Kiriman dibuat oleh Ibnu Muhtar

PKN ILKOM D, Selasa 13.30-15.10 T.A Genap 2022/2023 -> FORUM JAWABAN POST TEST

oleh Ibnu Muhtar -
Nama : Ibnu Muhtar
NPM : 2217051140
Kelas : D
Prodi : Ilmu Komputer

Jurnal tersebut berjudul : PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
Dalam masalah penegakan hukum di Indonesia, Presiden Jokowi telah menetapkan bidang hukum sebagai prioritas utama. Walau tidak akan campur tangan dalam masalah hukum yang ditangani oleh lembaga kepolisian dan lembaga hukum lainnya, beliau terus membentuk lembaga hukum untuk mengatasi pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Namun, reformasi hukum yang dijanjikan hingga kini belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.

Fokus utama dalam upaya penegakan hukum di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah kualitas dari para penegak hukum itu sendiri, bukan sekedar pada sistem hukum yang telah diterapkan. Kualitas para penegak hukum ini perlu diprioritaskan, karena mereka harus berfungsi sebagai contoh dan teladan bagi masyarakat serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta mampu menegakkan keadilan dalam memutuskan perkara. Sebagai negara, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negara, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum dan perlindungan negara menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan keadilan yang sama di dalam sistem hukum.

Berdasarkan teks di atas, beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum di Indonesia adalah:

1. Meningkatkan kualitas penegak hukum: Peningkatan kualitas dan kapasitas para penegak hukum menjadi hal yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum yang efektif. Pemerintah dapat memberikan pelatihan dan pengembangan profesionalisme serta etika kerja bagi para penegak hukum.

2. Memperkuat lembaga-lembaga hukum: Pemerintah perlu memperkuat lembaga-lembaga hukum, seperti kepolisian dan pengadilan, untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik serta memberantas pungutan liar.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat: Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses penegakan hukum, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam mencegah dan mengungkap kasus pelanggaran hukum. Pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli hukum dan memberikan pelatihan dan bantuan dalam memperkuat kemampuan mereka.

4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Pemerintah perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat lembaga pengawas, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan memastikan bahwa lembaga-lembaga hukum bekerja secara independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau kekuasaan tertentu.

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kepercayaan masyarakat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

PKN ILKOM D, Selasa 13.30-15.10 T.A Genap 2022/2023 -> FORUM JAWABAN PRETEST

oleh Ibnu Muhtar -
Nama : Ibnu Muhtar
NPM : 2217051140
Kelas : D

Vidio tersebut berjudul supremasi hukum bagian 2, yang berisi :

Berbagai bentuk hukum telah muncul selama bertahun-tahun dan dianggap sebagai lembaga yang penting dalam mengatur dan membangun negara dan masyarakat. Meskipun hukum alam yang sederhana telah mengatur kehidupan masyarakat selama berabad-abad, negara dan masyarakat modern yang kompleks membutuhkan hukum modern yang lebih kompleks juga. Oleh karena itu, hukum modern memiliki peran yang sangat penting dalam hal politik sosial dan menjadi fokus utama kehidupan modern di seluruh dunia.

Dalam kehidupan modern yang semakin maju, diperlukan struktur hukum yang baru dan kuat untuk menjadi dasar. Hukum modern memainkan peran penting dalam politik dan sosial serta menjadi fokus dunia modern yang semakin kompleks. Dalam konstitusi Indonesia, dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, untuk memperkuat dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, kita memerlukan sistem hukum yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat menciptakan keadilan yang menjadi kebutuhan rakyat. Jika tidak, Indonesia akan menjadi tempat bagi koruptor yang dapat memanfaatkan jasa pengacara untuk memanipulasi hukum. Cara yang salah dalam memberlakukan hukum dapat menyebabkan bencana dan kesulitan, karena mengacu pada teks undang-undang yang hanya diikuti secara harfiah.

Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 telah membawa perubahan dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Salah satu slogannya adalah "Demokrasi dan Desentralisasi". Pembangunan masyarakat yang lebih mandiri membuka peluang baru yang memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi penyelenggaraan hukum. Hal ini menciptakan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang cukup terkenal seperti ICW, POLICE WATCH, dan MAPPI.