m.rifqi al ardabili
2217051128
d

Jurnal ini membahas tentang tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019 di Indonesia. Meskipun Indonesia telah membangun demokrasi, namun masih terdapat banyak masalah dalam proses konsolidasi demokrasi. Pilar-pilar demokrasi yang seharusnya menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum berjalan efektif. Pilpres 2019 belum berhasil menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum berhasil membangun kepercayaan publik. Hal ini terlihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), di mana salah satu kandidat menolak hasil pemilu. Oleh karena itu, pilpres masih belum selesai dan saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena terdapat klaim dari dua kandidat sebagai pemenang pilpres.

Proses konsolidasi demokrasi di Indonesia belum berjalan secara konsisten dan fluktuatif, karena pilar-pilar penting seperti pemilu, partai politik, masyarakat sipil, dan media massa belum berfungsi secara efektif dan maksimal. Pemilu memiliki peran penting dalam suksesinya kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Namun, pemilu juga memerlukan prasyarat seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, yang memerlukan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada.

Proses konsolidasi demokrasi dapat terhambat ketika partai politik dan para elit terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung membatasi dan tidak memperhatikan nilai-nilai demokrasi substansial, terutama terkait partisipasi aktif masyarakat, kompetisi politik yang berkualitas, kesetaraan politik, dan peningkatan responsivitas politik.

Nama : Cakrawangsa Veda Alkautsar
NPM : 2217051004
Kelas : D

Hasil analisis jurnal tersebut menurut saya adalah sebagai berikut. Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal.Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi.Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai.Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional.Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat.Secara teoretis konflik atau sengketa dalam pemilu bisa diredam jika peserta pemilu (parpol), penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum mampu menunjukkan profesionalitas dan independensinya, tidak partisan dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan pemilu.

Proses pendalaman demokrasi/konslidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan juga elemen- elemen kekuatan lainnya seperti civil society, elite/aktor, media massa dan medsos serta lembaga survey.Berkenaan dengan hal tersebut semua stakeholders terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres.Hal tersebut perlu dilakukan karena sukses tidaknya pemilu, konflik tidaknya pilpres sangat bergantung pada tinggi-rendahnya tingkat kepercayaan rakyat kepada para stakeholders tersebut.

Karena itu bisa disimpulkan bahwa semakin substansial demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar kemungkinan munculnya public trust dan pemilu yang damai.Sebaliknya, semakin prosedural demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar pula ketidak percayaan publik dan semakin rentan pula sengketa/konflik yang akan muncul.Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai.Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga.Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI.Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun.

NAMA: DETA SARI ASLINA
NPM:2217051117
KELAS: D

Jurnal yang berjudul “dinamika social politik menjelang pemilu serentak 2019”
Jurnal ini membahas tantangan dalam mengkonsolidasikan demokrasi pada pemilihan presiden (pilpres) tahun 2019 di Indonesia. Meskipun pilpres merupakan cerminan dari pembangunan demokrasi Indonesia, namun masih banyak kendala yang dihadapi. Pembangunan demokrasi belum tercapai secara optimal karena pilar-pilar yang memperkuat konsolidasi demokrasi belum berjalan dengan baik. Pemilihan presiden tahun 2019 belum mampu memberikan kepemimpinan yang efektif dan membangun kepercayaan publik, terlihat dari kerusuhan yang terjadi setelah pengumuman hasil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan satu kandidat menolak hasil tersebut. Saat ini, hasil pilpres masih dalam proses dan Mahkamah Konstitusi (MK) akan menentukan hasil akhir karena dua kandidat mengklaim diri sebagai pemenang.
               Dari jurnal ini dijelaskan bahwa Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu yang aman dan damai, namun pemilu serentak 2019 menunjukkan bahwa masih terdapat banyak tantangan dalam membangun konsolidasi demokrasi yang berkualitas. Kualitas pemilu sangat dipengaruhi oleh kualitas partai politik dan koalisi yang terlibat, karena pemilu bukan hanya tentang suksesi kepemimpinan, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Indonesia sebagai negara demokrasi nomor empat terbesar di dunia perlu meningkatkan nilai-nilai demokrasinya untuk memperlihatkan bahwa negara ini menjalankan demokrasi substantif.

Nama : M. Febri Ardiyan Saputra
Npm : 2217051019
Kelas : D

Perlu kita ketahui pemilu Presiden 2019 di Indonesia merupakan proses pemilihan kepala negara yang diadakan pada tanggal 17 April 2019. Pemilu ini melibatkan partai politik, calon presiden, dan calon wakil presiden yang bersaing untuk memperebutkan jabatan kepala negara selama periode 2019-2024.
Namun, seperti halnya pemilu di banyak negara, Pemilu Presiden 2019 di Indonesia juga menghadapi sejumlah masalah, antara lain:
1. Masalah disinformasi dan hoaks juga menjadi tantangan dalam Pemilu Presiden 2019. Penyebaran informasi yang tidak akurat, hoaks, atau berita palsu dapat mempengaruhi persepsi pemilih, mempengaruhi opini publik, dan mengganggu integritas pemilu.
2. Pemilu Presiden 2019 juga menghadapi risiko potensial korupsi dan penyalahgunaan anggaran. tampaknya tidak semua pihak menyadari pentingnya nilainilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa di mana empat pilar kebangsaan Indonesia (yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) berakar dari falsafah dan sejarah hidup bangsa.
Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan demokrasi yang substansial, reformasi politik dan pemilu juga menuntut lahirnya reformasi birokrasi yang profesional terbebas dari pragmatisme dan kooptasi partai politik dan penguasa. Reformasi birokrasi harus mendorong terwujudnya transparansi dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Akuntabilitas juga harus ditegakkan, di mana pegawai negeri bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambilnya, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Benar, pemilu dalam konteks demokrasi bertujuan untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif. Pemilu adalah mekanisme formal di mana warga negara memilih wakil mereka untuk menjadi pemimpin atau anggota pemerintahan, baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal. Pemilu yang dilaksanakan secara bebas, jujur, adil, dan transparan diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang efektif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

NAMA : NADYA MAHARANI
NPM : 2217051095
KELAS : D

Jurnal tersebut membahas tentang masalah dalam pembangunan demokrasi di Indonesia, terkait dengan pilpres tahun 2019. Meskipun pilpres tersebut telah berlangsung, namun konsolidasi demokrasi masih belum terwujud secara efektif. Beberapa pilar penting dari demokrasi masih belum memadai dalam memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Salah satu contoh nyata dari ketidak efektifan konsolidasi demokrasi adalah terjadinya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, salah satu kandidat juga menolak hasil pemilu, yang menunjukkan adanya ketidakpercayaan pada sistem demokrasi di Indonesia.

Politik identitas juga menjadi masalah yang memengaruhi pilpres, di mana hal ini dapat memecah belah masyarakat dan mempengaruhi hasil pilpres. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengurangi politisasi identitas dan memperkuat pemerintahan yang efektif, yang mampu membangun kepercayaan publik.

Saat ini, Mahkamah Konstitusi menjadi penentu akhir hasil pilpres karena dua kandidat mengklaim sebagai pemenang. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam sistem pemilu dan penghitungan suara yang dapat memicu ketidakpercayaan pada hasil pemilu. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi yang mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemilu serta perlu adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan monitoring pemilu.

NAMA : DINI SORAYA
NPM : 2217051107
KELAS : D

Hasil analisis jurnal :
Jurnal tersebut membahas tentang konsolidasi demokrasi di Indonesia yang masih belum berjalan dengan efektif karena beberapa pilar pentingnya tidak berfungsi dengan baik. Salah satu pilar penting demokrasi adalah pemilu yang harus dilakukan dengan jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Namun, konsolidasi demokrasi bisa terhambat jika para elit dan stakeholder yang terkait dengan pemilu tidak mendukung proses demokrasi dengan tindakan mereka. Beberapa masalah seperti politisasi identitas, masalah partai politik, dan politisasi birokrasi perlu diperbaiki di Indonesia. Pentingnya membangun kepercayaan publik dalam proses konsolidasi demokrasi juga dibahas. Semakin substansial pemilu yang dilakukan, semakin besar kemungkinan munculnya kepercayaan publik dan pemilu yang damai.

Dalam proses konsolidasi demokrasi, stakeholders terkait pemilu seperti civil society, elite/aktor, media massa dan medsos, serta lembaga survei memainkan peran penting. Civil society harus tetap kritis dalam mengawasi pemilu dan hasilnya. Media massa dapat memberikan informasi yang obyektif dan melakukan kontrol sosial yang berpihak pada rakyat. Semua stakeholders terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan lembaga penegak hukum harus bekerja sama secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik pada hasil pemilu. Keberhasilan atau kegagalan pemilu serta konflik yang muncul tergantung pada tingkat kepercayaan publik pada stakeholders tersebut. Semakin substansial pemilu yang dilakukan, semakin besar kemungkinan munculnya kepercayaan publik dan pemilu yang damai. Sebaliknya, semakin prosedural pemilu yang dilakukan, semakin besar ketidakpercayaan publik dan konflik yang muncul.

Nama : Berli Anta Atrizki
Npm : 2217051076
Kelas : D

Konsolidasi demokrasi di Indonesia bervariasi dan belum berjalan secara teratur karena pilar-pilar pentingnya seperti pemilu, partai politik, masyarakat sipil dan media belum berjalan secara efektif dan optimal. Prasyarat pemilu yang adil dan transparan membutuhkan komitmen seluruh bagian negara untuk mematuhi peraturan yang ada. Tantangan pendalaman demokrasi bahkan lebih besar ketika kerangka sosial, ekonomi, politik dan hukum tidak memadai. Politisasi identitas, politisasi birokrasi, dan persoalan-persoalan lain dalam tahapan pilpres menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Kepercayaan publik terhadap imparsialitas birokrasi, penyelenggara pemilu, dan aparat penegak hukum rendah, padahal trust building penting untuk konsolidasi demokrasi. Para pemangku kepentingan pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan lembaga penegak hukum harus bekerja sama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu presiden. Semakin demokrasi dibangun melalui pemilu, semakin besar peluang kepercayaan publik dan pemilu damai. Sebaliknya, semakin prosedural demokrasi dibangun melalui pemilu, semakin besar ketidakpercayaan dan kerawanan publik terhadap sengketa/konflik.

Nama : Fitria Az Zahra
NPM : 2217051052
Kelas : D

Demokrasi dapat dengan mudah ditafsirkan sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang sedang berlangsung terpengaruh faktor yang berbeda, misalnya budaya politik, perilaku dan kekuatan politik.

Penyelenggaraan pemilihan presiden pada dasarnya merupakan kelanjutan dari penjangkaran prinsip-prinsip demokrasi, yang meliputi penjaminan tentang prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan individu, khususnya hak-hak politik.

Pendalaman demokrasi bisa datang dari negara dan juga dari masyarakat. Di sisi negara, pendalaman demokrasi dapat signifikan, pertama, perkembangan pelembagaan mekanisme untuk menciptakan kepercayaan semua aktor politik, seperti masyarakat sipil, partai politik.

Pemilihan diperlukan sebagai pilar penting demokrasi untuk pergantian pemimpin dan koreksi kinerja pemerintah. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, dan transparansi kewajiban. Persyaratan untuk ini membutuhkan prasyarat dan komitmen dari seluruh bagian bangsa untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi terhambat bila partai politik, melalui elit dan aktornya, menampilkan perilaku terkait pemilu yang tidak berpihak pada proses demokrasi.

Tantangan pendalaman demokrasi semakin meningkat hebat ketika sosial, ekonomi, politik dan Undang-undang juga tidak memadai.

Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas pemilu dan demokrasi, tetapi juga stabilitas nasional. Apalagi saat pemilu berlangsung di tengah perpecahan sosial, berita sensasional beredar di media sosial, ujaran kebencian merajalela berita palsu membuat hasil pemilu rentan dengan pertengkaran dan konflik.

Nama : Rio Sulendra
NPM : 2257051026
Kelas : D

Dari sisi masyarakat, pendalaman demokrasi
merujuk pada pelembagaan penguatan peran
serta masyarakat dalam aktivitas politik formal di
tingkat lokal. Pilpres langsung menjadi langkah
awal bagi penguatan peran masyarakat. Peran
ini tentunya harus berkesinambungan sampai
terjadinya pergantian pemerintahan. Dengan
cara itu, peran masyarakat akan senantiasa
mewarnai implementasi program pemerintah,
dan sebaliknya pemerintah akan mendapat
dukungan penuh dari masyarakat.
Pendalaman demokrasi juga dapat
dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan
pemerintahan yang efektif. Menurut Migdal
(1988), negara dan masyarakat seharusnya saling
bersinergi sehingga bisa saling memperkuat
perannya masing-masing. Dengan kapasitasnya
tersebut negara diharapkan mampu melakukan
penetrasi ke dalam masyarakat, mengatur
relasi sosial, mengambil sumber daya dan
mengelolanya. Selain itu, negara juga harus
mampu memberdayakan masyarakat untuk
terlibat aktif dalam proses kehidupan berbangsa
dan bernegara, terutama dalam kontrol sosial.
Berhasil tidaknya kontrol sosial ini akan
mencerminkan kuat tidaknya peran negara.
Negara yang kuat, menurut Migdal (1988),
adalah yang mampu melakukan ketiga fungsi
dasar tersebut.

NAMA : DIAN PRINATAMA SILABAN
NPM : 2217051137
KELAS : D

Pemilu 1999, Dinamikanya, bahkan, semakin pesat dan semarak setelah dilaksanakannya pemilu presiden secara langsung sejak 2004 dan pemilihan kepala daerah secara langsung sejak 2005. Secara khusus pilpres yang berkualitas akan berpengaruh positif terhadap pemerintahan yang efektif . Pilpres langsung menjadi langkah awal bagi penguatan peran masyarakat. Dengan cara itu, peran masyarakat akan senantiasa mewarnai implementasi program pemerintah, dan sebaliknya pemerintah akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Pendalaman demokrasi juga dapat dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif. Menurut Migdal, negara dan masyarakat seharusnya saling bersinergi sehingga bisa saling memperkuat perannya masing-masing. Dengan kapasitasnya tersebut negara diharapkan mampu melakukan penetrasi ke dalam masyarakat, mengatur relasi sosial, mengambil sumber daya dan mengelolanya. Selain itu, negara juga harus mampu memberdayakan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam kontrol sosial. Negara yang kuat, menurut Migdal , adalah yang mampu melakukan ketiga fungsi dasar tersebut.
Argumen Smith dan Arghiros menyatakan bahwa nilai-nilai demokrasi telah mendasari perilaku, baik elite maupun masyarakat. Untuk itu, sebagian besar pemilih terlebih dulu perlu memiliki kesadaran dan kematangan politik yang cukup memadai. Dengan cara itu, masyarakat diasumsikan memiliki kapasitas untuk melakukan pilihan dan mengambil keputusan atas pilihannya berdasarkan rasionalitas politik. Sulit dinafikan bahwa kompetisi dan kontestasi dalam pilpres melalui kampanye diwarnai oleh tingginya kegaduhan yang terjadi di media massa dan media sosial . Emosi masyarakat tak jarang ikut terlibat dan mengundang keprihatinan tersendiri karena tidak sedikit di antaranya yang akhirnya harus berurusan dengan hukum. 324 hate speech yang terjadi dan sebagian sudah diselesaikan secara hukum. 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye. Penggunaan politisasi agama dan character assassination dalam kampanye semakin mempertajam ketegangan sosial yang berdampak pada munculnya rasa saling tak percaya dan saling tak menghargai antarsesama anak bangsa. Dampaknya, demokrasi yang akan-laporkan-14843-dugaan-kecurangan-yang-untungkanpaslon-02, diakses pada 5 Mei 2019. pilpres dan pileg 2019 perlu disikapi dengan cara-cara yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat. Ini juga merupakan pemilu yang paling gamang. Sebab, di satu sisi dengan adanya presidential threshold mereka harus berkoalisi dalam mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya, di sisi lain dalam saat yang bersamaan mereka juga harus berjuang secara sendiri-sendiri untuk merebut kursi legislative

Pemilu bukan hanya penanda suksesi kepemimpinan, tapi juga merupakan koreksi/ evaluasi terhadap pemerintah dan proses deepening democracy untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat. Dalam proses konsolidasi tersebut, parpol sebagai pelaku utama pemilu idealnya dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyedia kader calon pemimpin. Namun, ketika fungsi parpol tidak maksimal, proses konsolidasi demokrasi terhambat. Sejak 1999 kinerja parpol tidak kunjung menghasilkan landasan atau platform politik nasional. Kampanye lebih merupakan pameran pernak-pernik demokrasi ketimbang untuk memetakan dan menjawab persoalan bangsa. Dalam perkembangannya aktivitas parpol mewarnai pemerintahan dan parlemen. Perannya cenderung menguat dan berpengaruh signifikan terhadap peta politik Indonesia, meskipun pengaruhnya tidak seluruhnya positif. Contohnya, fragmentasi parpol yang terjadi belakangan ini menyebabkan parpol tidak solid. Jumlah fraksi dari periode ke periode cenderung meningkat. Tapi parpol sebagai peserta pemilu belum mampu merespon dan memberi solusi konkrit. Harapan rakyat pasca pemilu, mereka bisa menyaksikan kinerja pemerintah/parlemen yang lebih berpihak pada nasib rakyat. Karena pemilu diharapkan berkorelasi positif terhadap kesejahteraan rakyat.

Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang adacenderung constraining dan tidak concern dengan nilai-nilai demokrasi substansial, khususnya yang terkait dengan partisipasi genuine masyarakat, kualitias kompetisi, political equality, dan peningkatan political responsiveness.Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik.Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Padahal trust building merupakan suatu keniscayaan dalam proses deepening democracy/ konsolidasi demokratisasi. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI.

Nama: Zainab Aqilah
NPM: 2217051149
Kelas: D

Jurnal yang berjudul “Dinamika Sosial Politik Jelang Pemilu Serentak 2019” merupakan kumpulan artikel tentang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia.

Majalah ini terdiri dari lima artikel yang mencakup berbagai aspek pemilu serentak 2019 di Indonesia, yaitu Dinamika politik, partisipasi pemilih, strategi kampanye, dan isu-isu kunci terkait pemilu.

Beberapa artikel yang menarik dalam jurnal ini antara lain “Dinamika Persaingan Partai pada Pemilu 2019” yang membahas tentang persaingan partai politik dan keberhasilan partai pada pemilu serentak 2019. Artikel ini memberikan gambaran lengkap mengenai hasil pemilu serta penyebab dan akibatnya. dari menang dan kalah. partai politik dalam suatu pemilihan. Selain itu, ada juga pasal terkait jumlah pemilih seperti "Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Serentak Indonesia 2019" dan "Penentu Jumlah Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Indonesia 2019". Artikel-artikel ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih dan memberikan analisis partisipasi pemilih dalam pemilu serentak Indonesia 2019.

Secara keseluruhan, artikel ini memberikan informasi penting dan bermanfaat bagi para sarjana, peneliti, dan pelaku politik yang tertarik dengan pemilu serentak 2019 di Indonesia. Artikel-artikel dalam majalah ini memberikan wawasan tentang berbagai aspek pemilu dan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pembaca yang ingin memperdalam pemahaman tentang politik Indonesia.

Nama : Rio Arisandi
NPM : 2217051154
Kelas : D

Analisis saya terhadap jurnal tersebut adalah penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pemilu di Indonesia, termasuk partai politik, penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pemerintah pusat dan daerah, serta institusi penegak hukum, untuk berperan secara independen, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam memastikan proses pemilu yang adil, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, penting juga untuk meningkatkan peran civil society, media massa, dan lembaga survei dalam mengawal pemilu dan memastikan penyampaian informasi yang obyektif dan akurat kepada publik. Civil society perlu tetap kritis dalam mengawal pemilu dan hasilnya, serta menjadi pengawas yang aktif terhadap perilaku para pemangku kepentingan pemilu. Media massa juga harus berperan sebagai pemasok berita yang obyektif dan melakukan kontrol sosial yang berpihak pada kepentingan rakyat, serta lembaga survei perlu memberikan data yang akurat dan dapat dipercaya mengenai preferensi pemilih.

Selain itu, penting juga untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum di Indonesia agar dapat menjadi prasyarat yang memadai untuk konsolidasi demokrasi. Hal ini melibatkan upaya dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap netralitas birokrasi, independensi lembaga penyelenggara pemilu, dan integritas institusi penegak hukum. Dalam proses konsolidasi demokrasi, konflik atau sengketa dalam pemilu dapat diredam melalui upaya bersama para pemangku kepentingan untuk menunjukkan profesionalitas, independensi, dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Dengan demikian, proses konsolidasi demokrasi di Indonesia memerlukan kerjasama yang erat antara semua pihak yang terlibat dalam pemilu, serta peran aktif civil society, media massa, dan lembaga survei. Selain itu, perbaikan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum juga menjadi prasyarat penting untuk memastikan kualitas pemilu yang baik dan mendorong konsolidasi demokrasi yang berkelanjutan di Indonesia.

Nama: Nicholas Vitto Adrianto
NPM: 2217051024
Kelas: D

Berdasarkan jurnal di atas, kita dapat simpulkan bahwa Pemilihan umum tahun 2019 merupakan pemilihan umum kelima yang diselenggarakan di negara Indonesia sejak masa Orde Baru. Pemilihan umum yang sekarang ini sekarang berdasarkan Demokrasi Pancasila, yaitu sistem pemerintahan Demokrasi yang sesuai dengan cita-cita dan ideologi bangsa Indonesia sejak berdirinya Pancasila. Meski Pemilu 2019 berjalan dengan lancar dan baik, ada beberapa hal yang membuat kerusuhan. Biasanya ini disebabkan oleh kurangnya penerapan demokrasi di Indonesia. Contohnya pada hasil akhir Pemilu 2019, satu kandidat menyatakan kemenangannya, sedangkan kandidat lainnya menolak, sehingga terjadi kerusuhan, dan pemenang pemilu itu harus ditentukan Makamah Konstitusi. Berikut ada beberapa alasan yang menyebabkan kurangnya penerapan demokrasi di pemilu 2019.

Konsolidasi (pendalaman) demokrasi dirasa kurang efektif bagi masyarakat Indonesia di pemilu tahun itu. Demokrasi perlu suatu proses pendalaman agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam pemerintahan dengan baik dan tidak menimbulkan kekacauan. Sayangnya, kurangnya transparansi akan terjadi di kehidupan politik, dan mengakibatkan perpecahan antar masyarakat. Tantangannya semakin besar lagi karena kondisi masyarakat yang kurang memadai. Maka kualitas pemilu, demokrasi, dan stabilitas nasional menurun. Masalah-masalah lain pemilu tahun 2019 adalah sebagai berikut: perebutan suara Muslim, permasalahan partai politik dan semua stakeholders yang bekerja dalam panitia pemilu belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu, dan meningkatnya politisasi birokrasi.

Pemilu tahun itu beruntung ada sisi positifnya. Adanya kompetisi yang sehat antara kedua kandidat, dan rasa saling menghormati satu sama lain. Maka ada nilai demokrasi yang muncul di situ. Tetapi, dengan hal-hal negatif yang ada di atas, kita dapat simpulkan bahwa pemilu 2019 berjalan dengan adanya konsolidasi demokrasi yang kurang efektif, masalah partai politik, kurangnya transparansi dalam orang yang berpartisipasi dalam pemilu, dan bahkan hal-hal yang tentu akan merusak demokrasi seperti berita bohong (hoax), dan stakeholders. Akibat dari itu semua, Indonesia merupakan negara yang masih JAUH dari negara demokrasi yang sebenarnya. Maka kita harus mengambil nilai-nilai demokrasi yang baik agar kita bisa menjadi negara demokrasi yang baik.

Muhamad rofiq
2217051098
Kelas D

Menurut analisis saya :

Partisipasi masyarakat (political participation) menggambarkan bagaimana tingkat keterlibatan masyarakati dalam proses politik dan pemerintahan. Diantaranya ketaatan dan kepatuhan hukum, keterbukaan politik, budaya kekerasan, toleransi, egalitarianisme, dan penghormatan terhadap HAM. Masyarakat dapat menerima perbedaan dan siap melakukan konsensus dalam setiap perbedaan.
Juga dalam hal pemilu pasti terdapat banyak partisipasi politik,yang dimana tanpa partisipasi Politik tidak akan terwujud sebuah sistem demokrasi, dimana politik merupakan hakekat demokrasi demi meciptakan partisipasi politik yang membangun sebuah sistem demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik serta sesuai peraturan yang berlaku.
Hal ini dapat membantu masyarakat untuk merasa terlibat dalam pembuatan kebijakan publik yang akan berdampak bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas demokrasi, dan memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan jilalakan oleh pemerintah.
Semula dari rakyat kembali untuk rakyat baik suara maupun uang.

Nama : Naura Salsabila
NPM : 2217051079
Kelas : D

Konsolidasi demokrasi di Indonesia masih mengalami fluktuasi dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya seperti pemilu, partai politik, civil society, dan media massa belum berfungsi secara efektif dan maksimal. Salah satu prasyarat untuk menciptakan hal tersebut adalah kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Namun, tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum kurang memadai. Hal ini berdampak pada kualitas pemilu dan demokrasi, serta stabilitas nasional. Beberapa masalah seperti politisasi identitas, sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol, dan politisasi birokrasi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi di Indonesia.

Proses pendalaman demokrasi/konsolidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu, seperti partai politik, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum, serta elemen kekuatan lainnya seperti civil society, elite/aktor, media massa, medsos, dan lembaga survey. Independensi, kedewasaan, dan partisipasi kekuatan-kekuatan sosial tersebut sangat diperlukan. Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum, sehingga trust building menjadi keniscayaan dalam proses pendalaman demokrasi/konsolidasi demokratisasi. Saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol, dan masyarakat menjadi syarat utama terwujudnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat. Seluruh stakeholders terkait pemilu perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, karena sukses atau tidaknya pemilu dan konflik atau tidaknya pilpres sangat bergantung pada tingkat kepercayaan rakyat kepada para stakeholders tersebut

Nama : Jhon V Nababan
NPM : 2217051087
Kelas : D

Hal yang dapat saya analisis dari jurnal bahwa Demokrasi tidak selalu berjalan mulus sebagai contoh pelaksanaan Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia .Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk masalah kepercayaan publik dan konflik kepentingan antara elite penguasa dan masyarakat. Hasilnya, terjadi kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pemilihan presiden oleh KPU.

Namun, penting untuk diingat bahwa pemilu adalah salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin mereka dan memengaruhi keputusan politik. Meskipun terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pemilu, Indonesia masih berhasil melaksanakan pemilu secara aman dan damai, yang dapat dijadikan sebagai pelajaran berharga bagi masa depan.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilu adalah penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan identitas nasional. Nilai-nilai ini harus diakui dan ditegakkan sebagai landasan bagi ketahanan sosial bangsa. Pemilu juga harus dijadikan sebagai sarana untuk menegakkan dan mewujudkan kedaulatan rakyat dan kebebasan politik masyarakat.

Dalam hal ini, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemilihan umum. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan akses yang lebih mudah dan terbuka untuk pendaftaran pemilih, dan menyediakan informasi yang jelas dan transparan tentang calon-calon pemimpin dan program-program politik mereka.

Ketika pemilu berjalan dengan baik, demokrasi dapat membawa banyak manfaat untuk masyarakat, termasuk stabilitas politik dan sosial, kebebasan individu, serta pengambilan keputusan yang lebih adil dan representatif. Oleh karena itu, Indonesia harus terus berupaya memperbaiki dan memperkuat sistem demokrasinya agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.

Nama : Fara Alif Lailla
NPM : 2217051153
Kelas : D

Berdasarkan jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsolidasi demokrasi di Indonesia masih fluktuatif dan belum berjalan secara regular. Pilar-pilar penting demokrasi, seperti pemilu, partai politik, civil society, dan media massa belum berfungsi efektif dan maksimal. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah perilaku para elite dan stakeholders terkait pemilu yang tidak mendorong proses demokrasi. Selain itu, kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang kurang memadai juga dapat mempengaruhi kualitas pemilu dan stabilitas nasional.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, diperlukan komitmen dari semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada dan memaksimalkan peran penting masing-masing stakeholder. Proses pendalaman demokrasi/konsolidasi demokrasi memerlukan peran penting dari civil society, elite/aktor, media massa, dan lembaga survey. Selain itu, trust building merupakan suatu keniscayaan dalam proses deepening democracy/konsolidasi demokratisasi. Dengan demikian, semakin substansial demokrasi yang terbangun melalui pemilu, semakin besar kemungkinan munculnya public trust dan pemilu yang damai. Sebaliknya, semakin prosedural demokrasi yang terbangun melalui pemilu, semakin besar pula ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu dan konflik yang mungkin muncul.

Nama : Wayan Santie Arif
NPM : 2257051031
Kelas : D

Demokrasi adalah sistem politik yang menghargai hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan politik. Pemilihan presiden menjadi indikator penting bagi keberhasilan demokrasi karena di dalamnya terdapat partisipasi politik yang besar dari masyarakat.

Selain itu, tantangan dalam menjalankan demokrasi di Indonesia, seperti politik uang, pengaruh oligarki, dan upaya kecurangan dalam pemilihan. Demokrasi harus dilindungi dan ditegakkan dengan adil dan transparan agar hasil pemilihan dapat mencerminkan kehendak rakyat.

Peran media sosial dalam kampanye politik, isu agama, dan polarisasi politik. Media sosial dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap calon presiden, namun demokrasi harus mampu melindungi kebebasan berpendapat dan menyeimbangkan akses informasi.

NAMA : DELA SYLVIAYANI
NPM : 2217051048
KELAS : D

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil (political society, economic society, the state, dan civil society) mampu mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan.
Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Proses demokrasi (demokratisasi) tersebut berlangsung relatif dinamis, khususnya sejak Pemilu 1999. Dinamikanya, bahkan, semakin pesat dan semarak setelah dilaksanakannya pemilu presiden secara langsung sejak 2004 dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sejak 2005.
Demokrasi yang berlangsung di daerah-daerah merupakan landasan utama bagi berkembangnya demokrasi di tingkat nasional.

Nama : Muhammad Hafizh Taufiqurrohman
NPM : 2217051093
Kelas : D

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Proses demokrasi (demokratisasi) tersebut berlangsung relatif dinamis, khususnya sejak Pemilu 1999.

Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya secara damai. Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat. Ini juga merupakan pemilu yang paling gamang. Sebab, di satu sisi dengan adanya presidential threshold (PT) mereka harus berkoalisi dalam mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presidennya (cawapres), di sisi lain dalam saat yang bersamaan mereka juga harus berjuang secara sendiri-sendiri untuk merebut kursi legislatif.

NAMA: ROBBY HIDAYAT
NPM: 2217051053
KELAS: D

ANALISIS JURNAL:
Jurnal tersebut membahas tentang demokrasi dan pemilihan presiden pada tahun 2019 di Indonesia. Pemilihan tersebut merupakan pemilu pertama di mana pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif. Jurnal ini terdiri dari enam artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan isu elektoral.

Selain itu, jurnal tersebut menyoroti peran penting media sosial dalam pemilu, namun juga menjadi sumber penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat merusak integritas pemilu. Penyebaran hoaks dan disinformasi dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap kandidat dan partai politik serta memperkeruh iklim politik yang kondusif. Oleh karena itu, pengelolaan informasi yang akurat dan faktual menjadi tantangan yang signifikan dalam menjaga integritas dan kredibilitas pemilu di era digital.

Kesimpulannya, tulisan ini menekankan bahwa masih banyak tantangan dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia, khususnya dalam pemilihan presiden. Penting untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi, mencegah politisasi identitas, dan membangun kepercayaan publik untuk menciptakan pemimpin yang efektif dan memperkuat demokrasi.

Nama : Afina Zahra Choirunnisa
NPM : 2217051025
Kelas : D

Analisis yang saya dapatkan dari jurnal tersebut yaitu membahas tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu kandidat menolak hasil pemilu. Adalah jelas pilpres belum selesai. Sekarang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena dua kandidat mengklaim sebagai pemenang pilpres.

Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung constraining dan tidak concern dengan nilai-nilai demokrasi substansial, khususnya yang terkait dengan partisipasi genuine masyarakat, kualitias kompetisi, political equality, dan peningkatan political responsiveness.
Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik.
Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.
Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Padahal trust building merupakan suatu keniscayaan dalam proses deepening democracy/ konsolidasi demokratisasi. Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat. Secara teoretis konflik atau sengketa dalam pemilu bisa diredam jika peserta pemilu (parpol), penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum mampu menunjukkan profesionalitas dan independensinya, tidak partisan dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan pemilu.
Proses pendalaman demokrasi/konslidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan juga elemen- elemen kekuatan lainnya seperti civil society, elite/aktor, media massa dan medsos serta lembaga survey. Independensi, kedewasaan dan partisipasi kekuatan-kekuatan sosial (societal forces) tersebut sangat diperlukan. Civil society, misalnya, perlu tetap kritis dalam mengawal pemilu dan hasilnya. Media massa bisa menjadi pemasok berita yang obyektif dan melakukan kontrol sosial yang berpihak pada rakyat.
Berkenaan dengan hal tersebut semua stakeholders terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres. Hal tersebut perlu dilakukan karena sukses tidaknya pemilu, konflik tidaknya pilpres sangat bergantung pada tinggi-rendahnya tingkat kepercayaan rakyat kepada para stakeholders tersebut. Karena itu bisa disimpulkan bahwa semakin substansial
demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar kemungkinan munculnya public trust dan pemilu yang damai. Sebaliknya, semakin prosedural demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar pula ketidak percayaan publik dan semakin rentan pula sengketa/konflik yang akan muncul.
Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.

Nama : Muhammad Heru
Npm : 2217051071
Kelas : D

Menurut saya,Pemilu 2019 di Indonesia merupakan pemilihan umum yang digelar secara serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pemilu ini dianggap sebagai salah satu tonggak penting dalam menjaga prinsip demokrasi di Indonesia.

Proses pemilu di Indonesia melibatkan partai politik yang mengajukan calon-calonnya untuk bersaing dalam pemilihan. Selain itu, pemilu juga melibatkan rakyat sebagai pemilih yang memiliki hak untuk memilih sesuai dengan pilihan hati nurani mereka. Pemilu 2019 di Indonesia diikuti oleh banyak partai politik dan calon-calon yang berasal dari berbagai latar belakang.

Pemilu 2019 di Indonesia juga memperlihatkan semangat demokrasi yang tinggi dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi. Pemilihan presiden dan wakil presiden menjadi sorotan utama dalam pemilu ini, di mana terdapat beberapa pasangan calon yang bertarung. Setelah proses penghitungan suara yang cermat, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin berhasil memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden 2019.

Namun, pemilu 2019 di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan, seperti adanya sengketa pemilu yang diajukan oleh beberapa pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pemilihan. Proses penghitungan suara dan penyelesaian sengketa pemilu menjadi fokus perhatian publik dan lembaga terkait dalam memastikan integritas pemilu dan menjaga prinsip demokrasi.

Secara keseluruhan, pemilu 2019 di Indonesia menjadi salah satu contoh pelaksanaan demokrasi yang dinamis, di mana rakyat memiliki peran penting dalam menentukan pemimpin dan wakil-wakilnya melalui hak suara mereka. Meskipun menghadapi tantangan, pemilu ini dianggap sebagai langkah penting dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

Nama : Nurwahid Muslim
NPM : 2217051163
Kelas : D

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dimulai dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan ditujukan untuk kemaslahatan rakyat, namun pelaksanaannya tidak mudah, memerlukan banyak langkah, misalnya konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi merupakan sarana penting untuk meningkatkan komitmen semua lapisan masyarakat terhadap aturan demokrasi. Proses ini berlangsung tidak hanya di lembaga politik tetapi juga di tingkat masyarakat secara keseluruhan.

NAMA : PRADYA HENING PERTIWI
NPM : 2217051005
KELAS : D

Demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokarasi. Sebagai instrumen pendalaman demokrasi, pilpres merupakan upaya penciptaan pemerintahan yang efektif pasca pemilu.
Di dalam pilpres 2019 teradapat hal yang paling menonjol saat masa kampanye diantaranya persoalan berita hoaks, ujaran kebencian, dan isu politisasi agama. Uniknya kedua belah pihak mengklaim paling mewakili suara umat Islam.

Tampaknya banyak sekali masyarakat yang tidak menyadari pemtingnya nilai-nilai budaya sendiri sebagai perisai pertahanan soasial bangsa di mana empat pilar kebangsaan Indonesia(yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika)berasal dari falsafah dan sejarah hidup bangsa.
Ketidaknetralan birokrasi dalam
pemilu bisa berakibat pada lemahnya legitimasi
kinerja pemerintah, penyelenggara pemilu dan
hasilnya. Hal ini tampak sangat kuat.
Salah satunya adalah adanya video viral yang
memperlihatkan dugaan dukungan camat seMakassar kepada paslon Joko Widodo-Ma’ruf
Amin.Politisasi birokrasi makin tampak nyata
dengan dijadikannya menteri-menteri, kepalakepala lembaga, kepala-kepala daerah sebagai
pemenangan paslon dalam pilpres. Artinya,
birokrasi terlibat politik praktis tak hanya di
pusat, tapi juga sampai ke daerah-daerah.

Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika
parpol melalui para elitenya dan stakeholders
terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak
mendorong proses demokrasi

Nama: Kezia Natalia Wongkar
NPM: 2217051034
Kelas:D

Dalam Jurnal ini terdiri dari lima artikel yang membahas berbagai aspek terkait dengan pemilu serentak 2019 di Indonesia, seperti dinamika politik, partisipasi pemilih, strategi kampanye, serta isu-isu penting yang berkaitan dengan pemilu tersebut. Artikel-artikel dalam jurnal ini ditulis oleh para peneliti dan akademisi yang ahli di bidang politik. Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi.

Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun.

Nama:M.Fahreza Yusuf
NPM:2217051110
Kelas:D

Berikut hasil analisis saya:
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat.Namun untuk mewujudkan hal tersebut tidak mudah,memerlukan banyak tahapan tahapan,Contohnya Konsolidasi Demokrasi.Konsolidasi demokrasi merupakan sarana penting untuk meningkatkan komitmen seluruh lapisan masyarakat terhadap aturan demokrasi. Proses ini tidak hanya terjadi pada lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat secara keseluruhan.Contohnya kegiatan sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU Daerah beserta panitia PPS disetiap RT/Desa.
Dalam pemiu pasti terdapat partisipasi politik,Tanpa partisipasi Politik tidak akan terwujud Sistem demokrasi. partisipasi politik sangat penting untuk membangun sebuah sistem demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk merasa terlibat dalam pembuatan kebijakan publik, meningkatkan kualitas demokrasi, dan memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan diperhatikan oleh pemerintah.
Pemilihan Umum serentak tahun 2019 menjadi sorotan karena isu politisasi identitas dan agama. Terjadi perdebatan mengenai pandangan-pandangan yang dirasakan merugikan oleh sebagian umat Muslim. Hal ini memunculkan gerakan ijtima'ulama yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ijtima' ini merekomendasikan kepada Prabowo untuk memilih cawapres yang berasal dari kalangan ulama, sehingga tercipta pasangan capres-cawapres dengan orientasi nasionalis-agamis.

Dalam proses konsolidasi demokrasi, stakeholders terkait pemilu seperti civil society, elite/aktor, media massa dan medsos, serta lembaga survei memainkan peran penting. Civil society harus tetap kritis dalam mengawasi pemilu dan hasilnya. Media massa dapat memberikan informasi yang obyektif dan melakukan kontrol sosial yang berpihak pada rakyat

Nama : Luthfi Aditya
Kelas : D
NPM : 2217051062

Konsolidasi demokrasi di Indonesia masih fluktuatif dan belum teratur akibat tidak berfungsinya pilar-pilar penting seperti pemilu, partai politik, masyarakat sipil, dan media massa. Pemilu sangat penting untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintah, dan mereka membutuhkan kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan kondisi tersebut membutuhkan komitmen seluruh elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Pendalaman demokrasi atau proses konsolidasi demokrasi akan terhambat ketika partai politik, melalui elitnya dan pemangku kepentingan terkait pemilu, menunjukkan perilaku yang tidak mendukung proses demokrasi.

Tantangan untuk memperdalam demokrasi menjadi lebih besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum tidak memadai. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kualitas pemilu dan demokrasi tetapi juga stabilitas nasional. Apalagi, ketika pemilu berlangsung di tengah perpecahan sosial, munculnya berita-berita sensasional di media sosial, ujaran kebencian, dan maraknya berita bohong membuat hasil pemilu rentan sengketa dan konflik.

Berbagai persoalan yang muncul selama tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Isu-isu seperti politik identitas dan ketatnya persaingan perolehan suara umat Islam, permasalahan partai politik, dan seluruh pemangku kepentingan terkait pemilu yang belum mampu menjalankan peran pentingnya secara efektif dan bertanggung jawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodir keragaman masyarakat. , dan politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi oleh Indonesia.

Kepercayaan sebagian masyarakat terhadap netralitas birokrasi, serta penyelenggara pemilu dan lembaga penegak hukum, minim. Padahal pembangunan kepercayaan adalah suatu keharusan dalam proses pendalaman demokrasi/konsolidasi demokratisasi. Tumbuhnya rasa saling percaya antara penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat merupakan syarat utama untuk membangun demokrasi yang berkualitas dan mendukung terwujudnya stabilitas dan keamanan politik di masyarakat. Secara teoritis, konflik atau perselisihan dalam pemilu dapat dipadamkan jika peserta pemilu (partai politik), penyelenggara pemilu, pemerintah, dan lembaga penegak hukum dapat menunjukkan profesionalisme dan kemandiriannya, tidak memihak, dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap keberhasilan pemilu. .

Proses pendalaman demokrasi/konsolidasi demokrasi memerlukan peran penting pemangku kepentingan terkait pemilu dan elemen kuat lainnya seperti masyarakat sipil, elit/aktor, media massa dan media sosial, serta lembaga survei. Kemandirian, kedewasaan, dan partisipasi dari kekuatan-kekuatan sosial ini sangat penting. Masyarakat sipil, misalnya, perlu tetap kritis dalam memantau pemilu dan hasilnya. Media massa dapat menjadi pemasok berita yang objektif dan melakukan kontrol sosial yang pro rakyat.

Terkait hal tersebut, seluruh pemangku kepentingan terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah), serta lembaga penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu presiden. Hal ini perlu dilakukan karena sukses tidaknya pemilu dan ada atau tidaknya konflik selama pilpres sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para pemangku kepentingan tersebut.

Nama : ENGGAL BIMA SAKTI
NPM : 2217051032
Kelas : D

Hasil dari bahasan jurnal tersebut adalah :
Konsolidasi demokrasi di Indonesia masih mengalami fluktuasi dan belum berjalan secara regular. Hal ini terjadi karena pilar-pilar penting demokrasi seperti pemilu, partai politik, civil society, dan media massa belum berfungsi secara efektif dan maksimal. Pemilu yang merupakan pilar penting demokrasi mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang tidak memadai menjadi tantangan bagi pendalaman demokrasi. Politisasi identitas, sengitnya perebutan suara Muslim, politisasi birokrasi, dan tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat menjadi masalah yang harus segera dibenahi.

Proses pendalaman demokrasi memerlukan peran penting dari stakeholders terkait pemilu dan kekuatan sosial lainnya seperti civil society, media massa, dan lembaga survey. Kekuatan-kekuatan sosial tersebut sangat diperlukan untuk mendorong kualitas demokrasi yang lebih baik. Seluruh stakeholders terkait pemilu harus bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres. Independensi, kedewasaan, dan partisipasi kekuatan-kekuatan sosial tersebut menjadi kunci penting keberhasilan pemilu dan stabilitas politik serta keamanan dalam masyarakat. Oleh karena itu, para stakeholders harus menunjukkan profesionalitas dan independensi mereka serta memiliki komitmen tinggi dalam menyukseskan pemilu. Dengan adanya kepercayaan publik yang tinggi terhadap para stakeholders tersebut, diharapkan dapat membawa keberhasilan pemilu dan juga stabilitas politik serta keamanan dalam masyarakat.

Nama: Riziq Ashiddiqi
NPM: 2217051082
Kelas: S1 2022 ILKOM D

Dimana progres pendalaman demokrasi di Indonesia dibuktikan dengan pemilihan umum yang menunjukkan apakah demokrasi hanya berjalan prosedural atau sudah sampai tingkat substantif. Dengan adanya kasus hoax (berita bohong), hate speech (ujaran kebencian), dan politisasi agama. Politisasi agama ini adalah dengan kedua pihak mengaku sebagai paling mewakili suara umat Islam, yang menyebabkan rasa saling tidak percaya.
Pemilihan umum (pemilu) yang juga merupakan proses pendalaman demokrasi dapat dihambat dengan parpol yang hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri dan mengabaikan pendukungnya, pembelahan yang bertentangan dengan nilai bangsa (seperti penggunaan istilah “cebong” sebagai julukan pendukung Jokowi dan “kampret” sebagai julukan pendukung Prabowo), dan ketidaknetralan birokrasi yang memperlemah legitimasi kinerja pemerintah.

Nama : Jefri Raihan Akbar
NPM : 2217051133
Kelas : D

Jurnal ini membahas tentang tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019 di Indonesia. Meskipun Indonesia telah membangun demokrasi, namun masih terdapat banyak masalah dalam proses konsolidasi demokrasi. Pilar-pilar demokrasi yang seharusnya menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum berjalan efektif. Pilpres 2019 belum berhasil menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum berhasil membangun kepercayaan publik. Hal ini terlihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), di mana salah satu kandidat menolak hasil pemilu. Oleh karena itu, pilpres masih belum selesai dan saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena terdapat klaim dari dua kandidat sebagai pemenang pilpres.

Proses konsolidasi demokrasi di Indonesia belum berjalan secara konsisten dan fluktuatif, karena pilar-pilar penting seperti pemilu, partai politik, masyarakat sipil, dan media massa belum berfungsi secara efektif dan maksimal. Pemilu memiliki peran penting dalam suksesinya kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Namun, pemilu juga memerlukan prasyarat seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, yang memerlukan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada.

Proses konsolidasi demokrasi dapat terhambat ketika partai politik dan para elit terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung membatasi dan tidak memperhatikan nilai-nilai demokrasi substansial, terutama terkait partisipasi aktif masyarakat, kompetisi politik yang berkualitas, kesetaraan politik, dan peningkatan responsivitas politik.

Nama : Yusuf Arifin
NPM : 2217051158
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer


Artikel tersebut membahas tentang pentingnya konsolidasi demokrasi dalam meningkatkan komitmen seluruh lapisan masyarakat terhadap aturan demokrasi. Proses konsolidasi ini tidak hanya terjadi pada lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat secara keseluruhan. Salah satu contohnya adalah kegiatan sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU Daerah beserta panitia PPS disetiap RT/Desa.

Partisipasi politik juga sangat penting dalam membangun sebuah sistem demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk merasa terlibat dalam pembuatan kebijakan publik, meningkatkan kualitas demokrasi, dan memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan diperhatikan oleh pemerintah.

Namun, dalam pemilihan umum serentak tahun 2019 di Indonesia, terjadi banyak kecurangan, seperti penghitungan suara yang curang, pencoblosan yang tidak sah, dan maraknya kampanye hitam, money politik, dan politik identitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah seperti peningkatan kesadaran politik, pemilu yang LUBER dan JURDIL, penegakan hukum yang tegas, pengawasan yang kuat, regulasi yang ketat, dan pendidikan politik serta partisipasi masyarakat untuk mencegah terjadinya kecurangan pada pemilu.

Nama: Anggi Adelia putri
NPM : 2257051023
Kelas:D

Demokrasi merupakan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Namun, mewujudkan demokrasi membutuhkan proses panjang dan tahapan penting, termasuk proses konsolidasi demokrasi. Pemilu menjadi pilar utama dalam demokrasi, memungkinkan rakyat untuk menyalurkan aspirasi politik mereka secara damai dan memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif dan eksekutif.

Meskipun hak politik dan kebebasan sipil dijamin oleh konstitusi, serta partisipasi politik semakin luas, dalam praktiknya, pemilu belum sepenuhnya mengantarkan rakyat Indonesia untuk benar-benar berdaulat. Pemilu serentak merupakan proses yang kompleks dan rumit, melibatkan banyak pihak seperti penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat. Peran partai politik dalam pemerintahan dan parlemen cenderung kuat dan berpengaruh terhadap peta politik Indonesia, meskipun pengaruhnya tidak selalu positif.

Secara teoritis, konflik atau sengketa dalam pemilu dapat diatasi jika peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum menunjukkan profesionalitas, independensi, dan komitmen tinggi dalam menjalankan pemilu. Media massa juga berperan dalam menyediakan berita yang objektif dan melakukan kontrol sosial yang mengutamakan kepentingan rakyat.

Pentingnya membangun demokrasi yang substansial melalui pemilu adalah untuk memperoleh kepercayaan publik dan pemilu yang damai. Sebaliknya, jika demokrasi hanya terwujud secara prosedural, maka akan meningkatkan ketidakpercayaan publik dan memunculkan potensi konflik. Indonesia telah berhasil melaksanakan pemilu yang aman dan damai, namun pemilu serentak 2019 yang kompleks menunjukkan tantangan besar dalam membangun konsolidasi demokrasi yang berkualitas.

Pemilu yang berkualitas membutuhkan partai politik dan koalisi yang berkualitas pula. Pemilu bukan hanya sebagai sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil, dan damai, tetapi juga memiliki dampak terhadap ketahanan sosial rakyat dan eksistensi negara. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar keempat di dunia masih perlu bekerja lebih keras untuk menunjukkan implementasi demokrasi substantif.

Dalam kesimpulannya, pemilu merupakan sarana utama dalam mewujudkan demokrasi. Namun, konsolidasi demokrasi yang substansial dan berkualitas tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi, dan pemilu serentak 2019 memberikan pelajaran berharga dalam upaya mencapai hal tersebut.